Oleh : Nurdila F
Pelajar

Situasi penularan virus Covid-19 yang belum reda menjadi pertimbangan utama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Juhana, memperpanjang penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal tersebut ditegaskan Disdik Kabupaten mengingat tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020. Kendati masa Pembelajaran Jarak Jauh diperpanjang, ada sejumlah pengelola sekolah yang menyatakan niat untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021. Namun, para pengelola sekolah yang ingin kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka harus memenuhi berbagai persyaratan, khususnya protokol kesehatan (prfmnews).

Dalam menyambut tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menerapkan sistem Belajar Dari Rumah (BDR).  Sistem ini melibatkan orang tua atau wali murid secara langsung, juga mengharuskan para guru agar menguasai metode pembelajaran. Selain itu, lanjut Juhana, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung juga sudah menunjuk Tim Ad hock atau tim untuk menerima bantuan pengaduan. Dalam waktu dekat, atas seijin Ketua Gugus Tugas Penanganan covid 19 yang juga sepakat dengan orangtua murid, nanti akan dibuka beberapa sekolah secara offline yang dipandang sudah berada di zona hijau dan betul-betul aman. Jika itu berhasil baru akan mulai progresif meningkat sampai pada new normal yang sesungguhnya (elshinta.com)

Hasil survei terkait kendala-kendala yang dialami selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan oleh Dinas Pendidkan Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala besar yang dirasakan peserta didik maupun orang tua. Diantaranya yakni, para orangtua yang terbebani kuota internet, kesulitan mendampingi anak dalam pembelajaran secara daring, orang tua yang berharap anak mandiri mengikuti PJJ.

“Kemudian peserta didik berharap pembelajaran tidak dipenuhi tugas. Yang menjadi kendala siswa adalah materi yang disampaikan harus komunikatif dan kontekstual. Baik orang tua dan siswa sulit berkomunikasi langsung dengan guru. Terakhir, ada beberapa SMA/SMK yang tidak memiliki akses internet,” ujar Dedi, saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (14/7/2020). Inilah yang terjadi dalam sistem pendidikan kapitalis. Solusi untuk dunia pendidikan disaat pandemi tidak paripurna, karena akan terus menimbulkan permasalahan baru.

Berbeda ketika penerapan hukum Islam diberlakukan. Dalam kondisi wabah, pemimpin Islam menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Belajar di rumah pun menjadi kebijakan yang harus diambil oleh kepala negara (khalifah). Meski demikian, kondisinya tentu tidak seperti pelaksanaan belajar di rumah saat ini yang banyak menimbulkan kegaduhan, baik dari siswa, orang tua hingga guru. Kebijakan belajar di rumah dalam sistem khilafah tidak sampai mengurangi esensi pendidikan. 

Pertama,karena negara khilafah berasaskan akidah dan syariah Islam. 

Kedua, negara khilafah menguasai ilmu dan teknologi komunikasi yang handal. 

Ketiga, belajar di rumah dalam Khilafah ditopang oleh perekonomian yang stabil bahkan maju. 

Dengan kondisi tersebut, negara mampu menopang kehidupan ekonomi rakyat yang membutuhkan bantuan akibat lockdown. Tak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, negara khilafah juga mampu memberikan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. 

Negara menyediakan platform pendidikan gratisdan sarana pendukungnya, seperti internet gratis dan media (alat komunikasinya). Walhasil, semua kebutuhan belajar di rumah tidak ada kendala, karena negara men-support penuh semua kebutuhan tersebut. Hal itu hanya terjadi jika negara kuat dan maju dalam perekonomian. Yakni, negara yang menerapkan syariat Islam. Demikianlah, hanya negara Khilafah Islam yang mampu memberikan pelayanan pendidikan optimal lagi sahih kepada rakyatnya baik pada kondisi wabah maupun tidak.

Wallahu a'lam bi ash shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations