Oleh : Ummu Fahri

Pemerintah telah menetapkan ambang atas harga tes PCR. Jika sebelumnya tes PCR berkisar di Rp495.000, dengan kebijakan baru para mayarakat dapat melakukan tes PCR dengan tarif maksimal Rp275.000 di Pulau Jawa, Bali dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa, Bali. Tarif ini sudah resmi diberlakukan sejak Rabu, 27 Oktober 2021.

Kebijakan itu menuai pro kontra. Sejumlah pihak menganggap kebijakan ini tidak bersinergi dengan para penyedia fasilitas layanan tes PCR.

Hal ini dipicu dari perubahan tarif tertinggi yang diputuskan oleh pemerintah tidak melibatkan rumah sakit, perhimpunan dokter-dokter yang berkaitan dengan Covid-19, perusahaan penyedia layanan dan laboratorium Tes Covid-19.

Polemik terkait penetapan harga HET tes PCR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nampaknya masih menjadi polemik kesehatan yang tak kunjung usai, terlebih ditengah kondisi pandemi sekarang ini.

Pelaku industri kesehatan mendesak pemerintah segera menetapkan standar harga dan kualitas bahan medis sekali pakai guna menekan biaya pelayanan rumah sakit, seiring dengan diaturanya harga eceran tertinggi tes PCR yang baru.

Dalam kaitan itu, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) telah melayangkan surat ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pascapenerbitan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET yang senilai Rp275.000 di Jawa dan Bali, serta Rp300.000 di wilayah lainnya bagi alat tes polymerase chain reaction (PCR).

Kemenkes pernah mencatat kapitalisasi pasar industri kesehatan di Indonesia mencapai Rp70 triliun. Begitu menggiurkan. Wajar jika HET tes PCR pun sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Jika disinyalir beberapa nama menteri dan pengusaha terseret dalam bisnis ini, bukankah hal itu tak mengherankan?

 Sementara itu, masyarakat dalam kondisi bertarung dengan virus dengan nyawa dipertaruhkan. Kok bisa-bisanya ambil untung selama pandemi lewat HET tes PCR. Namun, tak perlu heran. Welcome to Indonesia, di mana setiap sektor kehidupan dijadikan lahan bisnis bagi para kapital termasuk sektor kesehatan.

HET tes PCR menjadi bancakan para pengusaha dalam sektor kesehatan. Keuntungan yang diraup pun bernilai puluhan triliun. Ditambah lagi ketentuan HET tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya bisa naik berkali lipat. Ada istilah “PCR Ekspress” yang  harganya tiga kali lipat dibandingkan harga tes PCR normal sebab hasil PCR normal terlalu lama didapatkan konsumen, minimal 1×24 jam.

Dalam hal ini, nampak jelas bahwa negara seakan lepas tangan dalam Masalah kesehatan. Terlebih ditengah pandemi yang hingga sekarang ini belum juga berakhir. Sektor kesehatan tetap menjadi alat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, hingga tak mempedulikan nasib para rakyat yang hidup dalam kemiskinan.

Inilah realitas Penerapan sistem Kapitalis Sekuler, dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan manusia selalu tidak murni dengan keikhlasan, melainkan selalu berpikir bagaimana dalam berbagai sektor harus bisa di bisnis kan untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan,ya walaupun dengan mengorbankan hajat hidup orang banyak.

Di samping itu, peran pemerintah seakan tak benar-benar menjadi pengurus rakyat yang senantiasa ada ketika rakyat butuh uluran tangan penguasanya. Malahan dalam sektor kesehatan selalu memunculkan spekulasi perjudian nyawa , yang menambah penderitaan rakyat seluruhnya.

Penguasa dalam sistem demokrasi kapitalistik saat ini tidak peduli dengan hilangnya nyawa manusia. Hal ini menyadarkan kita betapa buruknya pengurusan penguasa terhadap rakyatnya. Tentu kita akan terus mengupayakan penerapan Islam di setiap negeri muslim lewat tegaknya Khilafah karena ini satu-satunya institusi yang mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Keberadaan layanan tes PCR jika saat ini menjadi penting dan dibutuhkan rakyat, seharusnya negara menggratiskannya. Padahal, penguasa melalui para pejabat terkait telah berkoar-koar di tengah publik bahwa memiliki program pemulihan ekonomi. Salah satunya siap menggelontorkan dana selama pandemi untuk kebutuhan rakyat. Mengapa tes PCR dikomersialkan? Mengapa tidak digratiskan dan justru menyulitkan rakyat?

Dalam hal ini , sudah selayaknya semua akar dari Masalah yang ada yaitu sistem Kapitalis Sekuler yang sudah lama menjadi rusaknya sendi-sendi kehidupan seluruh dunia saat ini, harus segera diganti dengan tatanan kehidupan yang berasal dari Allah Ta'ala, yaitu sistem Islam. Karena itu , sudah menjadi keharusan untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan peradaban Islam yang gemilang dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam Bishshawwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations