Oleh: Azrina Fauziah
Pegiat Literasi Komunitas Pena Langit

Sebuah investigasi Greenpeace International bersama Forensic Architecture menemukan fakta mengejutkan mengenai dugaan pembakaran hutan seluas kota Seoul, Korea Selatan yang terjadi di provinsi Papua (cnnindonesia.com).

Usut punya usut kebakaran hutan ini diduga dilakukan oleh PT Korindo Group, yakni sebuah anak perusahaan Korea Selatan yang bergerak pada  usaha perkebunan kelapa sawit.

Dikutip dari situs Greenpeace, PT Korindo Group memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah melahap sekitar 57.000 hektare lahan hutan di Provinsi tersebut sejak tahun 2001.

Atas laporan ini, PT Korindo Group membantah hasil investigasi yang dilakukan Greenpeace bersama Forensic Architectur tersebut. Namun data yang didapat oleh Greenpeace dengan menggunakan citra satelit NASA untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran lahan dan data yang dikumpulkan dari rekaman video survei udara menemukan pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan menggunakan api (cnnindonesia.com).

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, hutan terbesarnya terdapat di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua. Hutan di Papua sendiri mencapai luas 40.546.360 hektar. Namun kenyataannya luas hutan Papua belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Dikutip dari antaranews.com, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan persentase penduduk miskin Papua masih mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin dari 26,55 persen pada September 2019 menjadi 26,64 persen per Maret 2020. Kekayaan alam Papua yang melimpah justru hanya dijadikan eksploitasi oleh pihak korporasi. 

Kejadian tersebut membuktikan bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini tidak dapat menjaga kelestarian hutan. Sistem kapitalisme yang berorientasi materi justru memberikan kebebasan berkepemilikan hutan oleh asing-swasta untuk dieksploitasi dengan pemberian konsesi (izin pembukaan lahan bagi asing-swasta). 

Korporasi kapitalis yang memiliki pemahaman modal kecil untung besar tak akan pernah mementingkan kelestarian lingkungan apalagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Alhasil dibakarnya hutan Papua untuk pembukaan lahan merupakan hal yang diwajarkannya. Posisi negara pun hanya menjadi regulator yang memberikan izin kepada swasta tanpa memikirkan kepentingan rakyatnya. 

Berbeda dengan kapitalisme, Islam diin sekaligus aturan yang menyeluruh memandang bahwa pertama, hutan merupakan kepemilikan umum, Rasulullah Saw pernah bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api".(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Maka tidak benar apabila hutan dijadikan milik asing-swasta demi meraih keuntungan pribadi.

Kedua, islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum haruslah dikelola oleh negara dan dikembalikan hasilnya kepada rakyat. 

Ketiga, islam akan menerapkan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan perusakan atau penebangan liar hutan dengan hukuman tegas. Sanksi tersebut bersifat ta'zir dimana pelaku bisa dihukumi oleh khalifah dengan hukum denda, cambuk, penjara hingga hukuman mati sesuai kadar perusakan dan kerugian yang terjadi.  

Inilah upaya khalifah untuk mengelola dan mengawasi sumber daya alam, serta menindak tegas pihak-pihak yang  berniat mengambil alih hajat hidup orang banyak. Sikap tegas negara ini tak terlepas dari adanya keimanan yang lahir dari penerapan islam yang menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Waallahu'alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations