Oleh: Iim muslimah S.Pd
Penuli, pengamat kebijakan publik

Pada Senin (23/8/2021). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memvonis mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta atas kasus korupsi dana bantuan sosial.

Sebelumnya, JPU dari KPK menuntut 11 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam perkara korupsi Bansos corona Se- Jabodetabek tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2021).

Alasan yang disampaikan hakim tentang pemotongan hukum tersrbut ialah karena mantan menteri sudah banyak dicaci masyarakat. 

Banyak pihak yang kecewa dengan keputusan majelis hakim tersebut, dan menganggap alasan keputusan tersebut mengada-ada terlebih seharusnya hukuman yang diterima mantan menteri adalah hukuman mati. 

Seperti yang disampaikan oleh peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (23/8/2021)

"Alasan meringankan yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor kepada Juliari P Batubara terlalu mengada-ada. Betapa tidak, majelis hakim justru menyebutkan Juliari telah dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (23/8/2021)" .

Dia menilai makian dan hinaan yang diterima Juliari tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat. Sebab, akibat korupsi tersebut, masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan bansos.(DetilNews.com) 

Ciderai Hukum Negeri

Putusan 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara bukan hanya melukai hati masyarakat sebagai korban, juga mencidrai hukum di Negeri ini. 

Putusan hakim ini menunjukan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya kebiri hukum seperti ini bukan hanya terjadi sekali, bahkan pada bulan juni lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI juga juga mengebiri hukum jaksa Pinangki dengan hanya hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp600 juta atau kurungan enam bulan. Mengurangi vonis hukuman 10 tahun penjara untuk kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang.

Dan memang ICW mencatatkan terdapat 18 koruptor yang mendapat potongan hukuman dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.  Di antaranya Djoko Tjandra (4,5 tahun menjadi 3,5 tahun); Pinangki Sirna Malasari (10 tahun menjadi 4 tahun); Musa Zainuddin (9 tahun menjadi 6 tahun); Sri Wahyuni Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaud (4,5 tahun menjadi 2 tahun); Anas Urbaningrum (14 tahun menjadi 8 tahun); Rohadi, bekas panitera pengadilan (7 tahun menjadi 5 tahun), dan masih banyak lagi.

Keputusan ini tentu memperlihatkan kemunduran wajah penegakan hukum indonesia. Hukum tak lagi membuat jera para penjahat, namun justru menjadi alat meraih kepentingan sebagian orang. 

Dalam sistem demokrasi benar dan salah diukur berdasarkan pandangan manusia. Sehingga cenderung akan sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kepentingan masing-masing. Seperti kasus dana bansos ini sudah jelas-jelas korban dari kasus tersebut adalah rakyat dan dilakukan secara sadar pada saat rakyat kesusahan menghadapi pandemi. Namun nyatanya hakim memutuskan memotong hukuman hanya dengan alasan pelaku sudah lama dicaci rakyat. Jelas ini merupakan distorsi hukum yang sangat nyata. 

paradigma ini tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan demokrasi yang sekuler. Kenyataannya, dalam demokrasi, hukum bisa dibeli. Ini memperjelas bahwa sistem hukum buatan manusia mengandung banyak sekali kelemahan. Rentan dipermainkan dan selalu digunakan sesuai kepentingan oligarki kekuasaan. Sehingga, jangan berharap sistem ini bisa mencegah kejahatan dan menciptakan keadilan.

Penegakkan Hukum dalam Islam

Dalam Pandangan Islam, penerapan syariat Islam menjadi modal bagi keberlangsungan penegakan hukum. Akan didapati cita-cita tertinggi manusia dalam bidang hukum di segala peradaban, yaitu keadilan. Inilah yang menjadi kunci kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Allah Swt. berfirman,

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil.” (QS An-Nisa: 58)

Seorang hakim dalam Islam tidak mengambil keputusan karena prasangka atau intervensi penguasa, melainkan karena kesaksian para saksi yang dapat dipercaya. Ketakwaan individu yang dimiliki setiap orang menjadikan setiap perkara mudah diatasi dengan cepat dan tepat dalam memutuskan vonis hukuman.

Inilah yang menjadi pembeda penegakkan hukum dalam Islam dan dalam sistem demokrasi. Keadilaan akan senantiasa terwujud karena landasan hukumnya adalah ketaatan pada syariat yang telah Allah tetapkan. Berbeda dengan demokrasi yang menjadikan kepentingan sebagai landasanya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations