Oleh : Suhraini, S.Pd
Pemerhati Sosial

Masalah demi masalah terus melanda negeri ini bak fenomena gunung es. Kebijakan demi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berdalih tanpa mencerminkan solusi terhadap masalah yang sebenarnya terjadi.

Seperti kebijakan pemerintah terhadap rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite. Rencana tersebut diawali dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Perpres tersebut sekaligus mengubah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan serupa. Pro Kontra atas kebijakan ini terus terjadi ditengah-tengah masyarakat karena dianggap sangat membebani rakyat tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus mewacanakan kebijakan ini.

Pengamat ekonomi menyarankan wacana itu sebaiknya tidak diwujudkan pada saat ini, ketika ekonomi nasional tengah lesu. "[Waktunya] tidak tepat ya, karena kekhawatiran sekarang adalah bagaimana upaya pemulihan ekonomi, agar daya beli masyarakat tidak jatuh terlalu dalam. "Kalau kebijakan ini keluar, harga BBM yang bisa dijangkau masyarakat, itu makin lama makin naik. Yang terjadi justru kontraproduktif kepada upaya pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat justru malah digerogoti," kata Mohammad Faisal, direktur eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia (01/09). Harga minyak dunia anjlok, harga BBM dalam negeri belum tentu bisa turun. Resesi ekonomi Indonesia jadi 'risiko yang nyata' - ekonomi diprediksi minus pada triwulan ketiga . Penjualan Premium kembali digenjot, antara keadilan energi dan kerugian Pertamina

Sementara, Fithra Faisal, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, menyetujui rencana penghapusan bensin jenis Premium. Namun ia mengatakan sebaiknya bensin jenis Pertalite tidak dihilangkan pada saat yang bersamaan. "Secara umum pemerintah perlu menyusun strategi untuk mengurangi subsidi BBM, terutama Premium. Kalau Premium dihapuskan ini akan sangat baik sekali, karena beban anggaran akan turun. "Tapi di sisi lain harus juga ada masa antara. Kalaupun nanti Pertalite dihapuskan, seharusnya tidak bersamaan dengan Premium. Karena kalau dihapuskan secara bersamaan akan menimbulkan shock, yang pada akhirnya tidak bisa diantisipasi oleh masyarakat," ujarnya. Pertamina menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyalurkan Premium, dan keputusan penghentian penjualan suatu bahan bakar berada di tangan pemerintah. "Sampai saat ini Pertamina masih tetap mendistribusikan, ini penugasan dari pemerintah. Ke depannya seperti apa, mungkin nanti ini akan disampaikan oleh pemerintah selaku regulator," ujar Fajriyah Usman, wakil presiden komunikasi korporat di Pertamina.

Adapun salah satu alasan pemerintah menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite adalah untuk mewujudkan BBM yang ramah lingkungan. Tentunya rakyat tidak akan percaya dengan alasan ini disebabkan karena kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang lainnya, salah satu contohnya undang-undang Omnibus Law, yang sama sekali undang undang ini tidak memperhatikan aspek lingkungan. Lebih jauh lagi, akar masalahnya ada pada pengelolaan sumber daya alam. Sistem kapitalis dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi, menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta. Saat ini pengelolaan BBM di sektor hulu 80 persen dikuasai swasta, sementara Pertamina hanya 17 persen saja. Dengan penguasaan tersebut nantinya pihak swasta menjadi penentu harga, yang pastinya rakyat akan mendapatkan harga BBM yang mahal. Kita bisa saksikan bagaimana pemerintah bermain cantik jelang BBM jenis pertalite dimunculkan, harga premium mengalami kenaikan. Kenaikan harga premium akhirnya memaksa masyarakat beralih kepertalite. Begitu masyarakat beralih ke pertalite, pemerintah kemudian mengeluarkan Pertamax. Luar biasa !!!

Secara garis besarnya, ada dua hal penyebab dihapusnya Pertalite. Pertama, pemerintah ingin mendapatkan untung lebih besar dari rakyat dan yang ke dua, ada upaya penguasaan swasta sampai ke sektor hilir. Liberalisasi sektor hilir memang sudah lama dilakukan penguasa dengan diijinkannya SPBU asing, namun di pasaran masih ada BBM jenis Pertalite yang membuat SPBU asing sepi. Dengan dihilangkannya Pertalite, maka nantinya harga jual BBM Pertamina tidak akan selisih jauh dengan harga jual BBM di SPBU asing.  

Dalih pencemaran lingkungan hanyalah kamuflase untuk menutupi kebusukan dan kejahatan para penguasa hari ini yang telah berkhianat dan merampas apa yang seharusnya menjadi milik umat dan menyerahkannya kepada korporasi asing demi melanggengkan liberalisasi migas dinegeri ini sehingga solusi terhadap permasalahan ini harus menyentuh akar masalah. Akar masalahnya adalah sistem kapitalis. Oleh karena itu campakan ekonomi kapitalis. Kita harus gunakan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam kekayaan alam wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Kekayaan alam merupakan kepemilikan umum yang haram dimiliki swasta.

Bukan hanya itu, kalau kita menggunakan standar Islam maka termasuk kedzaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyat saat menaikan harga BBM dan menyerahkan kepemilikan umum kepada swasta. Negara seharusnya melayani bukan menjual. Akar masalah yang dihadapi menyebabkan kekayaan alam hanya dinikmati para kapitalis asing dan aseng. Oleh karena itu mari kita kembali ke ekonomi Islam dan ekonomi Islam membutuhkan sistem politik Islam. Sistem politik Islam adalah sistem yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Yang pernah diterapkan selama berabad-abad dan terbukti menjadi Rahmatan Lil 'Alamin. 

‘Wallahu a’lam’

YOUR REACTION?

Facebook Conversations