Oleh : Vazrin Agustin

Belum genap 1 bulan, Indonesia sudah dilanda bencana alam secara bertubi tubi. Seperti halnya Banjir yang melanda Kalimantan Selatan.

Banjir tersebut sekiranya merendam 1.500 rumah dengan ketinggian 2-3 meter. Angka ini sungguh membuat kita tercengangkan, karena kita tahu bahwa Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki hutan tropis yang pastinya tidak mungkin dapat terjadinya banjir. Tetapi nyatanya Kalimantan sudah tidak seperti yang kita bayangkan.

Ada segelintir orang yang menyebutkan bahwa penyebab banjir tersebut adalah curah hujan yang tinggi. Tetapi, pada faktanya curah hujan yang tinggi bukanlah penyebab utama banjir tersebut, melainkan masifnya pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit secara besar besaran. 

Dilansir dari kompas.com Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menyampaikan bahwa antara tahun 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun. Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialah 54.238 hektar. 

Pantas saja banjir terjadi, karena pohon pohon yang lebat sudah ditumbangkan. Seharusnya lahan yang menjadi resapan air saat musim penghujan, berubah menjadi lahan tambang dan kelapa sawit. Dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa bencana alam ini disebabkan oleh pembangunan eksploitatif yang sebabkan oleh kaum kapitalisme. Lantas bagaimanakah pandangan islam terkait hal ini? Juga bagaimanakah solusi islam dalam menghadapi kasus seperti ini?

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu…” (QS Al Baqarah [2]: 29). Kita pun Diperintahkan memelihara keseimbangan itu, “Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.” (QS Ar Rahman: 8). 

Khilafah merupakan intitusi yang akan menerapkan perintah Allah secara praktis. Negara Khilafah tidak memfokuskan tindakkan pada cara penanggulangan bencana tersebut. Melainkan bagaimana caranya agar kerusakan tidak timbul dimuka bumi ini yang sesuai dengan syariat islam.

Yang dilakukan Khilafah adalah

1. Hutan merupakan harta milik umum. Tidak boleh diperjual belikan atau menjadi hak milik individu. 

2. Hutan hanya bisa dikelola oleh negara Khilafah. Artinya negara mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu. Kalau Tidak seperti itu, hutan itu tidak bisa dikendalikan. Kemudian bisa timbul kerusakan alam karena dilakukan semena mena oleh pemiliknya.

3. Baitul mal yang bersifat mutlak merupakan, anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Baitulmal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk penanggulanggan bencana, naturalisasi sungai, reboisasi pengembalian fungsi lahan dan lain sebagainya.

4. kekuasaan tersentralisasi, sementara administrasi bersifat desentralisasi. Ditegaskan oleh Rasulullah saw. yang artinya, “Apabila dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” Aspek ini meniscayakan terwujudnya program naturalisasi ribuan DAS, yang selama ini terhambat oleh sekat-sekat otonomi daerah.

5. bebas dari agenda hegemoni program biofuel sawit, dll. Karena dalam QS. Al Maidah: 141 yang artinya:

 “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” 

Demikianlah solusi hakiki yang dapat menuntaskan masalah bencana alam seperti banjir. Tidak hanya bencana alam saja, tetapi masalah pada sektor lain pun islam dapat mengatasinya. Saatnya kita kembali kepada aturan hakiki yang sesuai dengan fitrah manusia dan selurih makhluk lainnya. Karena hanya Allah-lah yang mengetahui seluk beluk makhluk-Nya.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations