Oleh: Nunik Krisnawati, SE
Aktivis Dakwah Musi Banyuasin

Dilansir dari KOMPAS.com (1/8/2020), Badan Resese Kriminal (Bareskrim) Polri telah secara resmi menyerahkan terpidana pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung pada Jum'at (31/7/2020) di Gedung Bareskrim Polri.

Penangkapan Djoko Tjandra setelah menjad iburon selam 11 tahun, ini menjadi berita yang sangat menghebohkan di Indonesia. Setelah melalui drama yang panjang, Djoko Tjandra akhirnya bisa dibekuk hanya dalam hitungan kurang dari sepuluh hari. Apakah penangkapan Djoko Tjandra ini merupakah prestasi dalam penangan kasus korupsi di Indonesia?

Kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Moekiat, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, 24 Februari 2000.

Dalam dakwaan primer, Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut dengan alasan bukan merupakan kasus pidana melainkan perdata.

Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah. Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Bandingkan dengan kasus Andi Syahputra (30) yang dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Pematang siantar, karena mencuri satu tandan pisang yang hanya seharga Rp.150.000. Menurut Samuel Sinaga (JPU) Andi Syahputra melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUH Pidana (Tagar.news, 9/8/2019).

Ironis bukan? Perkara korupsi yang harusnya extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) menjadi kejahatan biasa. Sebaliknya, kasus pencuri pisang menjadi kasus luar biasa. Begitu mudahnya vonis dan proses dijatuhkannya hukuman pada rakyat kecil dibandingkan dengan para pengusaha atau kalangan orang kaya. Inilah buah dari hukum buatan manusia, selain tak memberikan keadilan, juga nampak keberpihakannya. Sehingga tak heran jika ada sebuah istilah bahwa “hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Kasus Djoko Tjandra ini telah menciderai keadialan hukum di negeri ini. Dia dengan mudahnya melakukan suap demi dapat melarikan diri dari hukuman. Perkara seperti ini memang bukan sesuatu yang baru, karena sistem kapitalisme telah melahirkan pejabat-pejabat negara yang berkarakter materialistis. Para pejabat itu akan melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, termasuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Sistem sanksi dalam negara yang menganut sistem kapitalis tidak mampu memberi solusi tuntas untuk menanggulangi kasus korupsi. Jumlah kasus korupsi kian banyak, jumlah uang rakyat yang  dikorupsipun semakin fantastis. Bahkan pelakunya bisa dengan mudah melenggang keluar negeri dengan aman. Penangkapan Djoko Tjandra ini, tidak bisa dianggap prestasi bagi kepolisian justru membuka tabir keburukan sistem aturan yang dibuat manusia.

Aturan yang dibuat dalam sistem kapitalisme sekularisme sangat lemah. Sehingga tak heran jika hukumnya pun sangat mudah dikebiri, dintervensi dan dipersekusi. Sebagai contoh, aturan hukum satu dengan yang lain saling berbentutan, pada UU KUHP memuat adanya hukuman mati sebagai hukuman maksimal, sedangkan pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, pelarangan hukuman mati, karena akan mencederai hak mendasar manusia. Kelemahan yang tampak pada hukum buatan manusia ini seharusnya menjadikan bangsa ini belajar dan mau mencari jalan keluar terbaik untuk segera merubah dan menata ulang secara total di semua aspek kehidupan. Tentunya dengan menggantinya dengan sistem yang terbaik.

Sudah tidak diragukan lagi, bahwa Islam adalah agama yang memiliki sistem aturan hidup yang sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 3 yang artinya : “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu “

Tidak hanya sebagai agama, Islam juga merupakan sebuah ideologi (mabda). Islam memiliki aqidah yang menentukan arah pandang kehidupan. Pun memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan sempurna untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia. Ideologi ini berasal dari Allah SWT sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan ini.

Rasulullah Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik dalam penegakan hukum. Beliau SAW bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ini adalah spirit penegakkan hukum yang adil sekaligus jaminan keamanan yang paripurna. Sistem sanksi dalam Islam menggariskan penegakkan hukum yang adil serta menimbulkan efek jera yang efektif. Penegakkan hukum di hadapan umum juga sebagai sarana edukasi dan tindakan preventif bagi rakyat secara umum.

Hukum Islam yang komprehensif mengatur urusan hukum, sanksi, dan peradilan. Dengan penerapan yang menyeluruh, syariat Islam mampu memenuhi keadilan dengan memerhatikan rasa kemanusiaan dengan efek jera yang sangat efektif dalam menekan angka kriminalitas. Kesuksesan sistem sanksi ini  telah terbukti. Sejarah Islam mencatat, selama kurang lebih 13 abad diterapkan, hanya ada 200 kasus kriminalitas yang terjadi. Penerapan hukum Islam secara kaffah akan menjadi  rahmat bagi seluruh alam.

 Wallahu a’lam bishshawwab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations