Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

“Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU”.

Itulah kalimat yang dilontarkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam acara webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini menilai pernyataan itu tidak pas dan kurang bijaksana. Helmy menilai, pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama serta golongan.

Helmy pun menegaskan, Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama. Bukan hanya hadiah untuk NU atau hanya untuk umat Islam saja. Menurutnya, NU juga stake holder terbesar dari Kemenag. Hal ini terlihat karena Kemenag organ dari pemerintah yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren, dan pendidikan keagaman. Kendati demikian, ia menegaskan, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege atau kekhususan dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan.

Awalnya, Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag "Ikhlas Beramal”. Perbincangan itupun berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag. Setelah pernyataannya viral dan menjadi sorotan, Yaqut menjelaskan pernyataan tersebut hanya untuk memotivasi para santri dan pesantren NU. (nasionalkompas.com. 25/05/2021).

Kasus pernyataan Kemenag yang kontroversial tersebut telah menyebar di berbagai berita nasional. Dan reaksi para readers atau nitizen pun begitu spontan sampai ada yang menyarankan pemecatan Yaqut. Bahkan ada juga yang menyampaikan pandangannyan jika Kemenag tidak bermaslahat untuk umat, lembaga itu dibubarkan saja.

Pernyataan bahwa lembaga Kemenag sebagai hadiah tentu mengindikasikan bahwa jabatan yang diemban oleh setiap Menteri Agama selama ini yang berlatar belakang NU seperti hadiah khusus yang memang harus diberikan kepada NU. Apakah lembaga Kemenag didirikan sebagai sumbangan NU untuk Negara? Sehingga pemerintahan siapapun yang berkuasa seoalah-olah ingin menyampaikan pesan harus dari kalangan tertentu yaitu NU saja. Benarkah sejarah berdirinya Kemenag demikian adanya?

Pasca viral, pernyataan tersebut diklarifikasi oleh pemiliknya sendiri, yaitu Menag Yaqut dengan menepis bahwa kalimat itu untuk memotivasi para santri dan dikonsumsi untuk kalangan sendiri yaitu NU. Kata Yaqut, ibarat perbincangan suami-isteri.

Namun sayangnya, kader NU sendiri banyak menolak dan menyayangkan pernyataan Yaqult. Artinya, Yaqut hanya membela diri dan mencoba mencari pembenaran. Dan klarifikasi menjadi seperti kebiasaan bagi para pejabat di rezim ini setelah terlebih dahulu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kontroversi ke publik. Mereka terus meyakinkan bahwa maksud dari A itu adalah B, C…dan Z.  Meskipun sudah sangat jelas, kalimat-kalimat kontroversi yang diucapkan menimbulkan kegaduhan dan kekecewaan serta amarah publik.

Pemikiran yang tercermin dalam perilaku para pejabat adalah hasil sistem yang diterapkan dalam bernegara. Anggapan bahwa jabatan adalah hadiah merupakan pola pikir kapitalisme yang diadopsi Negara ini. Karena jabatan yang diberikan dianggap sebagai transaksi politik atau politik balas budi terhadap suatu kelompok maupun perorangan. Mereka yang menjabat adalah  mayoritas dari kalangan yangterlibat langsung dalam memajukan para calon penguasa baik dana maupun dukungan suara. 

Sangat berbeda dalam perspektif Islam. Jabatan adalah suatu amanah yang dibebankan kepada seorang pejabat. Amanah yang harus di sesuai perintah Allah swt. Jabatan sebagai pembantu kepala Negara (wazir) menanggung beban yang luar biasa. Bahkan Rasulullah saw mengingatkan agar tidak memberikan jabatan kepada mereka yang memintanya. Karena jabatan harus diemban orang yang mampu, baik secara beban pemikiran, pemahaman dan juga pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah swt.

Maka, seharusnya para pejabat dan pemangku kekuasaan segera menyadari bahwa jabatan yang mereka dapatkan adalah amanah dari rakyat untuk menjalankan perintah Allah swt dan mengurusi kebutuhan rakyatnya. Bukan untuk ajang anggar jago kelompok sebagai hadiah yang diberikan karena merasa paling berjasa untuk Negara. 

Allahu a’lam bissaab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations