Oleh Rika AF

Pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor bersama sejumlah tokoh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam di Bogor melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor dan jajaran fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor pada Kamis (25/6/2020).

     Pertemuan tersebut membahas tentang masalah yang saat ini ramai dibicarakan yaitu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dan mereka bersepakat untuk menolak tegas RUU yang disinyalir bisa memberikan peluang bangkitnya kelompok komunis itu.

“Kami menolak tanpa kompromi diundangkannya RUU HIP dalam bentuk apapun,” ujar Pimpinan GNPF Ulama Bogor Ustaz Wilyudin Dhani saat menyampaikan pernyataan bersama.

     Mereka juga mendesak aparat keamanan agar mengusut tuntas inisiator RUU HIP. “Mendesak aparat untuk mengusut inisiator RUU HIP baik perorangan atau lembaga bahkan partai politik yang melakukan dugaan makar terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa,” kata Dhani.

Selain itu, mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk berjuang bersama menolak setiap undang-undang yang dapat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia.

https://suaraislam.id/pks-dan-ormas-islam-bogor-tolak-ruu-hip/

     Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat reaksi beragam di tengah masyarakat.

Walaupun saat ini pembahasan RUU HIP telah ditunda, penolakan terhadap RUU tersebut terus mengalir. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

     Namun hal itu justru dirasa tidak tepat oleh berbagai pihak sehingga RUU HIP mendapatkan penolakan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah MUI yang menilai bahwa pembahasan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan lagi karena secara logika hukum, keberadaannya aneh.

Anwar menyebut, RUU HIP mengatur persoalan Pancasila, padahal Pancasila adalah sumber hukum itu sendiri.

"Lalu timbul pertanyaan, kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi undang-undang? UU itu kan di bawah UUD 1945," kata Anwar dikutip Kompas.com (18/6/2020).

     Beruntungnya banyak ulama-ulama yang sepakat menolak rancangan ini sebab RUU HIP akan membuka celah bagi ideologi komunis untuk berkembang di negeri ini. 

Tidak hanya ideologi komunis yang berbahaya, tetapi juga ideologi kapitalis yang sedang berkuasa saat ini merupakan ancaman bagi masyarakat. Sebab dalam ideologi kapitalis hanya memandang satu individu saja yang mana apabila satu individunya sejahtera maka dianggap semua rakyat sudah sejahtera. Tentu saja hal itu tidak adil.

     Selain itu, peraturan yang dibuat pada sistem kapitalis pun dibuat oleh individu-individu yang berwenang saja sesuai dengan kepentingannya berdasarkan "kemanfaatan".

Dan banyak lagi kecacatan sistem kapitalisme yang pada kenyataannya sangat bertentangan dengan pancasila. 

     Jika terus mempertahankan ideologi saat ini, rakyat tidak akan menemukan titik kesejahteraan. Sebaliknya, rakyat justru akan selalu diperas oleh pemerintah yang haus kekuasaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengayomi dan menjamin kesejahteraan rakyat.

     Hanya ideologi islam yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan membawa kebaikan bagi seluruh penduduk bumi. Sebab islam bukan sekedar agama ritual saja tetapi juga ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Aturan dalam khilafah berasal dari Al-Khalik yang menciptakan manusia. Sehingga hanya khilafah yang mampu mengatasi permasalahan umat yang ada saat ini. 

     Itulah kebutuhan kita sebagai manusia terhadap khilafah, bukan hanya untuk kaum muslimin tetapi juga untuk alam semesta dan seisinya. Sebab islam adalah Rahmatan lil a'lamin. 

     Sudah seharusnya kita memperjuangkan kembali tegaknya khilafah di bumi-Nya ini. Sebab tidak ada ideologi yang shahih selain ideologi islam, yaitu Khilafah Islamiyah. 

Wallahu a'lam bishawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations