Wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka kepada dirinya.
Gambar: Fairobserver

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (02/12/2019).

"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.

Namun, daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin cari muka hingga menjerumuskannya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.

Lantas, Siapa yang Melempar Wacana Presiden 3 Periode?

Awalnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.

BACA JUGA:

"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," ujar Arsul.

Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong supaya amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

"Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu, kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang," terang Hidayat.

Di sisi lain, NasDem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden

Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.

"Jadi nggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya (jabatan presiden) tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu kita lemparkan dulu ke publik. Abis diinikan (dilempar ke publik), baru kita nanti simpulkan," kata Saan saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/11/2019).

YOUR REACTION?

Facebook Conversations