Oleh : Diza al-Khawarizmi

DPR kembali menggulirkan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Sebelumnya, untuk pertama kali diusung pada tahun 2009. Selanjutnya kembali dibahas pada periode 2014 dan 2019.

Maju mundur pembahasan RUU Minol, penyebabnya tiada lain karena perbedaan pendapat antara pengusung RUU yang melarang minuman beralkohol dengan pemerintah yang tidak melarang konsumsi alkohol tapi cukup diatur dan diawasi saja.

Pro dan kontra masih terus berjalan. Berbagai penolakan  bermunculan terutama dari para pelaku usaha di sektor pariwisata dan pengusaha minol itu sendiri.

Lantas, mengapa RUU ini menuai banyak penolakan serta protes dari berbagai kalangan? Alasan penolakan adalah sebagai berikut :

Pertama, seperti yang diungkapkan Ketum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom,  bahwa RUU Minol ini sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Padahal Uni Emirat Arab mulai membebaskan minuman beralkohol untuk dikonsumsi dan beredar luas di masyarakat. (cnnindonesia.com, 13/12/20).

Kedua, jika merujuk data WHO yang diungkapkan oleh Felippa Amanta, selaku peneliti lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit di dunia.

Ketiga, seperti respon dari Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus,  khawatir jika RUU itu lolos, kemudian alkohol dilarang, sama saja membunuh sektor pariwisata Indonesia. (bbc.com 13/11/20).

Keempat, minuman beralkohol ini termasuk salah satu produk yang dikenakan cukai. Pada tahun ini Menteri Keuangan mengumumkan  minuman beralkohol menyumbangkan Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019.

Membandingkan Indonesia dengan UEA seperti yang dikatakan Gomar Gultom, bahwa sekarang UEA akan mulai membebaskan minol, nyatanya itu hanyalah upaya untuk memodernisasi hukum-hukum Islam. Memaksakan kepada muslim agar menerima serta membolehkan sesuatu yang haram. 

Menjadikan Islam moderat yang harus sejalan dengan pemikiran Barat, tentu ini sangat berbahaya.

Ditambah data yang dikeluarkan WHO beberapa tahun belakangan ini, Indonesia konsumsinya sekitar 0,8 liter per kapita, sedangkan Asia Tenggara 3,4 liter per kapita. (bbc.com 13/11/20). 

Sedikit banyaknya komsumsi minol, seharusnya tidak menjadi alasan diperbolehkan minol tetap beredar di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Di sisi lain, minol dianggap sebagai daya tarik wisatawan oleh sejumlah pengusaha yang bergerak dalam sektor pariwisata. Mereka merasa terancam merugi dengan disahkannya RUU tersebut. Hanya alasan untuk mengamankan bisnis mereka.

Disamping itu, alasan pemasukan cukai bagi pendapatan negara dari minuman berakohol, tidak serta merta berdampak positif bagi masyarakat luas.

Inilah watak asli dari penerapan sistem kapitalisme dengan asas memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme). Yang dipikirkan hanya untung rugi. Tak peduli dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari minuman beralkohol.

Bahaya minuman beralkohol  menyebabkan tertutupnya akal dan hilang kesadaran. Akibatnya, seseorang bisa bermusuhan dengan saudaranya, melakukan kekerasan, bahkan bertindak kriminal, seperti membunuh dan memperkosa. Pantas jika Nabi saw. menyebut khamr sebagai ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan), sabda Rasul saw.

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ 

"Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya dan saudari ayahnya." (HR ath-Thabrani).

Dalam  riwayat lain juga dinyatakan:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص فِى اْلخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اْلمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ اْلمُشْتَرِيَ لَهَا وَ اْلمُشْتَرَاةَ لَهُ

"Rasulullah saw. telah melaknat orang-orang yang terlibat dalam khamr, meliputi sepuluh golongan: 1. pemerasnya; 2. yang minta diperaskan; 3. peminumnya; 4. pengantarnya, 5. yang minta diantarkan khamr; 6. penuangnya; 7. penjualnya; 8. yang menikmati harganya; 9. pembelinya; 10. yang minta dibelikan." (HR at-Tirmidzi).

Dalam Islam segala sesuatu yang haram tetap haram, walaupun ada manfaat di dalamnya.

Menerapkan aturan yang sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah tak akan pernah berjalan mulus diterapkan di sistem demokrasi.

Dapat dipastikan para penganut ideologi kapitalisme-demokrasi tentu saja akan berontak. Apalagi jika itu akan mengusik kepentingan mereka. Mustahil menerapkan aturan Islam di sistem kapitalisme yang menafikan peran Tuhan dalam mengatur kehidupan. Hanya ilusi.

Sudah saatnya kaum Muslim mengambil sikap tegas. Menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan dan penyusunan undang-undang. Itulah sikap sejati seorang Mukmin. Tidak mengedepankan hawa nafsu dan pertimbangan untung rugi. 

Mengembalikan  penerapan Islam secara kaffah, adalah satu-satunya langkah yang dapat mewujudkan tegaknya hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. 

Wallahu a'lam bishsawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations