Pandemi Corona masih melanda dunia meski beberapa negara sudah melonggarkan lockdown bahkan New Zealand mendeklarasikan menang melawan wabah Covid-19. Namun di Indonesia, kurva masih menanjak terjal.

Yuyun Novia

Revowriter Chapter Bogor


Pandemi Corona masih melanda dunia meski beberapa negara sudah melonggarkan lockdown bahkan New Zealand mendeklarasikan menang melawan wabah Covid-19. Namun di Indonesia, kurva masih menanjak terjal. Penambahan kasus baru setiap harinya masih tinggi. Padahal penambahan ini terjadi saat pelaksanaan tes masih belum massif. Maka jumlah real sangat mungkin bisa jauh lebih tinggi lagi.

Bicara soal tes, baik rapid maupun swab kini menjadi kebutuhan bagi banyak sekali pihak. Pengguna trasnsportasi pesawat bisa gagal terbang jika tak mengantongi surat keterangan bebas covid hasil tes rapid dan atau swab. Baru-baru ini bahkan rakyat luar DKI yang akan masuk wilayah ibukota diwajibkan mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan melakukan tes swab di kota keberangkatan. Kominfo bahkan secara langsung menginformasikan pesan ini via sms.

Umumnya biaya tes rapid dan swab yang dibutuhkan di antaranya bagi calon penumpang pesawat atau akan mengunjungi Jakarta harus ditanggung secara mandiri. Rapid tes di Bogor dipatok dengan kisaran 350 hingga 400 ribu, sedangkan swab berkisar antara angka 1.3 hingga 1.5 juta rupiah. Hasil tes ini pun hanya berlaku 3 hari untuk rapid dan 7 hari untuk swab. Jumlah ini bagi mayoritas rakyat yang ekonominya terdampak Covid-19 sungguh sangat memberatkan.

CNN Indonesia merilis jumlah anggaran penanggulangan Covid di Indonesia yakni pada Maret 2020 dianggarkan 405,1 Triliun, lalu naik pada awal Juni menjadi 677,2 Triliun. Kemudian pada senin 15/6, pada pembukaan rakornas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bendahara negara menyatakan jumlah anggaran naik lagi menjadi 686,2 Triliun. Esoknya, selasa 16/6 pada pemaparan realisasi APBN naik kembali menjadi 695,2 T.

Anggaran Covid ini dibagi kepada beberapa sektor diantaranya sektor kesehatan, jaminan sosial, pelaku usaha, korporasi, UMKM dan kementrian. Jumlah anggaran sektor kesehatan diberikan sebesar 87,55 Triliun. Sektor perlindungan sosial mendapat 203,9 Triliun. Untuk menggerakkan ekonomi yang terdampak Covid, ada dana insentif pelaku usaha sebesar 120,61 Triliun, UMKM 123,46 Triliun, pembiayaan korporasi 53,57 Triliun, sektor kementrian/lembaga mendapat jatah 106,11 Triliun.

Seyogyanya pelaksanaan tes baik rapid maupun swab harus dipermudah, baik fasilitas maupun anggarannya. Hal ini akan sangat berperan sentral dalam mengetahui kondisi real lapangan untuk selanjutnya diupayakan memutus mata rantai penyebaran wabah. Maka, dengan anggaran yang ada, seharusnya pemerintah mampu membuat regulasi dan perencanaan anggaran agar tes Covid bisa diakses sebanyak mungkin rakyat Indonesia dengan gratis atau setidaknya dengan biaya yang terjangkau. Ini adalah hak rakyat untuk mendapat pelayanan kesehatan berkualitas dan ekonomis.

Sistem kesehatan Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau bahkan gratis. Hal ini dapat tercapai berkat keberpihakan negara pada kebutuhan rakyat, bukan semata demi relasi transaksional. Pemerintahan Islam dalam hal ini Khilafah wajib menyediakan sarana dan prasarana juga tenaga medis yang mumpuni dan cakap demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima. Kaidah dasar Islam yang tercakup dalam al-darurat al-khams menjamin terpeliharanya akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta seluruh rakyat negara Islam. Maka salah satu aspek yang menjaga jiwa atau nyawa yakni kesehatan wajib dipenuhi dengan baik. Dengan pemenuhan tanggung jawab inilah dapat tercapai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations