Oleh : Lilik Yani
Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Pandemi menimpa negeri tak kunjung selesai. Perekonomian negeri mengalami defisit hingga resesi. Pemerintah kapitalis mencari solusi strategis dengan menerima tawaran hutang dari berbagai negara kaya.

Masalahnya adakah negara yang menerapkan kapitalisme demokrasi itu menolong tanpa maksud meliputi?

Hampir tak pernah ada negara kapitalis memberi tawaran hutang tulus ikhlas tanpa menuntut imbalan. Awalnya tampak sok peduli,menawarkan bantuan agar negara terimbas pandemi bisa mendapatkan solusi. Namun apa yang terjadi, benarkah hutang bisa mengatasi masalah negeri?

Dilansar dari KOMPAS.TV - Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu.

Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. (21 November 2020).

Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun.

Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar Australia. Angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun (kurs Rp 10.300) 

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19.

"Bantuan ini merefleksikan situasi yang harus kita hadapi bersama. Selain itu, juga berkaitan dengan reputasi Indonesia terkait dengan manajemen fiskal," ujar dia dalam konferensi pers bersama dengan Pemerintah Indonesia secara virtual, Kamis (12/11/2020) lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang baru pemerintah untuk melakukan manufer kebijakan dalam penanganan pandemi.

PORTAL MAJALENGKA - Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum berakhir, sehingga banyak aspek yang semakin terdampak khususnya ekonomi. Indonesia saat ini mengalami defisit ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, jika terus berlanjut defisit akan semakin serius. (12 November 2020)

Mau tidak mau, pemerintah melakukan tindakan penyelamatan ekonomi. Tindakan tersebut ialah berutang kepada negara lain, salah satunya Australia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pinjaman dari Pemerintah Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia dengan tenor 15 tahun dalam rangka membantu menangani pandemi Covid-19.

“Kami mendiversifikasi pembiayaan dan dukungan Australia yang memberikan pinjaman 1,5 miliar kepada Indonesia adalah salah satu bentuk dukungan yang sangat kami hargai,” katanya di Jakarta, Kamis 12 November 2020.

Pinjaman dari pemerintah Australia mampu melengkapi APBN sebagai instrumen fiskal yang saat ini sedang sangat tertekan, hingga terjadi pelebaran defisit sebesar 6,34 persen.

Dia menjelaskan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar Australia akan digunakan untuk mengatasi dampak pandemi mulai dari mendukung sektor kesehatan, UMKM, dunia usaha, hingga masyarakat melalui perlindungan sosial.

//Tak Adakah Solusi Selain Hutang?//

Bagi negara penganut kapitalis demokrasi untuk mengatasi masalah yang menimpa tak mau repot dengan proses yang panjang. Jadilah yang ada dalam pikirannya adalah solusi praktis yaitu pajak dan hutang.

Hanya saja dalam kondisi pandemi, pemasukan dari sektor pajak tak mencukupi anggaran kebutuhan negara. Banyak perusahaan tutup sementara, bahkan ada yang gulung tikar. Meninggalkan banyak karyawan belum mendapatkan haknya.

Apalagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan karena paparan covid-19 maka diperlukan dana yang tidak sedikit untuk mengatasi korban. Hingga mereka mendapat kesembuhan seperti sebelumnya. Juga berupaya mengantisipasi dengan pencegahan atau pengadaan vaksinasi yang memerlukan biaya mahal.

Maka hutang adalah solusi praktis yang dipilih, apalagi banyak penawaran dari negara-negara kaya yang mendekati pemimpin dalam negeri.

Penawaran lemah lembut itu dianggap bentuk perhatian negara kaya terhadap negara berkembang yang sedang mengalami ujian pandemi dan resesi ekonomi. Namun apakah benar demikian? Jelas tidak mungkin. Mana mungkin negara kaya penganut kapitalis demokrasi memberikan bantuan cuma-cuma?

Pasti ada maksud dibalik sikap lembutnya. Azas manfaat yang dijadikan pedoman ideologi kapitalisme. Mana mungkin memberi bantuan tanpa ada manfaat yang akan didapatkan akhirnya. Apalagi memberi hutangnya pada negerikaya raya seperti Indonesia. Wah, ladang empuk untuk menancapkan hegemoni luar biasa.

Hanya saja hal itu tidak disadari pemimpin kita. Justru merasa bangga karena diberi pinjaman oleh negara-negara kaya yang baik dan dianggap peduli masalah negeri. Ada udang di balik batu. Ada keuntungan luar biasa yang akan dibidik oleh negara kaya yang tak kenal aturan agama. Orientasinya hanyalah kekayaan semata, materi yang berlipat ganda.

Hutang tak mau dibayar dengan uang dalam negeri. Hutang hanya mau dibayar dengan dollar yang nilainya sudah naik berlipat ganda. Belum lagi bunga berbunga. Jika tak bisa membayar, memang itu yang diharapkan negara luar. Mereka minta dibayar dengan aset negara. Satu persatu aset negara dilucuti untuk dikasihkan kepada negara kreditor. Apakah hutang lunas? Wah, jangan harap. Bunga saja belum lunas dibayarkan. Karena terus bertambah dan bertambah terus hutangnya.

Itukah yang dianggap solusi? Justru hutang itu akan menambah masalah demi masalah baru yang terus menerus muncul. Negara penganut kapitalis demokrasi tak memiliki empati sama sekali. Yang dipikirkan hanya materi dan bertambahnya kekayaan. Maka yang awalnya tampak simpatik seakan memberi  bantuan namun ujungnya memperkuat hegemoni dinegara berkembang yang tak berfikir panjang.

// Bagaimana Islam Menyelesaikan Masalah?//

Dalam Islam, adanya pandemi tak akan larut berkepanjangan. Sejak awal sudah diterapkan isolasi di daerah pandemi saja. Sementara daerah lain yang aman, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Hingga roda perekonomian tetap berjalan lancar. Tak akan terjadi defisit apalagi resesi.

Kalaupun terjadi defisit, mungkin karena terjadi bencana alam atau krisis yang menghabiskan dana di baitul mal. Maka negara tetap tidak akan pernah mengambil solusi hutang sebagai jalan pintas. Karena negara sangat menyadari, hutang hanyalah membuat suatu negeri terancam kedudukannya.

Maka yang dilakukan adalah dengan mengambil pajak dari pengusaha-pengusaha kaya, hanya saat krisis semata. Ketika sudah normal, makatidak lagi membayar pajak. Kemudian mengatur pos pemilikan umum. Seperti instansi yang mengurus air, listrik, sumber alam, diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Ada lagi pos yang bisa diambil yaitu pos sedekah, yang menampung zakat ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lainnya untuk diberikan delapan asnab.

Dana-dana tersebut diambil negara dalam rangka memenuhi kepentingan umat, membayar gaji guru, dokter, dan lainnya yang memang harus dibayari negara. Jadi tak ada istilahnya negara berhutang untuk mengatasikrisis baitul mal. Karena selain riba itu haram, juga hutang bisa mengancam kedaulatan negara.

Untuk itulah, masihkah bangga mendapat tawaran hutang negara kapitalis? Masihkah menjadikan hutang sebagai solusi permasalahan umat? Sementara sudah ada contoh terbaik dari aturan Islam bahwa hutang bukan solusi tepat mengatasi masalah negara.

Wallahu a'lam bish shawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations