MPR RI meminta KPK memberi perhatian khusus terhadap dugaan korupsi Rp 10 triliun di PT Asabri. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, KPK memastikan akan menemui pimpinan BPK.
Foto: beritabatavia.com

"Jadi begini, terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan Asabri, kami harus bekerja sama dengan BPK. Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri usai bertemu pimpinan MPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Firli menekankan, KPK tidak bisa langsung menyelidiki dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri. Atas alasan tersebut, KPK perlu meminta penjelasan dari pimpinan BPK. "Tentu kita tidak bisa melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, apabila tak ada konfirmasi yang jelas. Dan tentu ini akan kita bahas dengan BPK," ucap Firli.

Firli sendiri mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan BPK. Diketahui, dugaan korupsi Rp 10 trilun PT Asabri diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud Md. "Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK untuk tindak lanjut daripada Asabri itu," jelas Firli.

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, MPR tak hanya meminta KPK memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). MPR juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri.

"Kami juga mendorong apa yang sedang terjadi di PT Asabri juga turut dipantau. Dan juga asuransi-asuransi milik negara lainnya dan lembaga pensiun lainnya juga harus dipantau KPK. Karena praktik itu berpotensi merugikan masyarakat pula," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat jumpa pers bersama lima komisioner KPK, di kompleks MPR/DPR, siang tadi.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations