Oleh: Eriga Agustiningsasi, S.KM
Kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dibangga banggakan, bahkan menjadi program andalan penguasa.
Ilustrasi: Harian Analisa

Mereka berpandangan, infrastruktur yang dibangun akan memberikan kemudahan-kemudahan transportasi bagi warga negara Indonesia, baik untuk kegiatan distribusi produk negeri maupun untuk rekreasi. Dana negara dialokasikan untuk pembangunan ini. Terbukti telah dibangun beberapa tol baru sepanjang tahun 2019 ini. Masyarakat bersenang hati, memanfaatkan sarana transportasi tanpa merasakan macet lagi.

Namun benarkah pembangunan infrastruktur hanya menggunakan dana negara? Mengingat banyaknya tol yang dibangun dalam waktu yang sama, pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu negeri ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dilansir dari Tito.id, proyek pembangunan tol diprakarsai oleh badan usaha, baik swasta maupun plat merah (BUMN) dan bukan oleh kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Total nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 137,74 Triliun. Angka ini hampir setara dengan APBD Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat tahun 2019.

Ternyata selama ini dana yang digunakan dalam pembangunan tol yang sangat dieluh eluhkan itu sebagian besar dari dana hutang. Campur tangan swasta asing lagi-lagi mendominasi bumi pertiwi. Akibatnya? Dapat dipastikan Indonesia menambah hutang lagi. Bunga hutang semakin mekar. Tak berbau wangi seperti bunga melati. Bagaimana tidak? Bunga hutang yang harus dibayarkan otomatis bertambah. Lantas bagaimana cara Indonesia membayarnya?

Tentu harus ada yang dikorbankan. Kalau tidak diinvestasikan kepada swasta asing atau mau tidak mau harus dijual kepada ‘mereka’. Terbukti baru-baru ini beredar kabar BUMN merencanakan akan menjual 11 tol kepada swasta (JawaPos.com). Salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. BUMN itu akan menjual 9 ruas tol tahun ini. Direktur Keuangan dan Strategi Waskita Karya, Haris Gunawan mengatakan pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian BUMN. Beliau menambahkan, dana tersebut digunakan untuk investasi di ruas tol yang baru (JawaPos.com). Sebelumnya, di bulan Januari yang lalu, Haris mendata ada beberapa perusahaan yang akan membeli ruas tol tersebut, di antaranya berasal dari Prancis, Hong Kong dan Dubai (Tirto.id).

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menngatakan bahwa polemik jual ruas tol dari BUMN ke Swasta adalah halbiasa (Tirto.id) 

Hal yang berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN. Beliau mengatakan bahwa tujuan pembangunan jalan tol seharusnya bukan untuk diprivatisasi, karena akan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Tirto.id). Logikanya, jika membangun tol dengan hutang ke swasta, kemudian dijual lagi ke swasta, lalu sebenarnya pembangunan tol untuk siapa?

Ya, untung rugilah yang menjadi konsep selama ini. Sama dengan konsep kapitallisme, dengan untung rugi yang menjadi tujuan dalam segala aktivitasnya. Tentu bukan lagi untuk kesejahteraan rakyat. Hanya untung rugi perusahaan. Liberalisasi (kebebasan) ekonomilah yang semakin menguatkan dominasi swasta asing di negeri ini.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations