Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
Pemerhati Kebijakan Publik dan Member AMK

Spektakuler, satu kata yang tepat untuk menggambarkan susana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 yang lalu. Lautan manusia dengan seragam warna putih membanjiri jalanan Ibu kota.

Pekikan takbir dan shalawat membahana di sepanjang jalan, tepatnya di Terminal 3 Bandara Sekarno-Hatta, menuju Petamburan, Jakarta. Mereka sengaja datang untuk menyambut kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dari Saudi Arabia. Sosok ulama kharismatik yang begitu dirindukan oleh umat Islam. Yang mana beliau adalah cucu keturunan Nabi Muhammad saw. yang ke-38. Tak heran jika jutaan umat Islam dengan berbondong-bondong menyambut kedatangan Sang Imam Besar tersebut.

Umat Islam begitu rindu dan butuh sosok pemimpin yang bersandar pada syariat dan berani melawan kezaliman, seperti beliau. Jumlah massa yang menyambut kedatangan HRS ini, ternyata jauh lebih besar dibanding dengan yang ''diprediksi'' oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) Republik Indonesia, Mahfud MD.

Dalam wawancara dengan Bapak Ade Armando di Cokro TV pada Jumat, 6 November 2020 itu, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak khawatir dengan kedatangan HRS. Sebab, jumlah pendukung HRS itu sedikit, dan dia itu bukan Khomaini, yang akan disambut oleh seluruh rakyatnya karena Khomaini itu orang suci, kata Mahfud. Namun pada faktanya, apa yang diucapkan oleh Mahfud MD itu ternyata meleset. Sebab, umat Islam yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu justru terlihat sangat antusias menyambut kedatangan Sang Imam Besar FPI. Bukan karena mereka mendapat jatah sembako, atau pembagian bantuan langsung tunai dari panitia, tapi untuk menyambut sosok pemimpin yang mereka rindukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretarias Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI), Munarman bahwa sambutan spektakuler yang dilakukan oleh jutaan umat Islam itu, merupakan representasi simbol kerinduan umat akan keadilan. Jadi, bukan hanya sebatas cinta kepada Habib secara personality saja, tapi ini lebih kepada simbol (icon) bagi umat Islam, katanya.

Sebagaimana yang kita pahami bahwa HRS merupakan salah seorang imam (pemimpin) yang paling berani dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Besar FPI ini juga terkenal sebagai sosok ulama yang siap mendobrak kezaliman dan ketidakadilan penguasa.

Beliau tidak segan-segan mempertaruhkan keselamatan dirinya dan organisasi yang dipimpinnya, demi memerangi kemaksiatan di negeri ini. Sehingga beliau dan jama'ahnya sering dicap sebagai Organisasi Massa (Ormas) yang radikal oleh rezim penguasa.

Melihat sepak terjangnya yang sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tak pelak kepulangan beliau ke Indonesia membuat pihak-pihak yang merasa terganggu merasa khawatir. Seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI), Munarman, bahwa pihaknya merasakan ada pihak-pihak yang khawatir dengan kepulangan HRS di Tanah Air. Menurutnya, mereka mengkhawatirkan bahwa kepulangan HRS akan sanggup memimpin arah perjuangan umat, yakni mendobrak kezaliman dan menegakkan keadilan. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang saat ini tengah menikmati sistem dan peradaban, sehingga takut posisinya tergantikan. (mediaumat.com, Jumat, 16/11/2020). 

Sepertinya gema ''Revolusi Akhlak'' yang digagas oleh Imam Besar HRS, membuat pihak istana merasa terganggu. Pasalnya, gagasan tersebut diduga menyaingi gagasan yang dahulu pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni ''Revolusi Mental''. Gagasan yang kini sudah tidak terdengar lagi, menguap begitu saja.

Dugaan tersebut dibuktikan dengan munculnya kritik dari Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi and Analysis (SUDRA), Fadhil Harahap yang mengatakan, bahwa konsep akhlak yang digaungkan oleh HRS dinilai tidak jelas, sebab yang muncul  justru kamuflase politik. Bahkan menurut Fadhil, ia menduga bahwa HRS ketika mengucapkan tentang Revolusi Akhlak tidak lain karena ''keceplosan omong'' agar tidak dikira mau berbuat makar, tuturnya. Beliau juga mengatakan bahwa Revolusi Mental yang digagas Jokowi lebih aplikatif, karena untuk menyederhanakan birokrasi, mendorong akuntabilitas dan transparatif, serta mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), ujarnya. (www.jpnn.com, Sabtu, 14/11/2020).

Secara gamblang HRS menjelaskan bahwa Revolusi Aklak sewaktu-waktu dapat berubah menjadi Revolusi Jihad, apabila kezaliman tidak berhenti, padahal ajakan perdamaian telah digaungkan. Menurut Beliau, Revolusi Akhlak ini merupakan cerminan dari tindakan Nabi Muhammd saw. Yakni tindakan yang menawarkan dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi kepada musuh. Sehingga ''perang'' adalah pilihan terakhir, apabila tidak menemukan titik temu (nasional.okezone.com, Minggu, 15/11/2020).

Kezaliman yang sering dipertontonkan oleh rezim akhir-akhir ini adalah bukti bahwa umat (masyarakat) memerlukan yang namanya perubahan mendasar (revolusioner). Menurut para ahli dan juga tokoh masyarakat, semestinya masyarakat harus memahami bahwa maraknya kezaliman bukan hanya hasil buruk individu atau rezim penguasa. Namun, hasil dari sistem demokrasi yang terbukti rusak dan merusak.

Kerusakan akibat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi-kapitalisme, telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari kerusakan fisik maupun rusaknya akhlak masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan bermasalah dan tidak menemukan titik penyelesaiannya secara tuntas. Bukan hanya dari segi ekonomi saja yang morat marit, tapi dari aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, semua  sudah mulai terkoyak. 

Inilah yang terjadi jika hukum (aturan) jahiliyah yang dipilih dan diterapkan dalam suatu negara. Padahal, Allah Swt. berfirman, ''Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki?, dan (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS. Al-Maidah [5] : 50).

Menghadapi situasi genting semacam ini, solusi apa yang tepat untuk mengatasinya? Benarkah Revolusi Akhlak yang digaungkan oleh HRS akan dapat menjawab pertanyaan tersebut?

Sebagai umat Islam, tentu kita harus memahami apa itu makna kebangkitan atau perubahan. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari tata cara ibadah, cara bermu'amalah, pergaulan, cara mengurus diri sendiri, berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Hanya sistem kepemimpinan bersandar syariat (Khilafah) yang dibutuhkan oleh umat (masyarakat). Sebab, sistem inilah yang akan mampu melahirkan para pemimpin yang memiliki kebijakan yang adil. Yaitu kebijakan yang menyelamatkan rakyatnya di dunia dan akhirat, sebab sistem ini berasal dari Allah Swt. Yang mana proses mewujudkannya dengan revolusi pemikiran dan pergantian sistem. Dari sistem kufur buatan manusia, diganti dengan sistem shahih ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh maka proses revolusi akhlak akan mudah terwujud.

Wallahu a'lam bishshawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations