Oleh : Dewi Wisata

Beberapa orang mengatakan :
"Jangan heboh soal minuman beralkohol, ini bukan negara Islam".
"Ini bukan soal negara Islam, masa iya kita nggak boleh mengatur sesuatu yang mendatangkan kerusakan bagi kesehatan dan moral masyarakat?"
Begitulah tanggapan orang-orang sehingga RUU Minol ini heboh dan menuai pro dan kontra.

Ya, ini zaman demokrasi. Saatnya kebebasan  berkembang. Kalau apa- apa dilarang, lantas kapan dewasa dan bertanggung jawab nya?

Memang di zaman demokrasi saat ini semua orang bebas melakukan hal apapun, termasuk sesuatu yang diharamkan. Karena sejatinya segala sesuatu yang bersifat menguntungkan tidaklah menjadi masalah. Selama tidak menjadi ancaman bagi negeri ini. 

Justru dengan memproduksi, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol). Bisa mendatangkan manfaat berupa pendapatan negara, menggerakkan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja dan mendapatkan cukai.

Nyatanya, Arab Saudi saja melegalkan miras. Masa Indonesia mau melarang ???

Seperti kita ketahui, RUU Larangan Minol pertama kali diusulkan pada tahun 2015. Baru masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 sebagai usul inisiatif dari 21 anggota DPR (Kompas.com, 17/11/2020).

Di sisi lain, dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah mengubah Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan membuka 14 bidang usaha untuk investasi. Di antara bidang usaha yang dibuka ialah miras/minol. Hal ini semakin memperjelas sikap dan posisi Pemerintah saat ini yang mendukung bisnis miras/minol.

Dalam Islam, minuman beralkohol jelas haram. Karena itu miras/minol harus dijauhi. Inilah yang Allah SWT tegaskan:

"Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamr, berjudi (berkorban) untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan" (TQS al-Maidah [5]: 90).

Dalam suatu riwayat dinyatakan: 

“Rasulullah saw. telah melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1. pemerasnya; 2. yang minta diperaskan; 3. peminumnya; 4. pengantarnya, 5. yang minta diantarkan khamr; 6. penuangnya; 7. penjualnya; 8. yang menikmati harganya; 9. pembelinya; 10. yang minta dibelikan.” (HR at-Tirmidzi)

Berdasarkan hadis ini, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan khamr adalah haram. Bar, kafe, restoran yang menjual khamr, profesi sebagai bartender, uang hasil penjualannya, dan cukai dari minuman keras juga haram secara mutlak.

Jadi jelas melegalkan minol, mengundang kejahatan. Maka dari itu dalam Islam tidak dibutuhkan persetujuan siapapun untuk menerapkan larangan minol. Karena syariat Islam diciptakan Allah SWT jelas demi kemaslahatan makhluk-Nya. Syariat Islam pasti menghapus segala hal yang menjadi biang kerusakan, termasuk minol. Perdagangan minol tidak akan diberi ruang kesempatan untuk berdiri dalam sistem Islam.

Dengan penerapan aturan Islam secara menyeluruh, masyarakat akan terselamatkan dari ancaman yang timbul akibat khamr atau miras. Dan itu bisa diwujudkan didalam sistem Khilafah,  sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw.

Karena memang sudah seharusnya kita sebagai muslim menjadikan syariat Islam sebagai aturan dan solusi di dalam kehidupan bukan aturan yang lain. Apalagi dalam demokrasi, yang di dalam membawa manusia pada kesengsaraan dan menjauhkan dari Allah, Rasulullah dan syariat-Nya.

WalLahu a’lam bi ash-shawwab. 

YOUR REACTION?

Facebook Conversations