Oleh : Rosmi
Muslimah Jakarta Utara

Memasuki tahun 2022 PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) menghadapi krisis pasokan batu bara. Akibat kekurangan ini, diperkirakan ketersedian batu bara di pembangkit PLN di bawah batas aman. Pelarangan ekspor batu bara pun dikeluarkan untuk mengatasi krisis ini. Pelarangan ekspor mulai berlaku tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Melihat ketegasan pemerintah melarang perusaha-perusahan swasta untuk menghentikan ekspor batu bara selama 1 bulan ini, menandakan ketahanan negara Indonesia terutama kondisi ketahanan negara dalam bidang energi tidak aman atau dengan kata lain negara sedang menghadapi krisis energi.

Walaupun sudah ada pelarangan ekspor batu bara, masih saja terjadi kecurangan dan pelanggaran. Ada beberapa perusahaan yang tetap melakukan ekspor batu bara. Akhirnya pemerintah memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin kepada perusahan yang melanggar dan tidak patuh.

Beberapa bulan lalu, dunia sudah ramai membahas krisis energi yang mengancam beberapa negara di dunia, tetapi pemerintah adem ayem, dan mengatakan pasokan energi negara aman dan melimpah. Apakah pemerintah tidak pernah menghitung ketersedian dan kebutuhan energi negara?

Mestinya pemerintah sudah mulai menghitung, ketersediaan pasokan batu bara pada saat harga batu bara melambung di pasaran internasional. Karena meningkatnya harga batu bara memicu peningkatan ekspor yang berlebih oleh perusahan untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah.

Harusnya pemerintah sudah bisa memprediksikan akibat dari ekspor berlebihan terhadap kebutuhan dan pasokan dalam negeri. Dengan demikian pemerintah bisa menyiapkan strategi atau mengantisipasi jika negara mulai mengalami krisis pasokan batu bara jika ekspor terus ditingkatkan tanpa melihat kebutuhan domestik.

Tapi kembali lagi bukankah ciri khas negara kapital adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya? Pemerintah memberikan keleluasan kepada perusahan-perusahan swasta untuk mengelolah dan mengeksploitasi kekayaan negara dalam hal ini batu bara dengan imbalan pembagian keuntungan atau kepemilikan saham para petinggi dalam perusahan-perusahan tersebut.

Wajar jika perusahan-perusahan itu melakukan ekspor sebanyak-banyaknya untuk meraih keuntungan, karena mereka jugaharus memberikan komisi sebagai pelicin untuk kelangsungan usaha mereka. Para pemegang kekuasaan, pembuat kebijakan dan pemberi izin tidak memikirkan akibat asalkan bagian yang mereka terima tetap utuh, walau rakyat menjadi korban.

Kenapa hari ini pemerintah terlihat garang dan mempermasalahkan ekspor batu bara yang telah berlangsung puluhan tahun? Apakah kolega, kelompok atau keluarga dari para penguasa dan pembuat kebijakan ini terkena imbas dari menipisnya pasokan batu bara? Sehingga pemerintah langsung mengambil tindakan pelarangan ekspor?

Batubara adalah SDA yang harusnya dikelolah oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Itu artinya pengelolaan batu bara dan barang tambang lainnya tidak boleh di privatisasi apalagi di asininasi. Jadi seharusnya negara bukan saja melakukan pelarangan atau mencabut izin perusahaan, tetapi yang harus negara lakukan adalah menutup semua perusahaan swasta yang mengelola dan mengeksploitasi SDA yang terkandung dalam bumi Indonesia.

Akidah Islam bukan saja mengatur tentang ibadah mahdo semata, tetapi mengatur seluruh lini kehidupan. Pemerintahan, pendidikan, perekonomian kesehatan, ekonomi bahkan hubungan pertetanggan pun diatur dalam Islam. Ekonomi Islam telah mengatur tentang kepemilikan, dimana, dalam pandangan Islam, kepemilikan terbagi atas 3 yaitu kepemilikian individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum.

Kepemilikan umum dalam Islam adalah seluruh kekayaan yang telah Allah tetapkan kepemilikannya bagi seluruh kaum Muslim, sehingga kekayaan/harta tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama, tetapi terlarang untuk dikuasai secara individu/pribadi. Kepemilikan umum ini antara lain, semua jenis barang tambang (Naar), sumber air (laut, sungai, danau dll), hutan dan fasilitas umum.

Seluruh fasilitas umum yang dimanfaatkan dan diperlukan oleh rakyat, sumber-sumber energi, hutan dan barang tambang adalah kepemilikan bersama, yang dikelolah oleh negara untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama (umat). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, “kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu; air, padang rumput dan api”. (H.R Abu Daud dan Ahmad).

Kepemilikan yang diatur dalam syariat Islam sangat jelas dan terperinci. Dimana kepemilikan individu adalah milik individu dan haram orang lain atau Negara mengambilnya tanpa persetujuan dari sang pemilik. Begitu juga dengan kepemilikan umum dimana kekayaan/harta tidak diperbolehkan untuk dimiliki atau di kuasai secara pribadi apalagi dikuasai bangsa asing.

Pernah terjadi pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan sebidang tanah kepada Abyadh atas permintaan Abyadh, tetapi setelah mengetahui sebidang tanah itu bisa memproduksi garam. setelah mendengar penjelasan salah seorang yang hadir dalam majelis, bahwa tanah yang diberikan Rasulullah itu bagaikan air yang terus mengalir. Rasulullah pun sadardan kemudian menarik kembali atau membatalkan pemberian tersebut.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab, menegakan keadilan dengan menyita ternak/gembalaan anaknya yang gemuk-gemuk karena memakan/meruput di pekarangan baitulmal, dimana baitul mal itu bukan milik anaknya melaikan milik Negara.

Inilah keadilan yang di praktekkan atau diwujudkan jika syariat Islam di terapkan. Tidak ada perlakuan khusus terhadap anak, keluarga, atau kolega para pejabat. Semua sama di mata hukum. Yang membedakannya adalah tingkat keimanannya.

Wallahu a’lam bishshawab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations