Oleh : Sunarti

"Bagai tikus mati di Lumbung Padi"
Begitulah peribahasa yang tepat untuk kondisi di negeri ini. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi, pembuat kebijakan di negeri ini justru melakukan kerjasama-kerjasama dengan para investor. Dengan alasan kerjasama.

Sekilas memang masuknya investasi akan menguntungkan kedua belah pihak (petani, daerah dan PT). Apalagi jika pihak swasta akan turut meningkatkan produksi padi. Namun jika ditelisik lebih jauh, wewenang dari pihak swasta (PT) ini bukan sekedar hilir namun sampai ke ranah hulu dan ini sangat berbahaya.

Sebagimana yang saat ini satu daerah di Jawa Timur, yaitu Ngawi sedang menjadi incaran para investor. Saat ini investor dari PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) telah masuk ke daerah yang telah menjadi lumbung pangan di Jawa Timur dan telah menanamkan investasinya.

Sebagaimana diberitakan di Jawa Pos Radar Ngawi – PT Wil mar Padi Indonesia (WPI) menanamkan investasinya di Ngawi. Keputusan itu diambil tidak lepas dari potensi produksi pertanian, khususnya padi di Ngawi yang tinggi. ‘’Ngawi merupakan lumbung padi di Jatim (Jawa Timur), bahkan di Indonesia. Jadi, potensinya sangat besar untuk pengembangan industri padi. Itu faktor utama yang mendorong kerjasama ini,’’ kata Kepala Bisnis Unit Wilmar Beras PT WPI Saronto.

Menurutnya, ada dua kerja sama utama yang dilakukan. Pertama, peningkatan Produksi padi dengan demplot (demplot). Kedua, pengolahan padi dengan hasil produksi petani. Harapannya, kerja sama tersebut bisa berkelanjutan. Karena petani akan lebih sejahtera jika produksi padinya meningkat.  Dan juga akan mendapatkan keuntungan dari pengolahan padi para petani.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono mengatakan, kerja sama antara pemkab dengan PT WPI itu memang baru. Menggantikan kerja sama dengan PT Padi Unggul Indonesia (PUI). Kerja sama ini tidak hanya produksi padi kering sawah menjadi beras, tapi lebih ke hulu lagi. Yaitu (PT WPI) ikut berusaha meningkatkan hasil produksi petani padi.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Ngawi Marsudi menyebut kerja sama dengan PT WPI membuka peluang gabungan kelompok tani (gapoktan) atau kelompok tani (poktan) mengenai pasar produk beras. Gapoktan maupun poktan yang punya usaha jual beli gabah dari petani yang bisa menjualnya ke PT WPI. Sehingga pendapatan para petani di Ngawi bisa meningkat ke lapangan.

Memang ekilas masuknya investasi akan menguntungkan kedua belah pihak (petani, daerah dan PT) apalagi PT WPI akan turut meningkatkan produksi padi namun jika ditelisik lagi wewenang dari PT WPI ini bukan sekedar hilir namun sampai ke ranah hulu, ini berbahaya.

Pangan merupakan sektor strategis dlm suatu bangsa jika swsta masuk hingga ke hulu maka pertanian indonesia sangat mudah untuk disetir sesuai dg kepentingan pemilik modal. Maka petani petani tradisional akan terancam dan terpinggirkan karena kalah saing dg mereka yg bermodal besar. Sedangkan negara yang seharusnya sebagai penjaga "wong cilik" malah menjadi regulator untuk memudahkan para investor berdatangan

Perekonomian hulu hingga hilir dikuasai oleh investor, maka negeri ini, terutama rakyat yang terdampak imbasnya, tinggal gigit jari. Pihak swasta dengan mudahnya mengatur hasil produksi, pengelolaan padi hingga pendistribusian. Akan sangat wajar jika permainan harga dengan sangat mudah dapat dimonopoli oleh swasta dan pelaku bisnis. Hal ini tentu akan merugikan para konsumen (rakyat). Lebih buruknya lagi, pihak swasta juga berhak untuk melakukan ekspor.

Pengalaman adalah guru terbaik, rupanya tidak berlaku dialam kapitalis-sekuleris. Seperti kasus kelapa sawit, misalnya. Indonesia memiliki ribuan hektar perkebunan kelapa sawit, namun rakyat harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Hal ini karena dari hulu hingga hilir telah dikuasai oleh para investor.

Jelaslah sudah dalam sistem ekonomi kapitalis-sekuleris yang ada hanyalah materi dan materi. Bagaimana jalan agar materi dan manfaat bagi saterus mengalir tanpa modal yang besar. Keuntungan diraup dalam jumlah yang besar tanpa bersusah payah untuk mendapatkannya.

Itulah mengapa sangat penting bagi negara ini untuk punya visi yang jelas dalam mengelola negara. Apabila semua diserahkan ke investor maka nama Indonesia tinggallah sebuah nama saja. Pasalnya, kekuatan negara yang berada di sektor ekonomi telah tidak ada 'taringnya'. Kekuatan ekonomi telah lemah selemah-lemahnya.

Musti diingat untuk meningkatkan ekonomi tidak bisa disandarkan oleh investasi karena investasi merupakan penjajahan gaya baru. Bukti nyata jika menerapkan sistem kapitalis sangat berbahaya. Selain sebagai bentuk penjajahan baru, juga mengancam eksistensi bangsa. Yang seharusnya mewujudkan kecintaan pada negara bukan menerapkan kapitalisme tapi menerapkan sistem yang berasal dr Sang Pencipta.

Allah telah mengatur urusan pangan dalam sistem Islam yang merupakan sektor strategis yang harus dijaga oleh negara. Pada dasarnya Islam memperbolehkan investasi di sektor pertanian namun tetap dalam rambu-rambu syariat. Sehingga tidak diperbolehkan adanya monopoli pertanian. Sedangkan negara fungsinya tetap menjadi garda terdepan dan negara tidak diperbolehkan menyerahkan secara sepenuhnya kepada swasta.  

Fungsi negara dalam sektor pangan (pertanian) harus tetap menjadi yang terdepan. Negara wajib memberikan dana besar untuk menghasilkan pertanian sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan pertanian dengan teknologi yang maju. Para petani diberikan gaji yang tinggi dan tidak akan menjadi kelas nomer dua. Selanjutnya pendistribusian hasil pertanian merata dan tidak ada monopoli pasar.

Wallahu alam bisawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations