Oleh: Ummu Alvin

Tes PCR dimasa pandemi ini terkategori hajat hidup orang banyak, jadi sudah sepantasnya jika negara mengaturnya termasuk tarifnya bahkan seharusnya negara menyediakan tes PCR ini secara gratis.

Harga eceran tertinggi (HET) tes PCR yang ditetapkan pemerintah Rp 275.000(Jawa Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan dan mereka berharap agar mereka dilibatkan dalam penentuan harga tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR),untuk keberlangsungan layanan kesehatan di saat pandemi ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah  mengatakan bahwa penyedia jasa tes PCR meraup untung puluhan triliun selama pandemi .Tidak tanggung-tanggung keuntungan penyedia jasa PCR terhitung Oktober 2020 sampai Agustus 2021 mencapai Rp 10,46 triliun.Lantas mengapa pengusaha kesehatan menilai akan buntung dengan HET tes PCR yang kini berlaku di masyarakat?

Begitu menggiurkannya bisnis ini sehingga disinyalir ada beberapa nama menteri dan pengusaha terseret dalam bisnis ini,sementara masyarakat dalam kondisi bertarung melawan virus kog bisa-bisanya mereka mengambil untung lewat permainan bisnis HET tes PCR .

HET tes PCR menjadi bancakan para pengusaha dalam sektor kesehatan.Inilah negeriku Indonesia yang disetiap sektor kehidupan menjadi lahan bisnis bagi para kapitalis, termasuk sektor kesehatan.Negara hanya bertindak sebagai fasilitator ,bukan penanggung jawab penuh setiap urusan rakyat.

Kapitalisasi di sektor kesehatan telah berlangsung lama di negeri ini,sebelum pandemi pun aroma bisnis dalam kesehatan begitu kentara  Apalagi kini HET tes PCR menjadi jalan bagi kapitalis mengekploitasi hajat dasar publik yaitu kesehatan.Rakyat kembali yang menjadi korban karena Kepemimpinan Kapitalistik selalu berlepas tangan atasi masalah yang terjadi.Negara tidak mampu menjamin kesehatan rakyatnya.

Negara seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya tapi justru mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada swasta.Mereka tidak memberikan solusi apapun dalam masalah kesehatan yang dialami rakyat tapi justru fokus mereka menggenjot perekonomian lewat pariwisata ditengah pandemi.

Berbeda sekali dengan sistem Islam , Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak sedikitpun membebani rakyat dengan membayar kebutuhan layanan kesehatan.Meski gratis pelayanannya tetap tidak asal-asalan ,tapi memberikan layanan yang prima.Hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin kebutuhan rakyat atas kesehatan.

Negara bertanggungjawab penuh menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat.Tidak mempertaruhkan keselamatan jiwa rakyat dengan memberikan kesempatan bagi pihak tertentu mengambil untung materi atasnya.Akan halnya keberadaan layanan tes PCR jika saat ini menjadi penting dan dibutuhkan rakyat maka negara wajib menggratiskannya.Tidak akan dikomersialkan seperti yang terjadi saat ini.

Dalam Islam, Khilafah akan menyediakan dana yang dapat diambil dari Baitulmal atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan tidak menjadi lahan bancakan. Khalifah memahami bahwa setiap nyawa manusia begitu sangat berarti di hadapan Allah Swt.. Rasulullah saw. bersabda, “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasai dan Tirmidzi).

Penguasa dalam sistem demokrasi kapitalistik saat ini tidak peduli dengan hilangnya nyawa manusia. Hal ini menyadarkan kita betapa buruknya pengurusan penguasa terhadap rakyatnya. Tentu kita akan terus mengupayakan penerapan Islam di setiap negeri muslim lewat tegaknya Khilafah karena ini satu-satunya institusi yang mampu menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Wallahu a'lam bish shawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations