Oleh: Listyo Rukiyatiningsih

Papua kembali memanas stelah beni Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua barat di inggris pada tanggal 4 Desember 2020. Deklarasi ini diprotes oleh beberapa pihak termasuk dari gerakan OPM sendiri.

Mereka mengatakan bahwa beny Wenda adalah warga negara Inggris sehingga tidak layak untuk menyatakan dirinya sebagai presiden Papua barat. Pemerintah sendiri belum mengambil tindakan lain selain melayangkan protes kepada Pemerintah Inggris yang disampaikan melalui Duta Besar Inggris di Jakarta.

Polemik masalah Papua bukan pertama terjadi, masalah Papua bahkan sudah ada sejak awal berdirinya negara ini.  Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1949 belum diakui oleh negara negarasekutu termasuk Belanda. Setelah melaui berbagai kontak fisik dan berbagai perundingan akhirnya pada bulan Desember 1949 Belanda menyepakati 3 kesepakatan yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949 dan Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 

Jadi dalam kesepakatan ini Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Bentuk Republik Indonesia serikat selain wilayah Papua yang saat itu dikenal dengan nama Irian Barat. Belanda beralasan bahwa orang Papua beda ras dengan orang Indonesia. Orang Indonesia berasal dari Ras Mongoloid sementara orang Papua berasal dai Ras Melansoid. Dan  Belanda hendak menjadikan Papua sebagai Koloni Belanda. karena Belanda merasa belum banyak mendapat hasil dari wilayah ini. Sementara berdasarkan beberapa penelitian oleh para ahli saat itu ditengarai wilayah ini sarat dengan berbagai sumber mineral. Sementara sebelumnya wilayah ini lebih sering digunakan sebagai tempat pembuangan tawanan tawanan Belanda. Maka sejak saat itu Belanda ngotot unutk menjadikan Papua sebagai negara merdeka yang lepas dari Indonesia.

Dan karena sampai tahun 1960an Belanda tidak juga menyerahkan wilayah papua kepada Indonesia maka pada akhir tahun 1961 Presiden Sukarno menyerukan Operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan nama Trikora. Maka pada awal tahun 1962 terjadi kontak fisik pasukan laut Indonesia dengan Belanda. Yang menyebabkan tenggelamnya Kapal RI macan tutul beserta dengan seluruh awak didalamnya. Dan hal ini yang kemudian menimbulkan konflik terbuka Indonesia Belanda setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949. Dengan bantuan AS dan Unisovyet indonesia berhasil mendesak Belanda untuk duduk dalam meja perundingan. Hingga akhirnya Belanda bersedia menandatangani perjanjian new york dan menyerahkan Papua kepada Untea untuk diadakan Pepera untuk meminta pendapat masyarakat Papua apakah akan memilih merdeka atau bergabung ke Indonesia. dan dalam kesepakatan itu juga disebutkan bahwa Belanda harus menyerahkan Papua kepada Indonesia selambat lambatnya 1 Mei 1963.

Dari Pepera yang diadakan pada tahun 1969 dan diikuti oleh perwakilan perwakilan masyarakat Papua ini menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat Papua menghedaki bergabung dengan Indonesia, hanya saja banyak pihak yang meragukan hasil Pepera ini  karena sebelum Pepera digelar Indonesia dibawah kepemimimpan Presiden Suharto sudah menanda tangani kontrak karya dengan PT Freeport yang merupakan perusahaan dariAS untuk mengadakan penambangan di Timika Papua. Wakil dari Irian Barat inidisinyalir juga memilih dibawah tekanan militer. Dan sejak itu terjadi konflik berdarah yang pada intinya menuntut Papua merdeka. Diantaranya adalah Konflik Mei 1977 sekitar 200 oraang anggota OPM menyerang Freeport yang kemudian direspon dengan Operasi Militer. 31 Desember 2018 terjadi penyerangan terhadap 31 pekerja Jalan Trans Papua diwilayah Nduga. Dan ini pun dijawah Pemerintah dengan pemberlaluan Operasi Militer diwilayah Nduga. Peristiwa Tolikara Juli 2015, peristiwa pembakaran Musholla di tolikara ini terjadi ketika kaum Muslimin ditolikara menggelar Idul fitri disana peristiwa wamena 2019 yang menewaskan beberapa orang secara sadis diwamena. Dan peristiwa peritiwa lainnya yang sebagian besar disebabkan oleh gesekan masyarakat asli dan pendatang, ato dipicu oleh keinginan beberapa pihak yang ingin agar Papua merdeka.

Beberapa peristiwa diatas diengarai adanya keterlibatan negara negara besar. Hal  ini menunjukkan bahwa masalah Papua berkelindan dengan kepentingan negara negara Besar di Papua. Dengan membawa berbagai isu seperti rasime, diskriminasi dan Ham pergolakan di Papua terus terjad dari waktu. Sementara itu perusahaan asing semakin banyak yang beroperasi di Papua Konflima. Termasuk perusahaan asal korea yang disinyalir telah membakar hutan didaerah. padahal hutan wilayah hutan hujan tropisdipapua adalah hutan huajn tropis terekhir yang dimiliki Indonesia karena hutan hujan tropis diwilayah lain sudah banyak dibuka untuk pemukiman dan perkebunan.

Lalu tindakan apakah yang sudah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah Papua yang terus berulang? Sampai saat ini belum ada tindakantegas terhadap masalah Papua termasuk ketika terjadi tindakan tindakan kriminal dari gerakan OPM. Dan Faktanya masalah Papua terus saja terjadi. Pengambilan kekayaan alam secara besar besaran disana terus dilakukan sementara masyarakat Papua dibiarkan dalam keterbelakangan dengan alasan melestararikan kebudayaan. Sementara wakil rakyat yang didalam demokrasi dipilih oleh rakyat untuk membuat undang undang dan kebijakan ternyata juga hanya pro rakyat sebelum terpilih. Karena pada faktanya undang undang yang dihasilkan seperti Undang undang Ciptaker Undang minerba dan yang lainnya lebih pro ke para pemodal dan meskipun mendapat protes dari masyarakat undang undang tersebut tetap disahkan. Lalu masihkah kita berharap dari demokrasi yang nyatanya membawa sengsara? Maka tidakkah semua ini menyadarkan kita untuk mencari aturan lain yang jauh lebih sempurna. Sementara adakah didunia ini aturan yang lebih sempurna dibanding aturan dari sang pencipta? melalui Rosul Mulia. Maka saatnya untuk kembali pada syariat Islam Kaffah.

Wallahu’alam bisho showab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations