Oleh : Ummu Agyta

Kasus kematian covid 19 di Indonesia terus melonjak melampaui negara-negara lain dengan kasus terburuk, kasus kematian harian di Indonesia melampaui Brazil, Inggris, India, dan Amerika Serikat, distribusi pasokan oksigen, dan obatan yang terbatas, semakin memperburuk situasi darurat covid 19 saat ini.

Meskipun pelaksanaan ppkm darurat telah dilakukan, hal ini pun dinilai belum cukup untuk membendung laju penularan, covid 19, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan masa ppkm darurat akan diperpanjang hingga akhir juli tahun 2021. Namun di saat yang sama kita juga masih melihat mobilitas manusia antar negara, masih terus berjalan, meskipun disertai dengan syarat protokolis kesehatan dengan ketat, situasi pandemi global covid 19 hari ini, yang tidak kunjung bisa diselesaikan oleh peradaban sekuler kapitalis, bahkan semakin buruk situasinya. Kalau kita telusuri berawal dari kesalahan strategi, dalam mengatasi pandemi yang digagas oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yang diadopsi oleh berbagai negara yakni memiliki prinsip yang dijalankan, dalam menyelesaikan pandemi adalah dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Menyelesaikan pandemi dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi adalah bukti kegagalan kapitalisme sekuler, yang hari ini mendominasi peradaban dunia, gagal mendistribusikan kekayaan di tengah manusia, dan juga bukti kegagalan potret peradaban kapitalis sekuler membangun sistem keuangan negara yang kokoh, dan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama di saat situasi wabah.

Jika kita melihat fakta yang kita saksikan hari ini, di mana negeri kita pada hari ini diatur dengan konsep kapitalis neoliberal, berbagai kepelikan terhadap kondisi hari ini, semuanya dilandasi karena pelaksanaan penerapan sistem politik demokrasi, dan sistem ekonomi liberal, yang dijalankan saat ini.

Akhirnya kita bisa melihat pemerintah yang senantiasa abai terhadap urusan rakyat, karena pemerintahan di dalam negara sistem neoliberal ini hanya sebatas regulator. Begitu juga sistem ekonomi liberal yang dijalankan saat ini, telah berhasil menciptakan berbagai ketimpangan ekonomi, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya ekonomi yang kita miliki, itu tidak sama, berbagai sumber kekayaan justru dikuasai oleh segelintir kapitalis, sementara mayoritas rakyat yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Akhirnya kita juga bisa melihat, angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan justru meningkat dan kesejahteraan, rakyat pun, semakin  jauh dari harapan. Ditambah selama penangan pandemi ini yang salah, justru semakin memperparah kondisi buruk yang dialami rakyat, karena sistem pengelolaan kapitalis neoliberal.

Konsep Islam Di Dalam Menjamin Kebutuhan Pokok Rakyat

Dalam pandangan Islam pemenuhan kebutuhan dasar itu bener-bener terwujud dalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu pemenuhan yang bersifat individual dengan standar kelayakan umumnya masyarakat di tempat hidup, dan hal ini diwujudkan baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi sulit ketika tertimpa wabah, dan kuncinya adalah pada penerapan Islam kaffah, dengan pilar utamanya adalah pada penerapan sistem politik dan sistem ekonomi Islam

Secara politik, Islam telah menetapkan pemerintah adalah penanggungjawab (Ro'in) juga pelindung (junnah), bagi rakyat, peran sentral pengaturan seluruh urusan-urusan rakyat, wajib berada di pundak negara sebagaimana sabda Rasullah SAW.

Imam atau khalifah adalah ibarat pengembala dan dia bertanggungjawab terhadap gembalaannya (rakyatnya) (HR Al- Bukhari muslim).

Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, papan, negara wajib menjamin pemenuhannya secara individu per individu, tanpa ada satu orang pun yang tidak mendapatkannya, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, ketika negara menjalankan lockdown, maka bukan hanya kebutuhan rakyat miskin yang ditanggung, tapi juga kebutuhan seluruh rakyat yang sedang dilockdown, wajib disediakan oleh negara, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut pun diantar, oleh negara ke lokasi atau ke tempat rakyat yang sedang dilokalisir, dan untuk menjalankan fungsi tersebut, tentu negara menyediakan sarana transportasi dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya, sehingga seluruh barang-barang kebutuhan rakyat bisa terdistribusi secara merata, dan rakyat tidak perlu melakukan mobilitas di luar rumah, yang justru akan semakin memperparah penularan wabah.

Syariat Islam Mampu Menciptakan Mekanisme Harta Kepada Siapa Pun

Fakta dalam peradaban Islam yang pernah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad lebih, dimulai dari masa Rasulullah SAW membangun negara Islam di Madinah, Islam semakin meluas ketika di bawah kepemimpinan para Khalifah, maka terlihat harta tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja, karena seperti ini dilarang dengan keras oleh Allah Swt dalam salah satu firmannya dalam surat Al Hasr ayat 7.

Dan dalam Khilafah, negara tidak mengambil untung dalam melayani warganya. Dalam kondisi darurat wabah, negara bisa menggerakkan semua kemampuan negara, semisal industri berat (industri militer) untuk membuat APD, ventilator atau alat medis lainnya secara massal. Anggaran yang semula masuk kategori “sunnah” bagi negara, atau bahkan “fardhu” namun tidak mendesak, semisal memperbarui alat persenjataan pasukan jihad, bisa diubah prioritasnya di bawah ri’ayah kepada rakyat terdampak wabah.

Bahkan bila uang yang dimiliki negara masih juga belum cukup, negara bisa mengambilnya dari para aghniya. Negara bisa mengumpulkan donasi atau bahkan pajak sementara, untuk bersama-sama menyelamatkan rakyat yang terdampak wabah.

Wallahhu A'lam Bishshowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations