Oleh: Sri Nurhayati, S.Pd.I
Pengisi Keputrian SMAT Krida Nusantara

Setelah UU Ciptaker diloloskan oleh DPR, yang sampai saat ini masih menuai protes, terutama dari kalangan buruh yang mereka paling dirugikan. Kini DPR kembali menggulirkan rancangan Undang-Undang yang kembali menjadi sorotan.

Rancangan Undang-Undangan ini tentang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama, walaupun tidak ada data akademis yang menunjukkan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol. 

Sebagai salah satu pengusung RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal, berpendapat bahwa aturan itu penting untuk menjaga ketertiban. Karena minuman beralkohol dapat merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal. Banyak kasus pemerkosaan dan kematiaan akibat kecelakaan lalu lintas dan kasus-kasusnya lainnya, karena dalam keadaan mabuk.

Hal ini memang benar adanya. Para pemabuk biasa membuat kerusakan. Mereka buat keonaran, buat kekacauan, saling bertengkar dan saling benci. Bahkan mabuk bisa jadi biang maksiat lainnya seperti zina, bahkan pembunuhan. Minol atau Khamar memang biang kerusakan atau induk berbagai macam kejahatan.

Ada hadis yang menyebutkan,

“Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang Jahiliyyah.” (HR. Ath-Thabrani. Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadis Ash-Shahihah no. 1854 menyatkaan bahwa hadis ini hasan).

Namun, RUU Minuman Beralkohol (Minol) ini menuai kritikan dari beberapa pihak. Mereka tak menyetujui hal ini karena dianggap akan membunuh pariwisata, atau ada pihak juga yang mengatakan, bahwa larangan ini akan menjadikan masyarakat tidak dewasa, karena banyak larangan.

Seperti pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia, Stefanus, jika RUU ini lolos, orang yang mengkonsumsi alkohol tak sesuai aturan akan dibui. Menurutnya hal ini pula akan membunuh pariwisata Indonesia. (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54919329)

Selain dapat membunuh pariwisata, RUU ini dianggap tidak akan menjadikan masyarakat Indonesia desawa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomor Gultom melalui pesan singkat, bahwa pendekatan Undang-Undang ini sangat infantil alias segala sesuatu dilarang. Menurutnya kapan kita akan dewasa dan bertanggungjawab? (https://www.cnnindonesia.com)

Sesungguhnya pro kontra pelarangan minum beralkohol ini, bukanlah sesuatu yang mengherankan. Dalam penerapan aturan demokrasi, standar kehidupan yang hanya mengacu pada kemanfaatan saja sering membawa pada polemik.

Adanya kritikan dan tentangan berbagai pihak, karena pelarangan minol ini dianggap menyalahi prinsip dasar legislasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang haram bisa berubah ketika semuanya membolehkannya. Begitu juga sesuatu yang halal bisa berubah menjadi sesuatu yang dilarang, ketika kebanyakan orang tidak menghendakinya.

Padahal pengharaman khamr dalam Islam adalah bagian dari perlindungan akan akal. Minol atau khamr sudah jelas menimbulkan kekacauan akal manusia. Bahkan mendorong berbagai tindakan kriminal atau kejahatan selain juga melalaikan dari mengingat Allah Swt.

Sebagai seorang muslim, tidak boleh mencari-cari dalih untuk menghalalkan minol. Seperti dengan dalih, jika dilarang akan mematikan perekonomian dan akan merugikan negara. Pembuatan aturan yang hanya berdasarkan kepentingan atau kemanfaatan, tidak akan mampu melahirkan aturan membawa kemashlahatan untuk semua. Seperti aturan yang lahir dari syariat Islam. 

Namun, dalam demokrasi pelaksanaan syariat Allah adalah suatu ilusi. Karena demokrasi-kapitalisme lahir dari ide sekulerisme, ide yang memisahkan agama dari kehidupan termasuk negara. Ide ini meniadakan aturan agama (Islam) untuk mengurusi kehidupan masyarakat dan negara. 

Oleh karena itu, tidak akan mungkin seluruh syariat akan ditegakkan di dalam demokrasi. Karena ia tak akan memberikan ruang, serta syariat Islam tak akan bisa tegak di atas dasar sekulerisme. Ia hanya bisa tegak dengan akidah Islam, dengan sebuah institusi yang berdasarkan akidah Islam juga. 

Wallahu a’lam bishshwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations