Oleh : Ati Solihati, S.TP
Aktivis muslimah dan Pemerhati Sosial

Ratusan buruh menggelar demo di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, pada Senin (22/11/2021).

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 1973 Kota Tangerang, Kusna Ariadi Putra berujar, pihaknya meminta upah minimum Kota Tangerang (UMK) 2022 ditingkatkan sebesar 13,5% dari UMK Kota Tangerang 2021.  Dimana pada hari tersebut,Dewan Pengupahan Kota (Depeko) bersama Wali Kota tangerang, Arief R.Wismansyah, sedang menggelar perundingan soal UMK 2022 di kantor Disnaker Kota Tangerang (Kompas.com,22/11/2021).

Aksi serupa di Kota Tangerang telah terjadi beberapa hari sebelumnya. Masa buruh yang mengatasnamakan diri Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), juga menuntut kenaikan upah 13,5% dari upah sebelumnya. Massa buruh mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dipenuhi (detik.com 18/11/2021).

Aksi para buruh bukan hanya terjadi di Kota Tangerang, tapi juga terjadi di berbagai kota, terutama daerah industri.  Hal ini sebagai respon dari pernyataan Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang mengatakan upah pada 2022 hanya akan naik tipis, sebesar 1,09%.  Ida mengatakan penyesuaian upah minimum dengan mengacu aturan turunan dari UU 11/2020, tentang Cipta Kerja, untuk mengatasi kesenjangan pengupahan dengan metode baku itu, diharapkan dapat menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri. 

Rencana penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP)  2022 ini menuai protes dari para buruh.  Berbagai federasi dan serikat buruh bersiap mogok kerja nasional yang akan digelar pada 6-8 Desember mendatang (Bisniscom, 16/11/2021).

Paradoks Penetapan Kenaikan Tipis UMP

Pemerintah memiliki beberapa alasan menaikkan tipis UMP, yang sangat ‘paradoksial’, antara lain:

1. Mempertimbangkan Kebutuhan Buruh.

Kenaikan upah buruh yang sangat tipis, sama sekali tidak berkorelasi dengan kebutuhan hidup buruh yang terus meningkat. Terlebih lagi jika dihadapkan dengan prediksi terjadinya inflasi pada tahun 2022 sebesar 4%.  Inflasi menyebabkan biaya hidup akan semakin tinggi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. 

Direktur Centre of Economic and law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa fakta besaran kenaikan upah minimum yang sangat tipis, jauh lebih kecil dari nilai inflasi, cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kehidupan buruh.  Sebaliknya lebih berpihak kepada para pemilik modal.  Dimana pemerintah memandang bahwa kenaikan upah buruh yang terlalu tinggi akan membebani kalangan usaha dan menghambat pemulihan ekonomi.

2. Mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang masih tertekan  Pandemi Covid-19

Sungguh Sistem Kapitalisme hanya meng’anakemas’kan kalangan usaha, dan mengabaikan nasib kalangan masyarakat secara umum, termasuk para buruh.  Padahal tekanan kehidupan yang diakibatkan Pandemi Covid-19, bukan hanya dialami oleh kalangan dari dunia usaha saja, tetapi oleh seluruh masyarakat.  Bahkan tekanan yang dialami kalangan buruh dan masyarakat kecil, jauh lebih berat.  Tetapi yang menjadi perhatian pemerintah hanyalah kalangan dunia usaha saja. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi penerapan UU Cipta Kerja, yang memuat banyak klausul yang lebih berpihak kepada pengusaha.  Seperti perluasan status kontrak dan outsourcing, kemudahan perusahaan melakukan PHK, aturan pengupahan berdasarkan jam kerja, hingga penghapusan jaminan kesehatan dan pensiun.

Akar Permasalahan Buruh

Akar permasalahan buruh tidak terlepas dari ideologi yang menjadi landasan sistem kehidupan saat ini, yaitu ideologi Kapitalisme. Kapitalisme memandang permasalahan utama sistem  perekonomian adalah pada aspek produksi. Sehingga berasumsi, semakin meningkat pertumbuhan produksi nasional, maka akan semakin meningkat tingkat pendapatan. Kemudian diasumsikan, akan meningkat pula standar ekonomi masyarakat. Padahal hal tersebut hanyalah asumsi khayalan. Karena pada faktanya, ketika produksi meningkat, pendapatan yang meningkat hanyalah pendapatan para pengusaha. Dan angka standar ekonomi meningkat hanya dihitung dari total pendapatan nasional, yang angka pendapatan tinggi hanya dimiliki oleh para pengusaha yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Jadi bukan dilihat dari pendapatan riil dari setiap individu masyarakat. Selain itu, ketika produksi dijadikan sebagai standar, maka ‘wajar’ lah jika pemerintah dalam sistem kapitalisme selalu meng'anakemas'kan para pelaku dunia usaha.  Karena merekalah yang dianggap menjadi mesin perekonomian bangsa. Sehingga masyarakat secara umum beserta segala kebutuhannya tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah.

Selain itu, penetapan upah buruh pada sistem Kapitalisme ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum, yang biasa disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.  KHL terdiri dari beberapa komponen kebutuhan hidup yang amat sederhana dan hanya cukup untuk memenuhi standar hidup yang paling minimal dari masyarakat. Sehingga sangat tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan hidup.

Upah yang dirasa sangat minim oleh para buruh, tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang terus membengkak dalam sistem Kapitalisme ini. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling asasi pun, untuk kebutuhan pangan, sandang, apalagi papan, masyarakat masih sangat kesulitan. Terlebih lagi kebutuhan untuk kesehatan dan pendidikan. Belum lagi pemerintah terus meningkatkan nilai pajak dalam setiap aspek kebutuhan tersebut.

Islam Memiliki Solusi

Cara pandang Sistem Kapitalisme sangat bertentangan dengan cara pandang Islam.  Sistem kapitalisme, yang lahir dari buah pikiran manusia yang sangat terbatas, yang tidak pernah mampu menjangkau hal yang hakiki, telah nyata menimbulkan penderitaan, kemiskinan, bahkan kerusakan terhadap kehidupan umat manusia. Sistem ekonomi kapitalisme telah membangkitkan jiwa yang liar dan rakus, merampas apa-apa yang bukan haknya.  Menindas kaum yang lemah dan papa. Melahirkan kesenjangan yang terus melebar antara yang kaya dan miskin.  Antara pengusaha dan buruh. Kehidupan pun sudah menyimpang dari fitrah kehidupan umat manusia yang mulia.  

Sistem Islam lahir dari wahyu Allah SWT. Bagian dari risalah yang disampaikan-Nya kepada Rasulullaah SAW. Siapapun yang menapakinya, selain merupakan wujud ketundukkan, juga dijamin beroleh kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.  Karena Sang Perumus Sistem Islam adalah Dzat yang paling memahami apa yang terbaik bagi kehidupan hamba-hambaNya.

Islam memandang bahwa permasalahan utama sistem perekonomian adalah pada aspek distribusi, bukan produksi. Sistem ekonomi dipandang telah berjalan baik dan stabil ketika kebutuhan telah terdistribusi sempurna kepada setiap individu rakyat. Baik kaya maupun miskin.  Baik kalangan pengusaha maupun buruh. Mendapat perhatian yang sama, terkait jaminan pemenuhan kebutuhannya. Sehingga terpenuhinya kebutuhan tiap individu rakyat menjadi prioritas perhatian pemerintah. Sementara tingkat produksi mengikuti sesuai  pemenuhan kebutuhan tersebut.  

Dalam Sistem Islam, Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, baik pangan, sandang, maupun papan. Dan memberi kemudahan rakyat dalam memenuhi kebutuhan kamaliah, yaitu kebutuhan sekunder dan tertier. Diantaranya dalam bentuk menyediakan lapangan kerja, terutama bagi kaum laki-laki yang memiliki kewajiban memenuhi nafkah bagi keluarganya. Meningkatkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Memberikan modal tanpa bunga bagi mereka yang membutuhkan modal. Memberikan berbagai sarana dan fasilitas, serta beragam kemudahan, yang dibutuhkan bagi berjalannya dengan baik roda perekonomian. Dan bagi kalangan masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan, akan menjadi tangungan Negara.  

Selain itu, dalam Sistem Islam, Negara wajib memenuhi kebutuhan komunal rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan komunal tersebut secara gratis dengan segala fasilitas terbaik. Kalaupun tidak gratis, maka dengan biaya yang sangat ringan. Sehingga setiap individu rakyat, baik kaya maupun miskin. Kalangan pengusaha maupun buruh, mendapat jaminan pemenuhan yang sama.  Sehingga rakyat, yang penghasilannya diperoleh dari upah, seperti para buruh, tidak akan terbebani biaya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Demikian juga para pengusaha tidak akan terbebani harus menanggung jaminan kesehatan dan pendidikan bagi para buruh dan dan keluarganya. Semua kalangan, termasuk para pengusaha dan buruh, mendapatkan jaminan yang sama dari negara, dalam pemenuhan kebutuhannya. Sehingga tidak akan ditemukan demo buruh yang menuntut kenaikan upah,  dan protes para pengusaha yang merasa terbebani dengan tanggungan upah buruh.

Selain itu, penetapan upah dalam Sistem Islam, sangatlah berbeda dengan Sistem kapitalisme. Islam menetapkan besaran upah berdasarkan manfaat tenaga pekerja, bukan kebutuhan hidup paling minimum. Sehingga dalam Sistem ekonomi Islam tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh majikan. Prinsip pengupahan dalam islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi secara umum, yaitu asas keadilan dan kesejahteraan. Syariat Islam mengatur akad ijaroh antara pekerja dan pengusaha : besaran upah kerja, jenis pekerjaan, dan waktu kerja, berdasarkan keridhoan kedua belah pihak.  

Nabi SAW bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja, hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya,”(HR Ad-Daruquthni). “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan Ath-Thabrani).  

Wallaahua’lam bishshowab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations