Oleh: Mustika Lestari
Relawan Media

Setahun sudah pandemi Covid-19 mengintai Indonesia, dan hingga saat ini tanda-tanda kemusnahannya belum juga nampak.

Berbagai jurus kebijakan dikeluarkan, sayangnya alih-alih memutus rantai pandemi penanganannya justru terkesan tak ada progres yang signifikan. Kini, salah satu kebijakan pemerintah yang perlu kita soroti adalah akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas ditengah ledakan kasus virus Covid-19.

Dilansir dari antaranews.com (4/4/2021), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas ini. Kepala Dikbud Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., PhD, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah dikeluarkan pemerintah pusat melalui SKB Empat Menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Asrun menyatakan bahwa melalui keputusan itu pemerintah mendorong akselerasi PTM terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, SKB itu menggaris bawahi beberapa hal, seperti setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. (http://sultra.antaranews.com,4/4/2021)

Pemerintah Minim Persiapan

Tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tampak semakin tidak kondusif, desa kan agar pemberlakuan sekolah tatap muka semakin mengemuka. Merespon kondisi itu, pemerintahpun melalui Menteri Pendidikan dengan mengacu pada SKB empat menteri memberi izin untuk melaksanakan sekolah tatap muka terbatas sejalan dengan pemberlakukan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi yang sedang digalakan pemerintah.

Namun, jika mau jujur sejatinya pemerintah belum siap untuk membuka kembali sekolah tatap muka meski terbatas, sebab fakta dilapangan belum ada perhatian berimbang dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara efektif. Tentu kita memahami, persyaratan bagi sekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka di masa pandemi cukup ketat, sebagaimana pula ungkapan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Ia mengatakan, setidaknya ada lima hal yang harus disiapkan sebelum sekolah tatap muka dilakukan, dimana kelima hal tersebut adalah pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua dan anak. “Seluruh penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan di satuan pendidikan harus dilakukan terlebih dahulu, bukan berjalan secara paralel. Kita wajib melakukan perlindungan berlapis untuk keselamatan anak-anak saat sekolah tatap muka,” kata Retno, dalam keterangannya, Sabtu (3/4).

Alasan pertama, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan di wilayahnya, dimana sekolah yang siap dan belum siap harus diketahui datanya oleh pemerintah daerah. Bagi sekolah yang sudah siap, perlu dipastikan melalui pengawasan langsung ke lapangan. Sementara bagi yang belum siap, perlu ada intervensi anggaran untuk membantu penyiapan. Kedua, sekolah perlu menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, guru harus betul-betul disiapkan. Para guru harus siap mengajar di kelas tanpa melepas masker atau meletakkan masker di dagu dan di dada agar menjadi model yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Keempat, orang tua yang harus melatih anak-anaknya menggunakan masker setidaknya empat jam tanpa dilepas. sertakelima adalah anak itu sendiri. Anak-anak kata Retno, adalah kelompok utama yang wajib diedukasi untuk mengubah perilaku saat PTM di saat pandemi. (Republika.co.id, 3//4/2021)

Sejauh ini, apabila menelisik secara objektif fasilitas pendidikan di negeri ini masih terbatas dalam segala aspeknya bahkan sebelum adanya pandemi, baik skala daerah maupun nasional. Ditambah buruknya pelayanan pendidikan yang ada, harapan dapat belajar dengan nyaman rasanya hanya ilusi. Kini, dengan dorongan pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19 yang meniscayakan adanya penunjang secara memadai, mulai dari anggaran sarana dan prasarana, fasilitas pendukung (masker, hand sanitizer, wastafel cuci tangan) dan sejenisnya, bisa dipastikan langkah ini tidak akan terwujud dengan baik.

Disisi lain, konon ada jaminan pemerintah bahwa kembalinya siswa ke sekolah akan disertai dengan penerapan protokol yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mengatur sumber daya manusia per kelas dan lain-lain guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah, realitasnya sejak awal pemberlakuan social distancing, physicaldistancing, PSBB hingga new normallife, pemerintah tidak mampu menjamin masyarakat memiliki pembekalan protokol kesehatan yang sesuai standar. Ketika di ruang publik, masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan, terlebih banyaknya fenomena pelanggaran di dalamnya seperti pusat perbelanjaan, konser musik, pernikahan ataupun pelanggaran lainnya. Akhirnya, edukasi pun tidak membawa pengaruh apapun. Jika masyarakat saja sudah mengabaikan ketatnya protokol kesehatan, bagaimana dengan peserta didik.

Apalagi jika melihat program vaksinasi pemerintah, fakta yang ada belum juga menampakkan pengaruh signifikan bagi kesehatan manusia dalam memutus penyebaran virus Covid-19, justru variannya semakin banyak. Dengan fakta seperti ini, bukan pesimis tapi inilah realita pahit yang harus diterima bahwa pelaksanaan PTM terbatas di tengah pandemi hanya menambah dilematis bagi masyarakat, terutama para orangtua. Antara terlepas dari beban Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang membuat sebagian mereka darah tinggi atau melepaskan anaknya ke sekolah dengan risiko terpapar virus Covid-19 yang sangat besar.

Kekhawatiran itu semakin menjadi, mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia belum juga melandai. Pada Kamis (8/4/2021) dalam waktu 24 jam tercatat sebanyak 5.504 kasus, sehingga secara menyeluruh jumlah pasien yang terinfeksi telah mencapai 1.552.880 orang, (Kompas.com). Lebih spesifik di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) per 23/3/2021, Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sultra, menyampaikan bahwa pasien terinfeksi Covid-19 sebanyak 10.221 orang. (antaranews.com)

Karena itu, kebijakan akselerasi PTM terbatas ini terkesan tanpa pertimbangan yang matang atas keselamatan warga sekolah. Akan lebih bijak jika pembelajaran tatap muka tidak dilakukan sampai kondisi wabah dapat dipastikan benar-benar hilang demi kebaikan seluruh manusia. Untuk saat ini, permasalahan PJJ-lah yang harus diberikan solusi. Pertama, pemerintah (pusat dan daerah) harus bersinergi secara maksimal agar pandemi Covid-19 dapat melandai. Kedua, menyiapkan kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak, dengan wajib menjamin ketersediaan fasilitas seperti jaringan dan kuota, khususnya kepada guru dan siswa di seluruh wilayah secara layak dan merata untuk menunjang penyediaan seluruh akses daring selama pemberlakuannya. Dengan ini, pembelajaran daring dapat terlaksana secara optimal. Sayangnya, sejak awal serangan virus Covid-19, pemerintah sudah gagap menangani persoalan yang timbul akibat penyebarannya.

Sejatinya, silang sengkarut kebijakan sektor pendidikan semakin memperjelas bagaimana sistem Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, tidak mampu memberikan solusi tuntas bagi pendidikan saja. Disini kita melihat betapa negeri ini tidak memiliki peta jalan yang tepat dan jelas dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak sebagai generasi bangsa. Beragam kebijakan dan narasi yang digaungkan hanya berujung pada kegagalan total dan semakin banyak nyawa manusia yang menjadi korban.

Inilah tabiat penguasa khas Kapitalisme yang memang tidak pernah mengedepankan keselamatan rakyat. Disaat rakyat tengah kelimpungan menghadapi serangan wabah, bukannya memberi solusi solutif, malah menghadirkan solusi ‘abal-abal’ memicu tumpukan masalah baru yang kian kompleks. Alasannya jelas, karena mereka lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang tamak akan keuntungan materi. Hal ini tergambar dari karut-marut dan tarik ulur kebijakan selama ini yang terkesan prematur. Karena pertimbangan materi, mereka enggan untuk berpikir panjang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa rakyat, khususnya beban pendidikan yang tampak tidak memiliki alur yang jelas. Maka berharap perbaikan kondisi pendidikan didalam sistem rusak ini hanya membuang waktu dan tenaga.

Islam Melindungi Nyawa Manusia

Islam sebagai agama sekaligus ideologi meletakkan paradigma kepemimpinan yang penuh keberkahan. Kepemimpinan (Islam) memandang bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat menjadi prioritas utama di atas kepentingan atau desakan publik semata. Islam memerintahkan agar negara melayani seluruh kebutuhan warga negaranya yang mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Dibidang pendidikan, negara wajib mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan metode pembelajaran, media pembelajaran ataupun sejenisnya, melainkan juga mengupayakan agar pendidikan tersebut dapat diperoleh anak secara mudah bahkan gratis tetapi tetap berkualis, apalagi di masa pandemi saat ini.

Di tengah wabah, selain menjamin pendidikannya negara juga tetap melanjutkan tindakan karantina total. Apabila sudah meluas, maka langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan (memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit) agar  ancaman penularan bisa diminimalisasi. Selain itu, segala bentuk pelayanan kesehatan seperti deteksi, fasilitas kesehatan, edukasi masyarakat dan semacamnya pun terus dilakukan negara secara efektif Sejatinya, andai saja pemimpin negeri ini melirik pengaturan Islam sebagai solusi kesehatan dan pendidikan kita, niscaya dapat menyelamatkan rakyat secara keseluruhan.

Tentu saja, hal ini tidak akanpernah terwujud dalam sistem Kapitalisme, melainkan hanya di dalam Islam sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu‘alaihi wa sallam yakni sistem Khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara total. Sistem inilah yang akan menyelamatkan manusia secara utuh dan mengangkat derajat manusia menjadi makhluk berpendidikan dan berkarakter mulia. Sehingga, tegaknya sistem ini menjadi kebutuhan mendesak bagi negeri ini bahkan dunia menuju negara yang menjadi garda terdepan dalam sistem pelayanan pendidikan juga kesehatan bagi seluruh umat manusia. 

Wallahu a’lam bi showwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations