Oleh : Dian Safitri

Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapati bahwa mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengetahui terjadinya perilaku korupsi di instansinya bekerja. Riset mendapat kalau 39,2 persen PNS sama sekali tidak mengetahui dan 30,4 kurang tahu terjadinya korupsi di instansinya bekerja.

Artinya mayoritas 69,6 persen kurang tahu/sama sekali tidak tahu. Kata direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi virtual di jakarta. Sedangkan terdapat 25,5 persen PNS yang sangat atau cukup tahu adanya kemungkinan korupsi di instansinya bekerja. Rinciannya, sebanyak 3,1 persen sangat tahu dan 22,4 persen cukup tahu. 

Djayadi mengatakan terdapat empat praktik koruptif tersebut dinilai sedikit atau sangat sedikit terjadi antara PNS dengan suatu pihak. Dia melanjutkan, praktik yang banyak dinilai terjadi adalah PNS menerima uang untuk melancarkan urusan suatu pihak dan PNS didekati secara personal untuk sewaktu-waktu diminta bantuan. Juga PNS menerima barang untuk melancarkan urusan dan pNS menerima layanan pribadi.  Survei LSI juga mendapati bahwa kurangnya pengawasan membuat PNS terdorong untuk melakukan korupsi. 49 persen kegiatan korupsi terjadi karena kurangnya pengawasan.  (Republika.co.id/18/04/2021)

Kasus di atas acap kali terjadi dalam sistem sekuler, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo bahkan tidak menampik masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi, dan keputusan yang diambil adalah memberhentikan dengan tidak hormat. 

Tapi apakah itu solusi terbaik untuk membuat jera ?

Hemat saya tidak, karena solusi yang diberikan bersifat parsial, jadi tidak akan mengubah keadaan yang sudah rusak, karena ini masalah sistemik yang harus juga dicarikan solusi yang  sistemik yakni perubahan sistem. 

Fakta menunjukkan, betapa banyak kasus korupsi yang menggunung bak bola salju, tapi tidak membuat para pelaku jera dan merasa bersalah apalagi berdosa, karena memang sistem saat ini melahirkan manusia yang tidak tahu malu dan takut akan penciptaNya.

Negeri ini membutuhkan perubahan sistem dan sistem yang dimaksud adalah sistem yang bersumber dari Allah SWT (Sistem Khilafah) yang akan mampu mengatasi problem kronis korupsi. Dalam sistem khilafah bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran maka akan diputuskan hukumnya berdasar nash syariah dan kemungkinan orang untuk melakukan hal yang menyimpang sangat kecil karena keterikatan mereka pada aqidah Islam.

Maraknnya Korupsi yang terjadi hari ini, terjadi karena gaji yang tidak sebanding, sehingga mereka berbuat nekat, dan terutama sistemnya yang mendukung.

Islam adalah Agama yang sempurna aturannya dan jika terbukti ada hamba Allah yang telah melakukannya maka dikenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan(diarak keliling kota) penyitaan harta dan hukuman kurungan bahkan sampai hukum mati (akuratnews.com).

Wallahu'alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations