Oleh : Ni’mah Fadeli
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 resmi disahkan. Peraturan Menteri yang terdiri 58 pasal ini berisi berbagai aturan sebagai bentuk perlindungan terhadap civitas akademika dalam mewujudkan pembelajaran yang aman.

Kendati demikian masih banyak pihak yang mempertanyakan dan mengusulkan adanya revisi terkait Permendikbud ini, seperti yang dinyatakan oleh Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Negeri Medan (Unimed). Ketua Sema Unimed, Ryanda Al Fathira menjelaskan adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak tepat, diantaranya Pasal 5 ayat 2 dan 3 yang kontradiktif dan secara tidak langsung dianggap telah melegalkan perzinahan. Yaitu selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa dan ada persetujuan maka aktivitas seksual menjadi halal meski dilakukan di luar pernikahan dan terjadi di dalam kampus. (detiknews,13/11/2021).

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa fokus Permendikbud ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nadiem mengakui ada banyak aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma agama dan etika yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun target Permendibud-Ristek yang disahkan pada 31 Agustus 2021 ini adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sanksi tegas pun akan diberlakukan untuk kampus yang tidak menjalankan Permendikbud, mulai dari sanksi ringan seperti teguran tertulis dan permintaan maaf hingga sanksi berat misalnya pemberhentian sebagai mahaiswa atau dosen. Sedangkan untuk perguruan tinggi akan ada sanksi administratif mulai dari sanksi keuangan hingga penurunan akreditasi. (detiknews,16/11/2021).

Kekerasan seksual memang kerap terjadi di lingkungan kampus dan sebagian besar korban enggan melaporkan pelaku karena malu dan takut kegiatan akademisnya akan terganggu. Hal inilah yang melatar belakangi Nadiem mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Fokusnya adalah kepada korban kekerasan seksual, artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi tanpa persetujuan. Jika perbuatan atas dasar suka sama suka atau dengan persetujuan maka tak ada aturan atau sanksi dalam Permendikbud ini.

Jelaslah bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 masih menyisakan tanda tanya hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini dikarenakan tak adanya perhatian akan perilaku seks bebas atau seks menyimpang yang terjadidi lingkungan kampus meski Nadiem sendiri tahu banyak aktivitas yang bertentangan dengan norma etika dan agama di lingkungan kampus. Bukankah ini seakan menutup mata akan bebasnya pergaulan di lingkungan kampus? Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bukanlah peraturan yang solutif akan kondisi saat ini di lingkungan kampus. Jika memangingin menyelesaikan masalah kekerasan seksual maka pergaulan yang mengarah kezina juga harus mendapat perhatian lebih agar terjadi suatu perubahan bukan hanya fokus ke korban. Dari sini dapat kita lihat bahwa Permendikbud ini sarat dengan pemikiran yang liberal.

Liberalisme menghendaki kebebasan pribadi dalam aktivitas dan tidak menghendaki campur tangan negara di dalamnya. Paham ini jelas berbahaya karena dapat menjadi biang kerusakan dalam segala aspek kehidupan. Kebebasan yang dilegalisasi dengan sangat mudah mengajarkan kepada masyarakat termasuk remaja untuk bebas berpikir dan bertingkah laku menyimpang yang akhirnya menambah deret panjang kekerasan seksual. Agama sebagai pedoman hidup hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam kehidupan. Kurikulum pendidikan yang sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan juga akhirnya menambah kemudahan gaya hidup liberal untuk diadopsi.

Pemikiran liberal ini tentu harus dihilangkan dalam benak kaum muslim yang memiliki ideologi lengkap dan mengatur kehidupan, bersumber langsung dari Allah Subhnahu Wa Ta’ala yaitu Islam. Dalam Islam ada pengaturan pergaulan tentang interaksi laki-laki dan perempuan baik di ranah privat maupun publik. Dalam Islam ada larangan khalwat,ikhtilat dan tentu saja membuka aurat. Aturan pergaulan dalam Islam menutup celah terjadinya kekerasan seksual.

Islam juga mengedepankan amar makruf nahi mungkar, masyarakat harus berani menyuarakan kebenaran dan saling nasehat menasehati. Islam juga mempunyai sanksi yang memberikan efek jera (zawajir) dan menghapus dosa (jawabir), seperti hukum cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun untuk pelaku zina yang belum menikah dan rajam hingga mati bagi mereka yang telah menikah namun berzina.

Aturan Islam memang sangat tegas dan lengkap. Tak hanya berlaku ketika ada korban namun berisi seperangkat aturan agar penyimpangan dan kekerasan seksual tak sampai terjadi dan ketika penyimpangan dan kekerasan masih terjadi maka hukuman pun sangat berat sehingga memberi efek jera dan meminimalisasi kejadian serupa. Bukan hanya korban kekerasan yang menjadi fokus tapi bagaimana agar tercipta suasana Islami yang mendatangkan keberkahan. Pengaturan pergaulan dan pembenahan akhlak di masyarakat secara utuh akan dapat dicapai ketika pemerintah menerapkan hukum Islam secara kaffah di setiap lini kehidupan dan ini hanya terwujud ketika sistem Islam ditegakkan menggantikan pemikiran liberalisme sekuler.

Wallahu a’lam bishawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations