Di tengah new normal life yang menjadi keputusan rakyat kembali dikecewakan. Bagaimana tidak dimasa pandemi untuk bepergian keluar kota pemerintah mewajibkan rapid test, atau menunjukkan hasil swab test negatif covid-19.

Oleh: Widhy Lutfiah Marha, Pendidik Generasi

Di tengah new normal life yang menjadi keputusan rakyat kembali dikecewakan. Bagaimana tidak dimasa pandemi untuk bepergian keluar kota pemerintah mewajibkan rapid test, atau menunjukkan hasil swab test negatif covid-19. Hal ini telah diberlakukan untuk supir bis antar kota, penumpang kereta api dan penumpang pesawat terbang sejak 12 Juni lalu.

Permasalahannya harga rapid test covid-19 ini jauh lebih mahal dari harga tiket. Sebagaimana diketahui bahwa harga rapid test mulai dari 200 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan swab test disiar antara 1,5 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah belum termasuk biaya-biaya yang lain. Ini bisa dilakukan di Rumah Sakit pemerintah, puskesmas, RS swasta ataupun perusahaan swasta. Parahnya masa berlaku rapid test hanya berlaku 7 hari dan swab test 7 hari. Setelah itu hasi test sudah tidak berlaku dan harus ditest ulang.

Kebijakan inipun direspon banyak pihak. Ratusan supir truk logistik yang telah melakukan perjalanan ke pulau Bali, menggelar protes menolak rapid test di pos tanjung, kecamatan Kalipuro, Banyuwangi Jawa Timur, Kamis, 18 Juni 2020.

Sejumlah warga mengeluhkan bahwa mahalnya rapid test dan swab test covid-19, menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat. Padahal saat ini telah diberlakukan new normal.  Tidak hanya pada transportasi, keluhan juga dirasakan oleh warga yang berobat di rumah sakit.

Pemilik akun twitter @rusli_andi mengaku barusaja kehilangan cucu, karena lambannya penanganan sebuah rumah sakit di Bandung Jawa Barat. Ia pun mengungkap bahwa harus menunggu hasil rapid test selama 7 jam untuk menangani pasien yang akan melahirkan.

DPR RI pun mempertanyakan kemana anggaran corona yang 905,1 triliyun rupiah disamping masyarakat harus membayar sendiri biaya rapid test. Tentu ini menjadi beban baru mereka disaat kondisi perekonomian masyarakat melemah akibat pandemi. 

Pengamat kebijakan publik dari universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan saat ini terjadi komersialisasi test virus corona yang dilakukan oleh rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji test ini.

Sistem kesehatan berbasis asuransi yang selama ini dibangga-banggakan nyatanya, tidak memberikan solusi. Rakyat yang sudah dibebankan membayar premi mahal, saat membutuhkan layanan masih harus membayar. Karena birokrasi layanan kesehatan dibuat berbelit demi meraih banyak keuntungan. Bahkan ironisnya rezim penguasa siap men-support mereka dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan. Tak peduli jika banyak rakyat dikorbankan. 

Sistem ini benar-benar jauh dari kata manusiawi, semuanya termasuk urusan kesehatan serba diukur dengan takaran untung rugi. Hal ini memang niscaya, mengingat bahwa negara ini tegak diatas paradigma yang rusak yaitu akidah sekulerisme. Yang mendasari sistem hidup hari ini, benar-benar menafikkan nilai kebaikan alias halal  haram. Dan sebaliknya, begitu mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan termasuk kesehatan.

Berbeda jauh dengan sistem Islam, sistem ini tegak atas landasan keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dengan mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan yang termanifestasi dalam bentuk ketundukkan pada aturan hidup yang diturunkan Allah Ta'ala yakni syariat Islam.



YOUR REACTION?

Facebook Conversations