Oleh : Rina Tresna Sari,S.Pd.I
Praktisi Pendidikan dan Member AMK

Gali lobang gali lagi, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan tumpukan utang Indonesia yang kian bertambah dengan jumlah yang besar bahkan hanya dalam kurun waktu 2 minggu.

Dilansir KOMPAS.TV,21/11/2020-Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua Minggu.

Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Sungguh fantastis, hanya dalam waktu 2 Minggu utang bertambah lagi. Ini bukan suatu prestasi yang patut dibanggakan, tapi awal malapetaka yang akan membuat negara tersetir oleh asing. Faktanya, pengurusan Covid -19 belum maksimal dan jumlah kasusnya terus bertambah, ekonomi negara pun semakin memburuk dan utang luar negeri semakin menggunung.  Bagaimana bisa Indonesia dengan segudang kekayaan alamnya tapi memiliki utang yang menggunung. 

Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar Australia. Angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun (kurs Rp 10.300).

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bari pemerintah untuk melakukan manufer kebijakan dalam penanganan pandemi.

Beginilah penampakan sistem kapitalis yang mana negara tidak berperan sebagai pengelola sumber daya alam yang ada. Negara malah memberikan pengelolaan sumber daya alam pada asing, padahal jika saja negara mampu dan berperan atas pengelolaan sumber daya alam, Indonesia akan minim sekali memiliki utang luar negeri. Utang dengan sistem ribawi berbunga  besar selamanya tidak akan pernah membantu. Justru hanya akan membuat negara yang berhutang tunduk pada pemberi utang yang menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, juga menyebabkan pertambahan beban pada generasi mendatang. 

Jika utang semakin tinggi maka jumlah kas negara semakin habis untuk membayar cicilan utang. Belum lagi kalau negara tidak mampu membayar utang dalam waktu yang sudah di tentukan maka bunga nya akan semakin bertambah. Maka kapasitas APBN untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan makin terbatas. Akibatnya pemerintah akan melakukan penekanan pengeluaran dan penambahan pemasukan seperti peningkatan pajak dan mengurangi subsidi bagi rakyat. Kalau sudah begini rakyat pula yang akan menjadi korban akibat melambungnya utang luar negeri. Utang luar negeri menggunung, Covid-19 tak kunjung usai, perekonomian semakin memburuk dan rakyat semakin menderita, wujud kegagalan sistem kapitalisme.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam dengan sistemnya yang selalu tunduk dengan hukum-hukum syara tidak akan mungkin mengambil utang luar negeri, sebagai sumber pendapatan negara yang jelas keharamannya karena terdapat riba di dalamnya. Dalam sistem Islam negara boleh berhutang tapi tanpa ribawi saat Baitul Mal kosong dan itupun jarang sekali terjadi. Sistem keuangan berdasarkan syariat Islam disebut dengan baitul mal. Dalam kitab al amwal karya Abdul kodim dzalum ada 3 pos pendapatan yang sangat besar yang bukan bersumber dari pajak atau utang seperti sistem kapitalisme. Salah satunya ada yang di namakan pos pemilikan umum seperti sumber daya alam.

Sumber daya alam yang melimpah dalam sistem Islam di golongkan menjadi kepemilikan umum, bukan milik negara. Di antaranya adalah fasilitas sarana umum seperti kereta api, instalasi air dan listrik. Sumber alam seperti padang air, rumput, api, jalan umum, laut, sungai. Barang tambang seperti emas, perak, nikel, minyak bumi, gas alam dan lain-lain. Negara tidak boleh memberikannya kepada asing atau segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi justru negara harus mengelolanya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain. SDA di Indonesia sangatlah banyak jika saja negara mampu mengelolanya dengan baik, akan menjadi pendapatan negara yang begitu besar sehingga tidak perlu mengambil pendapatan dari utang luar negeri. Sudah saatnya negara beralih pada  sistem keuangan Islam Baitul Mal yang terbukti kuat dan stabil, insyaaAllah negara akan terbebas dari setiran asing dengan pinjaman utangnya  yang mengakibatkan kezaliman pada umat. 

Wallahu a’lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations