Oleh : Ummu Dita
Pendidik dan Pemerhati Perempuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang bersumber dari penjajah kolonial Belanda. KUHP tsb dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881) dan dibawa ke Indonesia pada 1872.

Pakar Hukum Tata Negara, Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa KUHP berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvS – NI) atau KUHP untuk Hindia Belanda yang diundangkan dalam tahun 1915 dengan Staatsblad (lembaran negara) No.732 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. 

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvS-HB dinyatakan berlaku di Republik Indonesia. Kemudian, dipertegas dengan UU Nomor 1 Tahun 1946, WvS-NI berlaku di seluruh wilayah RI dan diganti namanya menjadi WvS dan disebut dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sampai saat ini Hukum pidana Indonesia  masih mempergunakan hukum warisan Belanda baik secara politis dan sosiologis.

Pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, menilai, ada banyak pasal yang tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia karena undang-undang ini dulu diberlakukan pada masa penjajahan.

Dan KUHP ini juga merupakan warisan kolonial yang berasal dari berbagai pemikiran filsuf-filsuf di era Romawi, sampai pada revolusi Perancis hingga ke Belanda. 

Sebagaimana yang kita lihat, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan. Hal ini sangat berbeda dengan kultur timur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Didalam  KUHP ini banyak terdapat benturan nilai dan kepentingan yang muncul yang akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Dalam KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (Civil Law System) yang dipengaruhi oleh aliran individualisme dan liberalisme. Maka Kesan yang melekat pada hukum Indonesia bersifat menjajah. Wajah penjajahannya terlihat jelas, dimana rakyat hanya dianggap sebagai garapan ternak untuk diambil keuntungannya, sedangkan penguasa bertugas sebagai penggembala yang mengambil keuntungan dan menikmatinya.

Maka dari itu KUHP Warisan penjajah ini menyiratkan selama tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya, siapapun berhak melakukan tindakan apa saja. Selama tidak adanya hukum tertulis yang melarang, siapa pun sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga ada anggapan di masyarakat mengenai hukum yang tidak berpihak pada rakyat. Rakyat mempunyai persepsi mengenai hukum di Indonesia yang cenderung berat sebelah.

Artinya Hukum di Indonesia ibarat sebilah pisau dengan satu sisi yang tajam, sedangkan sisi yang lainnya tumpul. Hukum tersebut mempunyai makna tajam untuk menindas rakyat, tetapi lembut kepada penguasa.

Oleh karena itu KUHP buatan penjajajh belanda ini telah menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat, hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal pun tergerus hukum penjajah.

Sebagaimana yang kita lihat saat ini, KUHP tersebut banyak menuai kontroversi. 74 tahun kita merdeka, namun masih berkiblat pada UU warisan Belanda. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah. Bahwa hukum buatan manusia dari dasarnyanya sudah bermasalah. Tak memiliki konsep filosofi dan ideologi yang jelas, banyak kontradiksi.

Berbeda dengan hukum Islam memiliki landasan filosofis dan ideologis dalam menetapkan sanksi. Memiliki efek jera bagi yang menyalahi syariat Islam. Sistem Islam juga pernah diterapkan oleh Rasulullah saw dan para Khalifah setelahnya. Yakni sistem Khilafah Islamiyah.

Wallahu’alam bisshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations