Oleh : Amsina

Kemiskinan telah menjadi masalah klise di Indonesia, yang sepertinya sangat sulit untuk dituntaskan. Kesejahteraan dan keinginan untuk hidup layak menjadi impian istimewa bagi Sebagian besar masyarakat.

Bagaimana tidak, masalah kemiskinan dan turunannya seperti kelaparan, rumah layak huni, pekerjaan memadai, stunting, putus sekolah, dan berbagai permasalahan lainnya telah ada dan dialami oleh rakyat jauh sebelum pandemic berlangsung. Sebelum pandemic saja, angka kemiskinan di Indonesia sudah mencapai level yang mengkhawatirkan, banyak orang menggunakan system kerja hari ini untuk makan hari itu pula. Jangankan menabung, bisa makan saja sudah bersyukur. Bagaimana lagi akibatnya Ketika wabah Covid-19 menghantam dengan kondisi masyarakat yang demikian. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengakui bahwa orang miskin diIndonesia tahun 2020 bertambah akibat pandemic Covid-19.

“Kemiskinan meningkat. Padahal September 2019 terjadi penurunan jadi 9,22% namun munculnya Covid-19 maka kemiskinan naik ke 10,19%,” kata Sri Mulyani dalam video virtual.

Namun begitu, Menkeu tetap berpikir positif dengan bantuan pemerintah akan mampu melindungi kemiskinan yang menimpa rakyat.

“Ini akan kita lanjutkan sehingga bisa pulihkan Kembali tidak hanya perekonomian, tapi juga kondisi kesejahteraan masyarakat kita. Dengan perlindungan sosial tahun lalu dan tahun ini berhasil tahan kemiskinan kita.” Lanjutnya, Rabu (21/07/2021, okezone.com)

Hal yang berlawanan di ungkapkan oleh Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), menurutnya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berdampak pada hilangnya pendapatan.

“Resesi membuat pendapatan banyak orang turun, mereka yang berada dikategori hampir miskin menjadi jatuh miskin,” Kata Anthony Jum’at (16/07/2021, Detik.com)

Menurut dia, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Karena jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang hilang. Apalagi pembagian yang tidak merata dan bermasalah.

Fakta di lapangan dan klaim pemerintah dirasa tidak sesuai satu sama lain. Pernyataan bahwa pembagian bantuan sosial yang bermasalah, kadang salah sasaran, tidak merata dan juga jumlah yang kurang memadai sering kita temukan dikeluhkan oleh masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Dengan begitu, klaim bahwa perlindungan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat apakah sudah benar atau salah?

Fakta miris tersebut diperparah dengan sebuah data yang terungkap bahwa orang kaya diIndonesia mengalami peningkatan selama pandemic Covid-19. Berdasarkan laporan Credit Suisse, jumlah orang dengan kekayaan diatas US$ 1 juta atau setara dengan Rp 14,49 miliar (Kurs Dollar Rp 14.486) di Indonesia ada sebanyak 172.000 orang, alias bertambah 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Laporan Credit Suisse nampaknya memberikan bukti bahwa kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia semakin melebar. Terlihat dari data Indeks gini yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks gini adalah indicator yang mengukur tingkat pengeluaran penduduk yang dicerminkan dengan angka 0-1. Semakin rendah angkanya, maka pengeluaran semakin merata.

Disisi lain Kepala BPS Margo Yuwono dalam kesempatan yang berbeda menyatakan bahwa penduduk miskin naik 1,12 juta orang per Maret 2021 dibanding Maret 2020.

“Secara jumlah, penduduk miskin Maret 2021 ini tercatat 27,54 juta orang, atau turun 0,01 juta orang dibanding September 2020. Tapi masih naik 1,12 juta orang dibanding Maret 2020 yang angkanya 9,78%,” jelasnya dalam sesi teleconference, Kamis (15/07/2021, Detik.com)

Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam satu tahun saja, angka penduduk miskin naik sebanyak satu juta jiwa lebih. Bagaimana dengan yang belum terhitung dan yang semakin bertambah.

Apabila kepengurusan terhadap jiwa dan raga rakyat masih diserahkan pada tangan system kapitalis seperti saat ini, maka jangan harap angka ini akan menurun. Justru permasalahan akan semakin besar dan tidak terkendali.

Bahkan menurut pengamat perekonomian, adalah wajar apabila Ketika terjadi resesi ekonomi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Tidak lain dan tidak bukan karena disaat pandemic seperti ini para pemilik modal kapitalis berlomba-lomba mencari keuntungan sebesar-besarnya dari peluang jangka pendek yang ditawarkan oleh pandemic. Sementara rakyat miskin dipalak untuk bisa “membeli” kesehatannya secara mandiri. Contoh yang paling jelas saja adalah dengan dikomersilkannya Vaksin Gotong Royong (VGR). Rakyat diminta untuk membayar secara individual Vaksinnya dengan embel-embel agar segera dapat mencapai Herd Immunity ditengah-tengah masyarakat, dengan rakyat yang secara gotong royong membiayai sendiri vaksinnya. Jelas hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah telah berlepas tangan dari tanggung jawab membiayai keselamatan jiwa rakyatnya dengan menyerahkan kepengurusan vaksin pada pihak swasta.

Ini tidak lain adalah akibat penerapan system buatan manusia yang merusak. System ini memfasilitasi karakusan pemilik modal untuk melipatgandakan kekayaan pribadinya. System ini juga mewujudkan kemiskinan massal pada individu, keluarga dan negara. System ini pula yang mencetak kesenjangan permanen yang rentan melahirkan masalah baru di masyarakat seperti maraknya kriminalitas dan problem sosial lainnya. Jadi sungguh, apakah masih mau berharap pada system rusak dan merusakan ini? Naudzubillahi min dzalik

Wallahua’lam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations