Oleh: Ummu Lathifah

Ancaman krisis listrik menjadi wacana yang menyedihkan dinegeri pengasil batubara, bagaikan anak ayam mati dilumbung padi . Menurut BP’s Statistical Review of Word Energy (2/1/2022) disebutkan bahwa Indonesia menjadi negeri ke 3 terbesar penghasil batubara didunia setelah Cina dan India.

Produksi batubara Indonesia setara dengan 7,3 persen dari total produksi batubara dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menggantungkan penggunaan batubara dalam mengasilkan listrik nasional sedang mengalami ancaman krisis listrik akibat tidak terpenuhinya stok batubara nasional, hal ini terjadi akibat banyaknya perusahaan yang tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) karena akhir-akhir ini harga batubara dunia sedang tinggi. Perusahaan lebih memilih untuk melakukan eksport batubara daripada melaksanakan DMO karena harga yang diberikan pemerintah rendah dibandingkan harga dunia. Tahun 2021 dari target DMO137, 5 juta ton hanya terpenuhi sebanyak 63,47 juta ton atau hanya sekitar 46 %dari  total target yang ditetapkan. Akhirnya tanggal 31 desember 2021 Kementerian ESDM menerbitkan surat nomorB-1605/MB.05/DJB/2021 tentang larangan ekspor batubara dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum, sebagai respon surat dari direktur utama PLN perihal krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN dan Independen pewer producer (IPP). Dengan adanya krisis batubara akan mengakibatkan 20 pembangkit listrik tenaga uap dengan daya sekitar 10.850 megawatt padam dan akan berpotensi menganggu kestabilan perekonomian nasional.

Listrik sebagai salah satu  kebutuhan utamarakyat harus menjadi perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara, negara harus menyediakan listrik secara konsisten tanpa ada ancaman krisis. Negara harus memastikan bahwasanya kebutuhan energi untuk pemenuhan kebutuhan rakyat  dapat terselenggara secara kontinyu tanpa ada alasan krisis bahan baku. Indonesia sebagai negara yang kaya sumberdaya alam harus dapat memaksimalkan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. SDA harus dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya dan harus difasilitasi dengan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Saat ini pemerintah abai dalam mengelola SDA dan akhirnya kebijakan yang dikeluarkannya pun  hanya memberikan keuntungan pada segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Negara harus dapat mengantisipasi terjadinya krisis energi dengan penggunaan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Islam sebagai agama samawi telah memberikan aturan bagaimana tugas negara dalam meriayah rakyatnya. Baik dalam pengelolaan SDA maupun pemanfaatnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam hadist Abu Dawud dan Ibnu majah disebutkan bahwa manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. Dalam hadist ini sudah jelas bahwa negara harus menjamin pemanfaatan air, padang rumput dan api (listrik) untuk kepentingan umum. Negara harus merubah paradigma bisnisdalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi paradigma riayah untuk rakyatnya. Selain itu air, padang rumput dan api pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada perseorangan atau swasta, tetapi menjadi tugas negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah di anugerahkan oleh Alloh SWT.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations