Oleh : Lestari
Pemerhati Sosial

Di tanah air, opini tentang jihad dan Khilafah semakin deras diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya menjadi komsumsi para pejuangnnya, melainkan juga kalangan akademisi, politisi, mahasiswa bahkan masyarakat awam.

Baru-baru ini Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII membahas makna jihad dan Khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ijtima ulama yang digelar Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan Khilafah. (http://republika.co.id, 11/11/2021)

Tentu fatwa MUI di atas patut diapresiasi, sebab telah menyepakati tentang hukum jihad dan Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam di tengah pro-kontra dan perdebatan terkait ajaran Islam ini. Terkait sistem Khilafah, tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama Ahlus Sunnah, baik imam empat mazhab maupun para mujtahid besar (mutlak), tanpa terkecuali telah menyepakati atas kewajiban menegakan Khilafah. Bahkan kalangan Syiah, Khawarij dan Muktazilah sekalipun.

Ibnu Hazm (w.1063 M) dari mazhab Zhahiri : “Telah sepakat semua Ahlu Sunnah, semua Murijah, semua Syiah dan semua Khawarij mengenai kewajiban adanya imamah (Khilafah).” (Al-Faahl fi al-Milal wa Ahwa wa an Nihal, 4/87).

Imam ‘Ali as-Syaukani (w.1834 M) mazhab Zaidiyyah, mengatakan: “Padahal, wajib atas kaum muslim mengangkat seorang imam (Khalifah): Saya katakan sungguh para ulama telah membicarakan masalah ini dengan panjang lebar dalam perkara ushul dan furu’…” (Aa-Sailal-jarar, 4/503). Beliau juga mengatakan: “Mayoritas ulama berpendapat imamam itu wajib… Maka menurut ‘Itrah (Ahlul Bait), mayoritas mu’tazillah, dan Asy’ariyah (imamah) itu wajib menurut syara.” (Nailal-Authar, 8/265).

Demikian pula dengan pendapat ulama masa kini, semisal Syaikh Wahbahaz-Zuhaili (w.2015): “Mayoritas ulama Islam yaitu ulama Ahlus Sunnah, Muhrijah, Syiah dan Mu’tazillah (kecuali segelintir dari mereka) dan Khawarij (kecuali sekte an-Nadjat) berpendapat bahwa imamah (Khilafah) adalah perkara yang wajib atau suatu kefardhuan yang pasti.” (Al-Fiqihal-Islami wa adillatuhu, 8/272)

Maka dapat disimpulkan, atas pendapat para ulama tersebut, seluruh ulama Ahlus Sunnah, Syiah, Mu’tazillah, Murijah, Khawarij, juga Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Zhahiri dan Zaidi, sepakat bahwa Imamah atau Khilafah adalah wajib atas kaum muslimin secara syar’i.

Begitu pula dengan fatwa MUI terkait Jihad bagian dari ajaran Islam pun perlu diapresiasi, di tengah masifnya stigmanegatif yang dihembuskan oleh oknum anti Islam. Perlu dipahami, jihad menurut pengertian bahasa (lughah) artinya adalahmengerahkan segenap kemampuan (badzlul wus’i). Adapun menurut syariah, jihad merupakan tindakan mengerahkan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allah, baik secara langsung berperang, maupun dengan memberikan bantuan untuk perang, misalnya bantuan berupa harta, pendapat, memperbanyak pasukan perang dan lain-lain.(Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, 2/145;Hasyiyah Ibnu Abidin, 3/336).

Jihad dalam mazhab Maliki, Syaikh Muhammad Ilyas dalam kitabnya Manhul juga didefinisikan sebagai perang oleh seorang Muslim terhadap orang kafir yang tak mempunyai ikatan perjanjian, untuk meninggikan kalimat Allah. (Syaikh Muhammad Ilyas,Manhul Jalil Mukhtashar Sayyidi Khalil, 3/135). Dalam mazhab Syafi’i, dalam kitab Hasyiyah al-Bujairimi disebutkan definisi jihad sebagai perang di jalan Allah. (Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala Syarah Al-Khathib, 4/225).

Dari sini, Khilafah dan jihad adalah ajaran Islam yang tidak ada perdebatan atasnya. Di Indonesia, ulama dan para pejuangnya yang lain tak henti-hentinya dikriminalisasi dan dipersekusi oleh pelayan bagi penjajah Kafir Barat yang menghendaki paham sekuler dalam kehidupan kaum Muslimin. Lebih lanjut, pelayan-pelayantersebut tidak akan membiarkan ide syariah dan Khilafah berkembang di negerinya sebagai pengatur dalam bertata negara, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Jika berbicara tentang problem dalam dalam negeri ini yang selalu menjadikan syariah Khilafah sebagai kambing hitam, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pergaulan bahkan politik pemerintahan. Belum lagi problematika dalam skala internasional, kita lemah terhadap kedzaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina yang dibantai oleh kaum Israel Laknatullah. Padahal secara kuantitas potensi militer dunia Islam sungguh sangat besar.

Sejatinya, ini adalah akibat dari sistem Barat sekularisme-nasionalisme yang mengakar kuat dalam benak umat Muslim. Nation state telah sukses menyekat negeri-negeri muslim dan menghilangkan ukhuwah (persaudaraan) atas nama keamanan dalam negeri, dan semacamnya. Inilah wajah asli di balik topeng sistem kehidupan yang menjadi pijakan negeri ini. Sebaliknya, Khilafah Islamiyyah adalah solusi bagi problematika dunia secara menyeluruh.

Masih ingatkah kita, ketika hukum-hukum Islam diterapkan selama kurang lebih dari 13 abad lamanya telah banyak menorehkan catatan emas dalam peradaban dunia. Sejarah mencatat bagaimana Islam dapat memberikan keamanan yang bukan hanya pada setiap umat muslim melainkan juga non-muslim yang turut merasakannya.

Hal ini sebagaimana yang pernah tertera dalam surat perjanjian oleh Khalifah Umar al-Faruq tentang pemberian jaminan keamanan bagi penduduk Iliaatas diri, harta, salib, dan tempat-tempat ibadah non-muslim kala itu. Sebab, sistem Islam memberikan jaminan kepada Ahlu Dzimmah (warga negara daulah non-muslim) atas Ibadah di gereja-gereja mereka asalkan mereka rela memutuskan perkara menurut  hukum-hukum Islam. Demikialah beberapa gambaran kehidupan dalam kesatuan peradaban Islam.

Lantas yang menjadi pertanyaan, benarkah kepemimpinan Islam bersifat dinamis dan Khilafah bukansatu-satunya sistem pemerintahan yang diakui dalam Islam? Tentu saja tidak. Ini sama halnya dengan pernyataan Abdul Raziq yang berlandaskan paham sekularisme dimana dalam kitabnya Al Islam wa Ushul Al Hukm, dimana Khilafah atau Imamah boleh saja mengambil sistem pemerintahan apa saja. Termasuk sistem monarki, konstitusional, konsultatif, bahkan demokrasi.

Hal ini jelas bathil sebab mengonfirmasikan bahwa Islam boleh mengambil aturan selain dari aturan Sang pencipta manusia yaitu Allah AWT. Seperti halnya demokrasi yakni sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang menghalalkan manusia sebagai perumus, pengembang pembuat hukum. Inilah tujuan dari kaum penjajah Barat ingin menghilangkan esensi syariat sebagai sumber hukum guna melemahkan eksistensi Islam. Pemahaman ini pulalah yangkiranya menjadi celah di negeri-negeri Muslim sebagai ladang penjajahan Kafir Barat, bahkan hingga saat ini.

Untuk itu, seruan kepada seluruh kaum Muslimin, tentu kita tidak ingin masalah di bumi Allah SWT ini berlarut-larut dalam kesengsaraan, yang terus menerus mebinasakan umat dalam cengkraman Penjajah Barat Kafir. Kita tentu tidak menginginkan nasib saudara-saudara seakidah di Timur Tengah bahkan seluruh belahan dunia tak kunjung menemukan solusinya.

Maka, tak cukup menghapus citra negatif terhadap Jihad Dan Khilafah. Akan tetapi perlu segenap daya dan upaya untuk mengembalikan kekuatan umat di bawah sistem pemerintahan Islam yang agung. We Need Khilafah, kepemimpinan umat yang satu dalam bingkai Daulah Islam sebagai perisai umat, serta akan membawa peradaban dunia menuju titik terangnya.

Wallahu a’lam bi showwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations