Oleh: Puji Yuli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, tim penindakan komisi antirasuah menangkap Bupati Bogor Ade Yasin.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko menilai,  penangkapan Ade Yasin mengingatkan tentang korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik di Indonesia. Ia menilai, dinasti politik berkorelasi dengan biaya kontestasi politik sehingga mengarah pada tindakan koruptif. "Sekali lagi menegaskan bahwa dinasti politik yang dibangun dari biaya kontestasi politik yang mahal hanya melahirkan pimpinan daerah yang korup, " Kata Wawan kepada reporter Tirto. ( https://tirto.id/). 

Adanya kasus korupsi kepala daerah Bogor ini mengingatkan kita kepada kasus korupsi atas dinasti politik Ratu Atut. Kasus korupsi dan politik dinasti ini terjadi dalam demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Dalam demokrasi untuk menjadi pimpinan Daerah butuh biaya politik yang mahal agar bisa terpilih dan berkuasa. Sehingga  kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan daerah akan kita jumpai karena untuk menjadi pemimpin dalam demokrasi butuh biaya mahal demi kekuasaan dan jabatan. Sehingga politik dinasti dalam sistem demokrasi meniscayakan makin banyaknya celah untuk melakukan korupsi. 

Kasu korupsi dan politik dinasti dalam sistem demokrasi ini terjadi karena tidak menggunakan dasar halal haram dalam melakukan perbuatan. Selain itu, agama tidak dijadikan pedoman dalam melakukan tugas kepemimpinan suatu daerah atau wilayah dalam sistem demokrasi. Sehingga pemimpin daerah itu akan melakukan tindakan korupsi atas uang rakyat Negeri ini. Dimana hati nurani mereka. Padahal pemimpin itu amanah dan bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya di wilayah tersebut. 

Kasus korupsi dalam politik dinasti ini ada dalam politik yang menggunakan demokrasi berdasarkan sekularisme. Masihkah kita berharap dalam demokrasi ini pemimpin dan pejabatnya bersih dari korupsi? Kalau kita melihat dalam Islam dan Alquran bahwa pemimpin itu harus jujur, adil, amanah dan bertanggungjawab atas umat yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan bagi umat dan melakukan tindakan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi sesuai dengan Alquran. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Harapannya bisa terwujud adanya pemimpin yang bertanggungjawab, jujur dan adil agar bisa mewujudkan kesejahteraan atas umat yang dipimpinnya. 

Apakah bisa Islam dan Alquran dijadikan pedoman dalam politik agar tidak ada tindakan korupsi? Apakah Islam dan Alquran bisa sebagai petunjuk dalam mengatur urusan kepemimpinan agar tidak ada korupsi? Sehingga negeri ini bisa tentram dan sejahtera dalam kehidupan ini. Karena kita yakin bahwa korupsi yang dilakukan oleh pemimpin atau pejabat itu bisa diatasi jika kita menggunakan Alquran sebagai petunjuk dalam melakukan politik dan kepemimpinan.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations