Oleh: Drg Endartini Kusumastuti
Praktisi Kesehatan Kota Kendari

Menjelang Lebaran, rasanya tidak afdhol jika tak mudik. Mungkin budaya ini sudah mengakar kuat dalam masyarakat di Indonesia. Momen lebaran adalah momen berkumpul dengan keluarga dan bersilahturahmi.

Apalagi jika dialami oleh pekerja yang tinggal jauh dari orang tua dan jarang bertemu, maka lebaran adalah momen yang tepat. Selain adanya cuti bersama yang cukup lama, warga juga bisa melepas penat dari pekerjaannya sehari-hari.

Maka tidaklah heran jika warga berupaya dalam berbagai hal untuk bisa mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. Epidemiolog melihat kewaspadaan masyarakat terhadap penularan virus Corona sudah hilang. Menurut epidemiolog dari Griffit University Australia, Dicky Budiman, masyarakat saat ini tak akan peduli untuk memikirkan virus lagi. Orang memikirkan keinginan yang sudah lama, karena tahun lalu saat puncaknya pandemi larangan mudik mulai diberlakukan. (detiknews.com, 11/05/2021)

Dicky Budiman melihat sikap takacuh masyarakat muncul karena kebijakan penanganan pendemi COVID-19 oleh pemerintah dinilai tidak konsisten. Kondisi ini membuat massa memilih mudik meski ada penyekatan di beberapa titik. Yang terjadi saat ini, banyak hal. Pemerintah tidak konsisten, ada kebijakan pengetatan di sisi lain pelonggaran. Ada kebijakan mengetatkan, tidak boleh mudik. Tapi terkesan ada pelonggaran, ketika masuk arus WNA (warga negara asing), atau pelonggaran di aspek lain, ini menimbulkan potensi distrust. Menurut Dicky, pemerintah harus menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada tindakan represif terhadap masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah menurun sejak aturan selama pandemi sering berubah-ubah.

Kondisi Pandemi Tak Berujung, Kebijakan Yang Bikin Bingung

Aturan mudik yang dibuat pemerintah dinilai gampang berubah dan tanpa sosialisasi yang cukup. Akibatnya, masyarakat bingung dan arus mudik tetap terjadi. Diketahui sebelumnya, edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul fitri menetapkan warga dilarang mudik pada 6-17 Mei. Pada 22 April, pemerintah menambah ketentuan terkait mudik, yakni menambah masa pengetatan perjalanan. Seluruh perjalanan pada 22 April- 5Mei dan 18-24 Mei diatur ketat. Pemerintah juga memperpendek masa berlaku hasil tes RT PCR dan rapid antigen sebagai syarat perjalanan.

Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah setengah hati dalam menerapkan larangan mudik. Menurutnya, hal itu terlihat sejak perumusan aturan. Trubus mengkritik aturan yang mudah sekali berubah. Selain itu, penerapan di lapangan tak dipersiapkan dengan baik. Padahal, pemerintah telah memprediksi ada 18,9 juta orang yang ngotot mudik tahun ini.  Menurutnya pemerintah terkesan sekedar mengeluarkan kebijakan, tanpa adanya pengamatan yang mendalam mengenai fakta di lapangan dan tidak adanya evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Maka jika ada ledakan kasus baru,akan terlihat bahwa itu bukan sepenuhnya salah pemerintah, tapi publik yang tidak patuh terhadap aturan. Trubus menilai larangan mudik juga tidak disertai kebijakan tegas lainnya dalam menekan potensi penularan Covid-19. Misalnya, tak ada lagi bantuan sosial sebagai kompensasi warga yang tidak mudik. (CNNIndonesia.com, 10/5/2021).

Banyak hal yang perlu disikapi dari berbagai sengkarut yang ada mengenai aturan pelarangan mudik ini. Seperti yang diketahui, aturan pelarangan mudik bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, saat pandemic mulai mencapai puncak, masyarakat masih patuh dan taat, karena saat itu angka kasus positif memangsangat mengkhawatirkan banyak pihak. Belum lagi banyak korban meninggal akibat virus ini. Masyarakat pun berusaha untuk bersabar untuk jauh dari keluarga dibulan Ramadhan dan Syawal 2020 lalu. Namun, kondisi pandemi yang tidak kunjung berakhir, masyarakat mulai kendor dan melihat ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan mitigasi pandemi. Aturan satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Di bidang kesehatan misalnya, menginginkan angka kasus yang positif mengalami penurunan.  Namun, di bidang ekonomi dan pariwisata seolah tidak mendukung kebijakan pemutusan mata rantai penyebaran virus. Akses pariwisata dibuka lebar, proyek berbagai infrastruktur tetap dilakukan, bahkan ada program kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan diskon harga. Belum lagi program bantuan dana UMKM bagi pengusaha kecil yang sedang susah untuk makin berkreasi agar tidak terpuruk di masa pandemi. Masyarakat dipaksa menjalani kehidupan New Normal agar semuanya berjalan sesuai kehendak pemilik modal.

Orientasi awal pemerintah dalam mengatasi pandemi memang jelas tidak berpihak demi kemaslahatan rakyat. Melainkan demi memuaskan para kapital agar tidak kecewa karena telah berinvestasi di negeri ini. Ya, seperti kita ketahui sebelum pandemi menyerang negeri ini, presiden telah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Tentu hal ini akan berimbas besar, jika lockdown total dilakukan. Mulai dari proyek pembangunan hingga aktivitas perekonomian pastilah terpuruk.

Pemerintah tidak ambil pusing jikabanyak masyarakat yang menjadi korban dari virus ini. Jika alasan ketiadaan anggaran, itu hanya sekedar pepesan kosong. Karena bagaimanapun anggaran untuk antisipasi bencana dan kondisi kedaruratan pasti telah teralokasi dalam RAPBN. Tinggal bagaimana mengalokasikan pos-pos di tiap-tiap departemen. Memilah mana anggaran belanja yang tidak seberapa penting di masa pandemic, untuk dialihkan dalam mitigasi bencana COVID-19 ini. Bahkan jika memungkinkan, memangkas gaji pejabat bukanlah hal yang sulit dilakukan. Namun, kenyataan di lapangan sangatlah jauh berbeda. Proyek pembangunan ibukota baru tetap berjalan di tengah pandemi berlangsung. Belum lagi pintu kedatangan WNA makin terbuka di saat angka kasus masih tinggi. Impor barang-barang juga masih dilakukan bahkan untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. 

Bagaimana angka kasus positif bisa menurun jika kebijakan satu sama lain saling berbenturan? Apakah cukup hanyadengan menjalankan kebijakan new normal dengan penerapan protokol kesehatan 3M?

Apakah bisa efektif kebijakan pelarangan mudik jika sejak awal pemerintah terlihat tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan? Sudahkah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelarangan mudik tahun sebelumnya?  Jelas,tidak pernah efektif selama kebijakan yang dikeluarkan berbasis sekulerisme kapitalis.

Evaluasi Pandemi Dengan Mitigasi Secara Syar’i

Tanpa kita sadari, pengabaian terhadap penanganan wabah dan inkonsistensinya kebijakan justru makin membuka celah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Bukan semata ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan, tetapi lebih kepada sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan haruslah secara holistic dan komprehensif. Ketika masyarakat di seluruh dunia dilanda keprihatinan global akibat pandemi, hingga menjadikan mereka lebih religius, ini sejatinya indikasi bahwa mereka berserah diri kepada Sang Khalik akan solusi pandemi.

Karenanya, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sudah sangat layak bagi Indonesia juga mengambil solusi syar’i dalam penanganan pandemi. Ini semata karena solusi yang berasal dari syariat, pasti memberikan kebaikan bagi masyarakat luas. Demikianlah semestinya, bahwa penanganan pandemi selayaknya bersumber dari ideologi Islam. Bagaimana pun, langkah strategis menyikapi pandemi adalah lockdown. Ini sudah jelas sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim).

Di sinilah sebenarnya terletak hikmah kebijakan lockdown ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Rakyat tak perlu terpaksa mencari nafkah bertaruh nyawa di tengah pandemi, karena selama lockdown kebutuhan ekonomi mereka dipenuhi oleh penguasa. Yang tentu saja, penguasa yang bersangkutan memang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Islam memiliki aturan yang lengkap dan sempurna, yang siap melaksanakan sunnah Rasul-Nya tersebut. Islam akan mengeluarkan kebijakan tegas dengan demi meredam penyebaran virus penyebab Covid-19. Kebijakan politik Islam bersifat komprehensif dan holistik sehingga tidak mungkin menghasilkan kebijakan plinplan, apalagi sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Konsep lockdown yang dilakukan oleh sistem Islam, tidaklah berorientasi ekonomi. Melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya. Khilafah juga akan menutup pintu-pintu kemungkinan masuknya lalu lintas ke dalam dan luar negeri. Sistem ekonominya adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown akibat pandemi. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekali pun di masa pandemi. Negara sebagai pelayan dan pengatur urusan umat akan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown.Karena selama lockdown, pasti pasti meniminalisasi beragam aktivitas yang memicu kerumunan warga sekaligus membatasi mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu semata-mata sesuai keperluan darurat.

Di sisi lain, negara juga konsisten terhadap lockdown dengan tidak membuka tempat wisata, sebagai lokasi yang berpotensi memicu klaster penularan baru. Sementara itu, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door, maka pemimpin rakyat wajib menempuh langkah tersebut.

Dengan demikian, tidak akan muncul dilematis mengenai pelarangan mudik yang membuat masyarakat makin antipasti terhadap pemimpinnya. Evaluasi kebijakan juga harus dilakukan secara berkala agar terlihat perubahan yang terjadi di lapangan. Karena jelas, ketika Islam diterapkan secara menyeluruh pastilah akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui persoalan yang dihadapi manusia.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations