Oleh: Diana Sahal

Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menyebutkan terdapat sebanyak 97.000 ditemukan data ASN misterius. Negara terus memberikan gaji tiap bulan tapi orang yang dituju tidak ada (fiktif). (nasional.kompas.com, 24/05/2021).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya, kurangnya informasi PUPNS (Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil), kesulitan akses PUPNS, status mutasi, meninggal dan berhenti tidak dilaporkan ke instansi BKN, pendataan masih manual, kelalaian biro SDM di instansi dalam mengurus data kepegawaian. (m.merdeka.com, 27/05/2021).

Hal tersebut nenunjukkan bahwa sistem pendataan begitu lemah. Sehingga hampir seratus ribu data yang ditemukan adalah misterius. Namun, Almas Sjafrina (ketua Peneliti Indonesian Corruption Watch) menduga kuat bahwa adanya mafia yang terlibat dalam kasus ini. tak mungkin hanya kesalahan sistem. (nasional.okezone.com, 29/05/2021).

Hal senada juga diungkapkan Guspar di Gaus (anggota komisi II DPR dari PAN) bahwa bisa jadi oknum PNS fiktif berekolusi dengan institusi atau atasan yang bersangkutan. (cnnindonesia.com,28/05/2021).

Akibat kasus tersebut, tentu negara mendapatkan kerugian yang tak sedikit. Begitulah potret sistem pendataan dalam Demokrasi yang diterapkan. Bahkan, permasalahan ini juga sempat terjadi ketika pendataan bansos yang akhirnya salah sasaran. Begitu juga dengan kasus dugaan ratusandata pesantren fiktif masuk dalam penerima hibah Banten. Artinya, terjadi kelalaian dalam pendataan. Namun, hal itu terjadi berulang kali sehingga tampak tidak ada penyelesaian yang solutif agar kesalahan tidak terulang kembali. Kasus tersebut merupakan salah satu dari potret bobroknya birokrasi dalam sistem Demokrasi.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang menerapkan pendataan yang jelas. sehingga seseorang yang bekerja akan diupah sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan, bersegera memberikan upah adalah hal yang diperintahkan. Maka, kesejahteraan pun terjamin bagi seluruh warga negara. Rasulullah Saw mengatakan, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu majah).

Ada beberapa sebab yang membuat sistem dalam Islam menjamin warga negaranya sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk melakukan kecurangan dalam mendapatkan upah/gaji. Pertama, setiap warga negara mendapatkan binaan keimanan, sehingga apapun yang dilakukan akan berpedoman pada hukum Syara'. Kedua, penguasa yang adil. Orientasi daripada para penguasa yang ada dalam Islam adalah ri'ayah asy syuun al ummah atau mengurusi urusan umat. Sehingga, penguasa memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi umat. Ketiga, kontrol dari semua pihak baik yang ada dalam tatanan struktur kenegaraan, ataupun lapisan masyarakat lainnya yang mana masih bagian dariwarga negaranya.

Maka dari itu, mengusung sistem Islam sebagai solusi tidak hanya sekedar kewajiban, juga kebutuhan ummat saat ini. 

Wallahu'alambisshowwaab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations