Oleh : Amelia. E

Saat ini, DPR tengah menggodok Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). RUU tersebut berisi larangan mulai dari memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, maupun mengonsumsi minuman beralkohol.

Namun, usulan legislasi RUU ini mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak. Usulan tersebut dianggap menyalahi legislasi ala demokrasi.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom angkat bicara terkait hal itu. Menurutnya, hal itu sangat infatil karena apa-apa dilarang. Alih-alih melarang, Gultom menyarankan untuk memperketat pengawasan dan melakukan pengendalian maupun pengaturan. (cnnindonesia, 13/11/2020)

Fraksi Golkar maupun PDIP juga mengisyaratkan untuk menolak RUU Minol tersebut dengan dalih keberagaman. Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Badan Legislasi, Firman Soebagyo mengatakan minuman beralkohol digunakan di daerah atau agama tertentu untuk melakukan ritual. (nasional.tempo, 13/11/2020)

Banyaknya penolakan terhadap RUU Minol menunjukkan kemustahilan legislasi demokrasi mampu melahirkan aturan yang berdasarkan syariat. Terlebih jika aturan tersebut bertentangan dengan asas kemanfaatan pihak-pihak tertentu. Sebaik apapun aturan, jika dirasa merugikan maka akan disingkirkan.

Seperti halnya usulan legislasi pelarangan minuman beralkohol. Disamping karena keberagaman masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan aspek ekonomi juga dijadikan sebagai pertimbangan. Bahkan pada tahun 2018 lalu hal ini sempat menjadi perdebatan sengit.

Dikutip dari hukum online (23/03/2018), yang dijadikan perdebatan adalah penggunaan kata “pelarangan”. Sebab, hal ini akan berdampak pada industri minuman dan pariwisata. Berbeda halnya jika diubah menjadi kata “pengendalian” maka minuman beralkohol masih dapat dibeli dan dikonsumsi di tempat tertentu.

Berkaca dari hal itu, alasan yang sama sangat mungkin digunakan. Pelaku industri minuman beralkohol tidak akan tinggal diam jika RUU Minol ini sampai disahkan. Hal ini dikarenakan keuntungan menggiurkan yang ditawarkan dari produksi maupun penjualan minuman beralkohol. Bahkan, pada tahun 2020 saja pemasukan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mencapai Rp2,64 triliun.

Berkelitnya proses legislasi RUU Minol diakibatkan tidak adanya dasar yang dapat menyatukan pemikiran semua pihak. Jika pertentangan terus berlanjut dan tidak mencapai titik temu, bisa jadi RUU Minol ini akan ditangguhkan. Atau yang lebih memungkinkan tidak jauh-jauh dari pengendalian dan pengaturannya saja sama seperti aturan sebelumnya.

Dari RUU Minol ini saja menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dapat ditegakkan melalui legislasi demokrasi. Lalu, bagaimana mungkin seluruh syariat dapat ditegakkan dengan mekanisme tersebut? Semua hanyalah ilusi yang tidak akan mungkin terwujud. Satu-satunya jalan tidak lain adalah menerapkan Islam secara kaffah.

Sebagaimana kita ketahui Islam melarang penggunaan khamr. Khamr adalah minuman yang memabukkan atau dalam hal ini adalah minuman beralkohol. Larangan ini telah dijelaskan dalam beberapa dalil seperti An-Nisaa ayat 43, Al-Baqarah ayat 219, Al-Maidah ayat 90, dan lain sebagainya.

Dengan demikian pelegalan minuman beralkohol jelas menyalahi syariat. Jika syariat dilanggar maka sama saja dengan mengundang dharar atau bahaya. Jika Allah melarang, sudah pasti semua demi kebaikan hambanya. Sebagai umat Islam semestinya kita taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.

Begitu banyaknya dalil yang merujuk pada larangan khamr menunjukkan bahwa Allah memberikan perhatian khusus padanya. Selain merusak kesehatan, khamr adalah induk dari keburukan. Mengapa demikian? Orang yang mabuk tidak akan sadar atas apa yang diperbuatnya. Bisa saja saat mabuk ia akan melakukan tindak kejahatan lain seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana kisah seorang ahli ibadah yang tergelincir dalam maksiat dikarenakan khamr. Ahli ibadah tersebut terbiasa ke masjid dan tiba-tiba bertemu dengan seorang pelacur. Ahli ibadah itu dimasukkan ke dalam rumah dan ditutuplah pintunya. Sang wanita mengatakan kepada ahli ibadah bahwa ia tidak boleh keluar sebelum minum khamr atau berzina dengannya, atau membunuh anak kecil yang ada disampingnya.

Ahli ibadah tidak mau membunuh maupun berzina dan lebih memilih meminum khamr. Setelah meminum khamr ia mabuk, kemudian justru berzina dengan si wanita dan membunuh anak kecil tadi. Na'udzubillahi mindzalik. (Kisah ini diceritakan oleh ImamAbu Laits As-Samarqan di dalam Kitab Tanbihul Ghafilin dan dinukil dari perkataan Utsman bin Affan R.A)

Begitu dasyatnya dampak minuman beralkohol dalam perilaku seseorang sampai-sampai Rasulullah saw. melaknat sepuluh pihak dalam khamr. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibn Majah kesepuluh pihak tersebut diantaranya adalah pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan.

Hukuman bagi pelanggarnya pun tegas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. pernah mencambuk seorang peminum khamr sebanyak 40 kali dengan pelepah kurma dan terompah. Adapun pihak lainnya selain peminum khamr dikenai sanksi ta’zir.

Sanksi ta’zir adalah sanksi yang baik bentuk maupun kadarnya diserahkan kepada khalifah atau qadhi. Meskipun demikian sanksi tersebut harus tetap sesuai dengan syariat dan mampu memberikan efek jera. Tentu saja baik produsen maupun pengedar diberi sanksi yang lebih besar daripada peminumnya. Karena aktifitas mereka lebih membahayakan umat.

Dengan syariat, masyarakat terselamatkan termasuk dari bahaya minuman beralkohol. Berharap pada legislasi ala demokrasi untuk menyelesaikan permasalahan umat adalah ilusi. Karena semua ditimbang berdasarkan kontribusi. Alih-alih berhalusinansi, lebih baik mengikuti aturan pasti. Tidak lain yaitu aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta secara langsung dengan menerapkan Islam secara kaffah. 

Wallahu a’lambish-shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations