Oleh : Rufaidah Al-Anshariyyah
Pegiat Opini Kolaka

Mendengar nama Abdee Slank, Pikiran kita secara otomatis mengarah pada gitaris grup band Slank. Namun beberapa waktu ini nama Abdi Negara Nurdin yang lebih dikenal dengan nama abdee slank menjadi pembicaraan yang hangat di media sosial.

Bagaimana tidak, abdee yang dikenal lewat bandnya kini diangkat menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (persero). Menurut Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak. "Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee," kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Minggu (30/5/2021).

Jika kita melihat kebelakang Abdee memiliki andil dalam kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden. Abdee merupakan pendukung Joko Widodo sejak pencalonan beliau pada pemilihan presiden tahun 2014 dan kemudian berlanjut pada pemilihan presiden pada tahun 2019. Ia ikut meramaikan konser "Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju Bersama Gerakan #BarengJokowi" pada 13 April 2019. (Kompas.com 29/5/2021). Namun ternyata tak hanya abdee yang menempati jabatan bergengsi sebagai Komisaris pada salah satu BUMN, ada sederet nama yang berada dibalik pemenangan jokowi saat Pilpres tahun 2019 yang kemudian mendapat kursi komisaris pada BUMN. Mereka adalah Ahmad Erani Yustika (PT Wastika Karya), Dini Shanti Purwono ( PT Perusahan GasNegara), Bambang Brodjonegoto (Telkom Indonesia), Budiman Sujatmiko (PTPerkebunan Nusantara V), Said Aqil Siradj (PT Kereta Api Indonesia), Eko Sulistyo (PT PLN), Dyah Kartika Rini (PT Jasa Raharja), Gatot Eddy Pramono (PT Pindad), Fadjroel Rachman (Wastika Karya), Kristia Budiyarto dan Zuhairi Misrawi (PT Yodya Karya).

Adanya sejumlah nama dengan latar belakang profesi yang tidak sesuai dengan posisi yang diduduki, memberikan gambaran adanya politik balas budi dalam pengangkatan komisaris BUMN. Hal ini juga di terangkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, menilai penunjukan seseorang untuk menempati jabatan Komisaris di Badan UsahaMilik Negara (BUMN) akhir-akhir ini lebih banyak bernuansa balas budi daripada kompetensi.“Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, dimana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni penunjukannya terkesan lebihbanyak bernuansa sebagai balas budi, karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” ucap dia menambahkan. (Fajar.co.id 30/5/2021).

Akar Masalah

Politik balas budi tak lepas dari penerapan demokrasi kapitalisme, yang membuat terjadinya simbiosis mutualisme antara calon yang diusung dan pendukungnya, antara para pengusaha yang memiliki modal besar dan para elit politik. Pada kenyataannya “pesta demokrasi” baik pilkada ataupun pilpres itu mahal, yang mana secara langsung merupakan pertarungan politik dimana salah satu resource-nya adalah modal. Para kandidat tentu menyiapkan cost politiknya,oleh karena itu mereka membutuhkan pemilik modal untuk mensuplay dana yang besar, mereka telah menyiapkan modal yang besar untuk berkompetisi dalam pertarungan politik itu dengan satu impian bisa menang. Implikasi negatif adalah hanya para elit yang punya “modal”, atau minimal punya jaringan dengan para pemilik modal atau yang memiliki massa yang banyak yang bisa terjun kearena pertarungan dalam suksesi demokrasi itu.

Dari sinilah kita melihat adanya kolaborasi kepentingan antara pemimpin terpilih dengan para pemilik modal atau jasa. Harus ada balas budi yang dilakukan oleh sang pemenang yang terpilih kepada para pemilik modal yang telah mengantarkannya pada kursi puncak kekuasaan, mereka yang memenangkan pertarungan politik harus mengembalikan nilai serupa berupa imbalan jasa dalam berupa proyek – proyek pembangunan atau pun menduduki jabatan formal dalam lingkar kekuasaan meski sebenarnya minim kompetensi.

Kemudian apa yang terjadi dengan produk demokrasi yang terkontaminasi oleh oligarki berjubah kapitalis seperti ini?  kelompok oligarkiakan mendikte kebijakan penguasa kemudian berimbas nantinya pada proses pengambilan dan pembuatan kebijakan, sehingga akan muncul “kebijakan titipan”  yang mana kebijakan tersebut akan mengarah keatas. Kebijakan terkesan hanya untuk para kalangan elit pemilik modal, sebagai imbalan balas budi, akibatnyahak rakyat tentang kesejahteraan dan keadilan terampas. Tak hanya itu rakyat pun terhalang untuk mendapatkan pejabat yang adi dan berkualitas akibat dari bagi-bagi kekuasan yang berada dalam lingkaran oligarki meski pejabat yang di tunjuk justru bukan pakar di bidang yang digeluti.

Dengan demikian, akibat sistem kapitalisme demokrasi mengakibatkan pengelolaan BUMN saat ini salah orientasi, sehingga kinerjanya diukur dengan ukuran untung rugi sebagaimana korporasi swasta.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang mana dalam pelaksanaannya tak ada aturan baku tentang penetapan birokrasi kepemimpinan, sehingga penyusunan birokrasi tergantung dengan lobi – lobi politik atau bagi – bagi kekuasaan yang tak dapat terhindarkan.

Dalam sistem Islam pengaturan birokrasi harus sesuai dengan atran syariat islam. Rasullulah SWA bersabda “ Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancuran”, seorang arab baduwi berkata “bagai mana amanah di sia-siakan?” beliau bersabda “ jika urusan diserahkan selain ahlinya,maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Al Bukhori).

Dalam menyusun birokrasi harusnya berdasarkan kapasitas dan kelayakkannya, mereka yang mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya selain dari itu hal yang terpenting adalah keamanahannya. Seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Sebaliknya pemimpin yang khianat sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya, dan menelantarkan rakyatnya.

Islam Memberi Solusi

Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Fudhail bin Iyadh menuturkan, hadits ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah SWT untuk mengelola urusan kaum muslim (publik), baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat.

Dalam Islam, landasan memilih pemimpin negara adalah akidah dan hukum syara, bukan kemaslahatan atau manfaat dalam kacamata akal manusia. Dan hal ini nampak nyata dari periode ke periode kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Bahkan tradisi ini terus berlangsung di masa-masa setelahnya, hingga sistem khilafah terakhir yang berpusat di Turki runtuh pada tahun 1924 M.

Dengan demikian, jelas bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam tak hanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, tapi juga tentang dengan apa dia akan memimpin. Artinya, dalam sistem Islam, soal person dan sistem, tak bisa dipisahkan. Keduanya, bak dua sisi mata uang.

Sayangnya, inilah yang justru nampak jelas dalam sistem kepemimpinan sekuler demokrasi. Sistem ini hanya berorientasi duniawi dan materi, sehingga dalam masyarakat yang didominasi pemikiran sekuler, kepemimpinan nenjadi hal yang diperebutkan. Bahkan untuk meraihnya mereka bisa menghalalkan segala cara. Dan inilah yang sedang kita saksikan hari ini, termasuk di Indonesia.

Walhasil, sejak Rasulullah Saw diutus tidak ada masyarakat yang mampu melahirkan para pemimpin yang amanah dan adil kecuali dalam masyarakat yang menerapkan sistem Islam. Maka, penguasa yang amanah tidak akan mengkhianati rakyatnya, dan tidak membiarkan rakyatnya menderita kelaparan serta tertimpa kemiskinan. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan agama Allah. Karena satu-satunya kepentingan para pemimpin dalam sistem Islam adalah keridhaan Allah terhadap pelaksanaan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Maka. akan kita dapati para pemimpin dan para pejabatnya yang memiliki ketakwaan tinggi, justru selalu merasa khawatir jikalau mereka tak menjalankan amanah urusan rakyat dengan baik. Maka jadi tugas kaum muslim untuk mewujudkan kekuasaan yang amanah dalam sistem Khilafah Islamyah. 

Wallahu‘alam bishowwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations