Masa kampanye Pilpres 2019 silam, Jokowi menjanjikan program kartu prakerja. Sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020, kartu prakerja digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.

Oleh: Nanik Farida Priatmaja


Masa kampanye Pilpres 2019 silam, Jokowi menjanjikan program kartu prakerja. Sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020, kartu prakerja digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Namun saat pandemi covid-19 menimpa, kartu pra kerja diubah semi bansos dan tiba-tiba diluncurkan sebagai antisipasi para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  

Alih fungsi kartu pra kerja sebenarnya sangat disayangkan karena tak sesuai dengan tujuan awal sebagai program pelatihan dan pembinaan rakyat yang masih belum memiliki keterampilan. Meski para korban PHK sudah tak membutuhkan pelatihan dan pembinaan akan tetapi mereka butuh dana tunai untuk mencukupi kebutuhan hidup selama masa pandemi dan tak memiliki pemasukan. Sehingga seharusnya lebih tepat diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kartu prakerja masih berjalan empat bulan. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan-kejanggalan, yaitu:

1. Data proses pendaftaran tidak sesuai dengan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kemitraan dengan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3. Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan kompetensi yang memadai.

4. Metode pelaksanaan pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara.

KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Kompas.com, 22/6).



YOUR REACTION?

Facebook Conversations