Oleh: Maman El Hakiem


Siapa Mau? Tes Usap Cuma Rp 800 ribuan. Demikian, judul berita di halaman muka Koran Tribun Jabar, 29 September 2020. Itu adalah taksiran untuk biaya tes PCR Covid-19 perorangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP).

Meskipun pemerintah belum menyetujui nya, pertimbangan harga tersebut dianggap batas atas, mengingat mahalnya biaya tes pada rumah sakit swasta yang bisa menyentuh jutaan rupiah, bahkan sampai 2,5 juta, padahal menurut para ahli biaya paling mahal harusnya 500 ribu.

Tetapi, berapapun biayanya bagi masyarakat tertentu menjadi beban berat. Karena mereka di tengah pandemi harus berjuang dengan urusan ekonomi ,sementara ancaman wabah pun di depan mata. Ironinya masyarakat masih banyak yang belum sadar protokol kesehatan, sehingga sangat rentan untuk tertular. Wajar jika mereka akhirnya jadi serba salah dalam bersikap. Ada dan tiadanya covid-19, bagi mereka adalah realita hidup yang harus dihadapi. Persoalan ketahahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya menjadi alasan untuk tidak takut pada covid-19.

Masalahnya kemudian, ketika benar-benar wabah itu menimpa keluarganya, mereka semakin jatuh ke jurang kemiskinan yang paling dalam. Sekedar biaya tes usap saja harus meronggoh ratusan ribu, belum lagi jika telah dinyatakan positif semakin berat bebannya. Bukan saja beban finansial, tetapi juga beban sosial yang menganggap dirinya "aib" bagi lingkungan. Terkucil dari kehidupan yang normal.

Benar jika ada asumsi orang miskin di negeri ini dilarang sakit, apalagi sakit karena covid-19. Karena negara tidak menjamin kesehatan rakyatnya secara tulus, semuanya telah diserahkan kepada lembaga penjamin semisal asuransi BPJS. Mereka yang tidak ikut serta dalam BPJS sudah pasti harus membiayai sendiri biaya kesehatannya.

Bagi kapitalisme, urusan kesehatan seperti tes PCR, dan segala macamnya tidak ada yang gratis. Alih-alih menjadi misi pelayanan negara bagi rakyatnya, malah ada yang menjadikannya sebagai lahan bisnis. Yang gratis bagi rakyat hanya masker dan bantuan sosial yang sifatnya insidental, itupun diduga sering disunat dan menjadi alat politis sebagai ajang kampanye kekuasaan.

Betapa buruk penangan covid ala kapitalisme ini. Negara masih menuruti syahwat politiknya, nyawa rakyat dikorbankan. Lihat saja bagaimana agenda pilkada tetap ngotot harus terlaksana, padahal pandemi ini semakin memuncak. Cermin sistem yang tidak manusiawi yang harusnya rakyat sadar untuk tidak lagi memberikan dukungannya. Kunci runtuhnya kapitalisme sebenarnya sederhana, rakyat tidak percaya pada sistem yang batil ini, karena manusia dijadikan sapi perahan oleh para pemilik modal.

Kekuasaan sejatinya berada pada tangan rakyat, tetapi kedaulatan berada pada hukum Allah SWT. Sudah saatnya rakyat memberikan kepercayaan kekuasaannya pada mereka yang benar-benar mau menerapkam aturan hukum Allah SWT untuk diterapkan di tengah masyarakat. Agar wabah ini segera berakhir dan kehidupan rakyat menjadi sejahtera segera terapkan syariah secara kaffah.

Wallahu'alam bish Shawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations