Oleh: Firda Rampean

Kado tahun baru. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak akhir tahun 2021 hingga memasuki awal tahun 2022 masyarakat dikejutkan dengan harga beberapa komoditas yang merangkak naik. Mulai dari harga cabai, telur hingga minyak goreng semuanya mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Peneliti Core Indonesia, Dwi Andreas mengatakan saat ini harga-harga komoditas tersebut telah melewati batas harga psikologis. Hargacabai ditingkat konsumen telah tembus Rp 100.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah sudah lebih dari Rp 18.000 per kilogram dan harga telur yang mencapai Rp 30.000 per kilogram. (Liputan6.com)

Andreas menjelaskan kenaikan harga cabai ini dipicu fenomena alam la nina yang membuat para petani banyak yang gagal panen. Sementara permintaan di akhir tahun selalu tinggi, sehingga hukum ekonomi berlaku.

Begitu juga dengan harga minyak goreng, kenaikan harga minyak ini terjadi karena adanya kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palmoil (CPO) seiring dengan meningkatnya permintaan kelapa sawit yang besar dari luar negeri. Di satu sisi, itu sebenarnya menguntungkan bagi penerimaan negara. Salah satu tujuan dari Idonesia yang memproduksi kelapa sawit terbesar dunia yakni untuk kebutuhan Ekspor. Maka yang terkena imbasnya adalah rakyat dikarenakan para pelaku usaha pun memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk meraup keuntungan.

Namun berbeda halnya dengan kenaikan harga telur, hal tersebut dianggap wajar sebab sepanjang tahun biasanya ada dua sesi kenaikan harga, yaitu pada saat lebarandan ujung tahun. Pada lebaran tahun ini karena ada PPKM, tidak terjadi pertumbuhan harga, malah terjadi deflasi. Ini tentunya berkaitan dengan kesejahteraan dari petani dan peternak telur kita," tutur Mendag Luthfi sebagaimana yang dilansir dari (Liputan6.com)

Seakan menjadi kebiasaan yang lumrah kenaikan harga ini terjadi secara berulang setiap tahunnya. Terlebih saat ini rakyat masih dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga pula. Rakyat dipaksa menerima setiap kondisi yang diciptakan oleh penguasa.

Kapitalisme yang serakah menjadikan rakyat sebagai tumbal. Negara dijadikan ladang bisnis. Kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh rakyat di negara sendiri justru diperuntukkan bagi negara asing demi keuntungan negara, katanya.

Kondisi yang belum tahu kapan berakhir ini tentu akan memperlambat pemulihan ekonomi, bahkan dapat menimbulkan kegaduhan diberbagai sektor usaha. Kenaikan ini juga menambah beban rakyat karena harga-harga lainnya dapat ikut terkerek. Mereka harus mengeluarkan biaya lebihbesar untuk sekedar mengisi perut. Lagi-lagi rakyat menjerit, konglomerat melejit.

Inilah konsekuensi yang harus rakyat terima ketika penguasa menerapkan tata kelola kebutuhan pokok berlandaskan demokrasi kapitalistik. Harga-harga kebutuhan pokok sering bergejolak tanpa bisa terantisipasi. Ujungnya, meminta rakyat bersabar sembari menahan perih karena kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka.

Padahal, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi Islam. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya:

Pertama, terkait produksi, negara akan menjaga pasokan dalam negeri. Negara membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk memaksimalkan produksi lahan; mendukung para petani melalui modal, edukasi, pelatihan, serta dukungan sarana produksi dan infrastruktur penunjang.

Kedua, terkait distribusi. Negara akan menciptakan pasar yang sehat dan kondusif, mengawasi rantai tata niaga, dan menghilangkan penyebab distorsi pasar. 

Ketiga, negara mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar.

Selain itu, Khilafah wajib menjalankan politik perdagangan luar negeri secara independen (mandiri). Sehingga tidak terikat perjanjian/kesepakatan apapun dengan negara kafir yang sewaktu-waktu dapat merugikan rakyat bahkan negara. Allah Swt. berfirman, “Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisa’: 141).

Pengaturan perdagangan luar negeri wajib mengikuti syariat Islam dan mengedepankan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Khilafah berlaku sebagai penentu serta pengatur pelaksanaan perdagangan luar negeri, baik oleh individu maupun atas nama negara. Semua pelaksanaan itu dengan memperhatikan status negara (ekspor) ataupun asal (impor).

Negara juga akan memperhatikan jenis komoditas, bernilai strategis atau tidak, serta rakyat membutuhkannya atau tidak. Jika negara menjalankan semua hal tersebut, akan dapat meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya gejolak berbagai harga kebutuhan pokok rakyat.

Dengan demikian, jika Islam adalah solusi satu-satunya untuk mengatasi persoalan kenaikan harga, maka wajib bagi kitasebagai muslim untuk mengambil solusi tersebut. Caranya dengan turut memperjuangkan sistem Islam (Khilafah) agar tegak di seluruh negeri muslim. Walhasil, kekayaan SDA yang ada benar-benar bermanfaat dan bisa rakyat nikmati karena terkelola dengan baik oleh Khilafah sehingga slogan Tahun Baru Harga Serba Baru tak lagi menjadi kado pahit bagi rakyat di setiap tahunnya.

Wallahu a’lam.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations