Oleh: Azrina Fauziah
Member Komunitas Pena Langit

Pemerintah mewacakan akan memperluas objek pajak seperti objek kebutuhan sembako dan pendidikan. Keputusan tersebut tertera pada Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Seperti yang dikutip dari cnnIndonesia.com, Kementerian Keuangan akhirnya buka suara atas polemik mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat seperti sembako dan sekolah. Dalam Draf Revisi UU Nomor 6 pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A, barang kebutuhan pokok serta barang hasil tambang dikeluarkan dari kelompok barang yang tidak dikenai pajak. Dengan penghapusan tersebut itu menandakan barang tersebut akan dikenai pajak. Selain itu pemerintah juga menambah objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan pajak. Beberapa diantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. 

Meski wacana tersebut masih direncanakan belum akan diterapkan namun tentu saja hal ini menimbulkan kegaduan di kalangan rakyat kecil. Sebab di era pandemi semua sedang mengalami kesulitan ekonomi namun mereka justru dibebankan pajak terlebih kebutuhan hajat hidup orang banyak yakni sembako dan sekolah. Bukankah hal ini sebuah kedzoliman?

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur hubungan Allah dengan hamba, hubungan dengan dirinya dan muamalah antar manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, Pajak atau dikenal dhoribah hanya digunakan pada kondisi tertentu seperti saat baitul mal (kas negara) mengalami defisit atau kekurangan dana. Maka ketika kondisi ini terjadi negara akan mengenakan pajak kepada rakyat. Namun tidak semua rakyat dikenakan, hanya orang muslim yang kaya yang akan dikenai pajak oleh negara. Pajak rakyat ini menjadi mekanisme otomatis diberlakukan ketika kas negara kosong sebab beberapa sektor seperti pendanaan jihad, industri perang, zakat, gaji tentara, pegawai negara, hakim, guru dan semua pihak yang berkhidmat kepada negara, kemudian untuk pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan bencana alam dan kecelakaann harus dipenuhi negara sesegera mungkin ada atau tidak adanya dana. Sebab pendanaan pada beberapa pos tersebut sangat urgen dilakukan negara dikarnakan menjadi kebutuhan genting. 

Lalu jika negara dalam kondisi pendanaan kas negara yang surplus darimanakah dana itu didapatkan? Islam mengatur pos pendapatan kas negara dari beberapa pos selain pajak yakni dari pos Fai, Jizyah, Kharaj, Usyur, Harta milik umum yang dilindungi negara, Harta haram pejabat dan pegawai negara, Khumus rikaz dan tambang, Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, pos-pos pendanaan tadi sangat cukup untuk mendanai dan mengurus kebutuhan negara. Bahkan dikisahkan pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami baitul mal yang sulprus sehingga pada saat itu tidak ditemukan orang yang dapat menerima zakat sebab semua telah berkecukupan. 

Berbeda dengan sistem kapitalisme, dimana sumber pandapatan hanya diperoleh dari pajak dan hutang sedang sumber daya alam justru dijual kepada asing. Sistem ini berlandaskan asas materi dengan memisahkan agama dari kehidupan. Maka hari ini tidak mengherankan jika semua kebutuhan rakyat bahkan pada sektor terpenting juga akan dikenai pajak. Inilah bukti kebobrokan sistem ekonomi kapitalisme yang tengah diterapkan negeri tercinta kita. Tidakkah kita merindukan sistem penerapan Islam yang adil dan mensejahterahkan rakyat kecil?

YOUR REACTION?

Facebook Conversations