Oleh : Nita Savitri
Pegiat Literasi, Pemerhati Kebijakan Publik

Jargon demokrasi berupa dari, oleh dan untuk rakyat kiranya perlu direvisi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan rakyat, ternyata dalam aturan/regulasinya memandang sebelah mata terhadap rakyat.

Sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober kemarin, banyak pihak yang mengajukan permohonan judicial review atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Seperti  3 aktivis lingkungan hidup dari Papua yang menolak UU ciptaker karena dianggap merenggut hak mereka sebagai warga negara.  Agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU ini juga mengurangi partisipasi publik dalam proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). ( Kompas.com, 25/11/20)

Seperti diketahui adanya Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. UU tersebut kini telah resmi dicatatkan dalam Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 .  Walau diprotes dengan aksi demontrasi banyak masyarakat, karena dinilai merugikan khususnya para pekerja dan buruh.  Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskahnya pun dianggap tertutup dari publik. Di beberapa daerah, aksi unjuk rasa berujung rusuh (Kompas. com, 16/11/20)

Menangggapi hal ini, Presiden mengatakan  banyak pihak yang belum memahami dan membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga gelombang protes terhadap beleid tersebut masih terus berlanjut.  Beliau beranggapan jika semua pihak membaca seluruhnya secara seksama, maka akan sepakat dengan UU Cipta Kerja ini.

//Judicial Review, Alat Penguasa Membungkam Lawan Politik//

Banyak pihak meragukan dicabutnya UU Ciptaker jika melalui Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK).  Hal ini melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan MK, yaitu :

(1)  Di awal tahun 2020, Presiden Jokowi sudah meminta MK untuk mendukung UU Ciptaker.

(2) Ditambah sebulan sebelum disahkan UU ini, DPR telah mengesahkan revisi UU Mahkamah Konstitusi. 

Dengan UU baru ini, Mahkamah Konstitusi telah kehilangan sebagian besar imparsialitas dan independensinya. Pasalnya, ketentuan ini memberi semacam hadiah kepada hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat untuk dapat tetap memegang jabatannya hingga maksimal 15 tahun atau hingga batas usia 70 tahun. Sebelumnya, hakim konstitusi hanya dapat menjabat selama 5 tahun atau maksimal berusia 60 tahun.

(3) Pengujian materiil UU Cipta Kerja juga akan menguras energi perlawanan, mengingat pasal-pasal bermasalah yang harus dianalisis berjumlah ratusan. 

Sementara pengujian hanya kepada sebagian pasal justru menunjukkan penerimaan sebagian pasal lainnya, padahal secara keseluruhan undang-undang tersebut bermasalah. Yang lebih penting dari itu, gugatan hukum semacam ini juga dapat memperlemah gerakan perlawanan karena seolah jawaban atas pokok persoalan dapat dipenuhi melalui putusan hakim konstitusi.

(4) Seandainya putusan hakim memenangkan gugatan, belum tentu putusan tersebut dapat dieksekusi atau dijalankan oleh pihak yang berkaitan. Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan bahwa sebesar 22 persen putusannya tidak dipatuhi. UU Mahkamah Konstitusi yang baru bahkan telah menghapus kewajiban pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti keputusan terkait perubahan undang-undang. (Indoprogress.word,13/10/20)

Regulasi Dalam Demokrasi

Demokrasi sejatinya bukanlah slogan yang menganak emaskan rakyat dan kebebasan belaka.  Tetapi sejatinya demokrasi merupakan kepanjangan tangan segelintir elit rakyat yaitu para kapitalis/pemilik modal.  Agar memuluskan bisnis mereka melalui regulasi penguasa.  Kedekatan penguasa dalam sistem Kapitalis dengan para pengusaha, tak perlu diragukan.  Tanpa peran para kapital, seorang penguasa tidak akan bisa naik pelaminan kekuasaan.  Terlalu mahalnya mahar politik kapitalis, memaksa penguasa tuk bersikap 'mesra' terhadap para pengusaha.  Setiap regulasi/aturan/UU yang disahkan harus mengutamakan kepentingan mereka.  

Inilah noda hitam demokrasi.  Rakyat hanya sebagai tumbal kebijakan penguasa.  Adanya UU Ciptaker, salah satu contohnya.  Walau gelombang demonstrasi digelar diberbagai wilayah Indonesia, tetaplah UU usulan penguasa ini akan tetap berjalan.  Demi menuruti pesanan para kapital yang diuntungkan dalam pasal-pasal UU-nya.  Seperti adanya kontrak tanpa batas bagi pekerja, dihapuskannya UMR, perpanjangan jam kerja, masuknya TKA dengan mudah, dihapuskan cuti panjang, outsourcing seumur hidup, mudah terjadi PHK. (Suara.com, 3/11/20)

Regulasi Dalam Pandangan Islam

Islam berasaskan aqidah Islam, halal-haram menjadi landasannya.  Kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di tangan Syara', sementara kekuasaan di tangan umat.  Adanya regulasi/aturan selalu berdasar syara', bukan hawa nafsu manusia.  Hal ini sesuai TQS. Al-Maidah : 48 

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan.  Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu merela dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."

Regulasi yang berdasar syariat, tentu memperhatikan kepentingan semua rakyat, baik kaya dan miskin.  Karena di dalam Islam tidak ada keutamaan antara hamba satu dengan yang lain. Melainkan hanya berdasar ketaqwaannya.  

Negara sebagai penerap syariat kaffah dipimpin oleh pemimpin negara Islam (Khalifah) yang akan mengurusi urusan rakyatnya secara adil.  Ketaqwaan individu, dan kontrol masyarakat menjadi pelengkap pilar utama Sistem Islam.  

Ketika ada satu kebijakan pemimpin/Khalifah yang menyalahi syariat, umat bisa mengadukannya kepada Mahkamah Madzalim.  Suatu badan peradilan yang khusus menangani penguasa/pejabat yang menyalahi syariat.  Hakim/Qadhi Madzalim akan bersikap adil .  Tidak ada keistimewaan dalam hukum, sekalipun pelaku seorang penguasa atau orang kaya.  

Maka inilah kemuliaan sistem Islam, yang menjaga seluruh regulasi/aturan berdasar syariat semata.  Adanya hukum Sang Khaliq, Allah SWT pasti menjamin keadilan bagi semua makhluk-Nya dan rahmat bagi  seluruh alam.

Wallahua'lam bishawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations