Oleh: Yulweri Vovi Safitria

Kabar seorang siswi SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul yang dipaksa menggunakan hijab pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berujung pada pelaporan kepada Ombudsman RI perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemanggilan terhadap pihak sekolah. Disebutkan pula siswi tersebut mengalami depresi akibat pemaksaan tersebut. (detiknews, 29/7/2022)

Kepala ORI Budhi Masturi menilai, bila terbukti ada pemaksaan mengenakan hijab pada sekolah negeri yang bukan berbasis agama akan dapat dikenakan pasal perundungan.

Responsif dan Reaktif

Masih segar di ingatan mengenai kegiatan ngaji bareng di jalan Malioboro beberapa waktu lalu. Beberapa pihak menilai kegiatan yang menggunakan jalanan umum tidak sepatutnya dilakukan oleh agama tertentu saja. 

Meskipun penggerak kegiatan mengatakan bahwa acara tersebut adalah spontanitas dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443H, namun tetap saja menuai polemik, disebut tidak memiliki izin, hingga dianggap riya dan pamer.

Jamak diketahui, setiap hal yang berkaitan dengan umat Islam menuju ketaatan terhadap agamanya, akan ditanggapi secara responsif dan terkesan berlebihan. Seolah-olah problem hari ini bersumber dari Islam dan umatnya yang ingin taat kepada syariat.

Padahal penggunaan hijab pada perempuan muslimah apalagi bagi wanita yang sudah baligh merupakan kewajiban. Tentu sangat disayangkan jika ditanggapi secara responsif dan berlebihan. Karena dalilnya jelas. 

“Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),…..” (QS. An-Nuur: 31)

Dan sepatutnya semua pihak mendukung agar seorang muslimah taat kepada syariat, terlepas mereka menempuh pendidikan di sekolah negeri ataupun sekolah yang berbasis agama Islam. Sebab mengajak taat adalah tugas semua pihak.

Sumber Masalah

Hijab adalah identitas seorang muslimah. Kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka, jika kita memahami dalil akan kewajiban menutup aurat secara baik dan benar, tentu tidak pantas bagi seseorang yang mengaku muslim untuk mengingkari apa-apa yang bersumber dari Rabb-nya. 

Sayangnya, tindakan beberapa pihak untuk mengajak masyarakat kepada ketaatan, justru dianggap pemaksaan. Hal ini tidak lepas dari sistem yang diadopsi hari ini yaitu liberalisme. Sebuah paham dan pemikiran yang mengagungkan kebebasan. Liberalisme telah merasuk dan menguasai sendi-sendi kehidupan. Maka tidak heran bila ada yang mengajak kepada ketaatan dianggap sebuah pemaksaan, sedangkan yang bermaksiat dianggap sebagai hak asasi lalu dibiarkan. Alhasil kemaksiatan merajalela.

Dalam sistem liberalisme yang memisahkan agama dari kehidupan, seseorang bebas melakukan apa saja, meskipun itu bertentangan dan menyalahi aturan agama. Tak ayal, saat diajak untuk taat merasa terbebani, stress, hingga depresi, akibat tidak paham hakikat penciptaan diri dan tujuan hidup di dunia ini.

Sejahtera dengan Islam

Sebagai umat dengan akidah Islam, harus tahu dan paham  dari mana ia berasal, untuk apa ia diciptakan, dan akan ke mana setelah datang kematian. Maka bagi mereka yang bisa menjawab ketiga pertanyaan itu tentu akan taat kepada Rabb-nya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Sebab apa yang Allah wajibkan untuk hamba-Nya tentulah membawa kemaslahatan untuk diri dan lingkungannya. Terkait perkara hijab, jilbab, dan kerudung, merupakan perkara wajib sebagai identitas seorang muslimah, yang tidak boleh ditawar apalagi ditolak.

Tidak sepatutnya pula seseorang merasa terbebani sampai depresi karena diajak taat. Apalagi sampai terjadi persekusi terhadap mereka yang mengajak kepada kebaikan. Justru seharusnya bangga, masih ada orang-orang yang peduli dan mau mengingatkan kita agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai syariat Islam.

Namun selama penerapan aturan tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok pihak atau organisasi tertentu saja, tanpa aturan menyeluruh dari negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah, maka selama itu pula tindakan mengajak untuk taat dan mencegah maksiat akan selalu mendapatkan pertentangan di masyarakat.

Dengan demikian kita butuh peran negara secara universal untuk menerapkan semua aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dalam sebuah sistem pemerintahan yang mengikuti metode kenabian (khilafah ala minhajin nubuwah).

Alhasil, setiap orang tidak punya alasan untuk menolak dan menentang syariat, meskipun seseorang merasa dipaksa. Mending mana, dipaksa taat atau sukarela melakukan maksiat?

Wallahu’alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations