Oleh : Dini Haryanti

Pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)., Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam ketentuan baru, jenis limbah yang dikeluarkan dari kategori Limbah B3 itu adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Limbah ini merupakan jenis limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.

https://katadata.co.id/pingitaria/berita/604acf2b350d5/turunan-uu-ciptaker-limbah-batu-bara-dikeluarkan-dari-kategori-bahaya

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti hal ini. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/3/2021) ICEL mencatat upaya untuk menyederhanakan ketentuan pengelolaan abu batubara tidak terjadi sekali ini.

Berdasarkan catatan ICEL, sebelumnya pada 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10 Tahun 2020, yang memberikan penyederhanaan prosedur uji karakteristik Limbah B3, termasuk apabila ingin melakukan pengecualian fly ash sebagai Limbah B3.

ICEL mengingatkan bahwa dihapusnya FABA dari daftar limbah B3 bisa memicu resiko pencemaran. Abu batubara bisa dimanfaatkan tanpa diketahui potensinya pencemarannya.

"Dengan statusnya sebagai limbah non B3, kini abu batubara tidak perlu diuji terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Artinya, terdapat risiko di mana abu batubara dimanfaatkan tanpa kita ketahui potensi pencemarannya," tulis ICEL dalam keterangannya.

ICEL juga menyoroti ancaman kesehatan bagi warga yang dekat dengan PLTU yang tidak mengelola FABA. FABA bisa berbahaya bagi kesehatan karena beracun.

"Bentuk pelonggaran regulasi pengelolaan abu batubara ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Hingga saat ini, studi membuktikan bahwa bahan beracun dan berbahaya yang ditemukan dalam abu batubara dapat merusak setiap organ utama dalam tubuh manusia," jelas ICEL.

https://news.detik.com/berita/d-5490466/pp-ciptaker-hapus-abu-batu-bara-dari-daftar-limbah-bahan-berbahaya-beracun

Sudah jelas-jelas bahwa limbah batu baru sangat membahayakan tapi karna dapat mendatang keuntungan, bagi segelintir pengusa Alhasil hal tersebut tidak diabaykan. 

Kebijakan kapitalistik Membebaskan korporasi dari tanggung jawab pengolahan limbah, mengalihkan ke beban biaya negara dan meracuni/membahayakan rakyat serta merusak lingkungan

Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator dalam mengambil kebijakan yang menjembatani kepentingan swasta dan kebutuhan masyarakat.

Bandingkan dengan khilafah Islam, Pemerintah dalam Islam memiliki kewajiban melayani kebutuhan masyarakatnya melaksanakan tanggung jawab meriayah, melindungi dan memastikan kemaslahatan rakyat

“Imam adalah penjaga, dan bertanggung Jawab terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari)

Imam Badrudin al-Aini mengatakan, “Hadis ini menunjukkan urusan dan kepentingan rakyat menjadi tanggung jawab seorang imam (khalifah). Artinya, tugas seorang imam dalam hal ini adalah memikul urusan rakyat dengan memenuhi hak mereka.”

Namun hal tersebut hanya bisa direalisasikan jika syariat Islam diberlakukan secara kafah dalam sistem politik Khilafah.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations