Oleh: Siti Emiatun
Bogor

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut negara-negara Otokrasi atau Oligarki, efektif mengatasi wabah Corona atau Covid-19. Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelistrir orang. Benarkah demikian?

Menurut Tito, negara penganut Demokrasi cenderung kesulitan tidak bisa memaksa rakyatnya. Negara penganut Demokrasi seperti Amerika, India, Indonesia dan yang lainnya ternyata terbukti mengalami kegagalan dalam menangani penyebaran wabah Covid -19 ini. Kegagalan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi para penguasa dan rakyat akan persoalan penyebaran Covid-19 yang tak kunjung selesai.

Pernyatan bahwa solusinya dengan mengganti sistem Demokrasi dengan sistem Oligarki atau Teokrasi dengan alasan karena rakyat bisa dipaksa untuk mengikuti aturan penguasa tentu tidak menyentuh akar masalah.

Penyebaran Covid-19 yang terus meningkat dengan makin banyaknya jumlah yang meninggal ini dikarenakan sistem demokrasi kapitalis itu sendiri. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha dan mengesampingkan nyawa masyarakat. Penanganan penyebaran virus covid-19 yang tidak serius sejak awal masuknya virus ini ke Indonesia, menjadi penyebab utama. Tidak adanya lockdown, PSBB yang setengah-setengah,  tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat oleh negara,  menjadikan rakyat harus berjibaku dengan virus ini. Dilematis, di satu sisi masyarakat harus keluar rumah untuk bekerja, di sisi yang lain ancaman virus yang mengancam nyawa.

Penanganan penyebaran covid-19 hingga tuntas tidak hanya terkait masalah otoriterianisme (kemampuan penguasa untuk memaksa rakyat)  atau demokrasi dengan kebebasan berperilakunya saja tapi terkait landasan berfikir/ideologi,sistem dan aturan yang dijalankan. Tapi juga sumber pendanaan. Karena mengatasi  masalah covid-19 tidak melulu perkara teknis berupa pemaksaan rakyat untuk tetap tinggal dirumah, akan tetapi terkait juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar selama isolasi. Tersedianya sarana-sarana kesehatan dan penyembuhan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut hingga wabah berlalu.

Semua itu akan berhasil ketika landasan berfikir yang digunakan pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanah dan posisinya sebagai penanggungjawab (roo'in) dan tameng (junnah). Bukan dengan menjadikan tanggung jawabnya sebagai beban tetapi amanah. Hanya khilafahlah yang memiliki landasan berfikir demikian.  Kholifah sebagai roo'in dan junnah akan berupaya keras untuk mencari jalan keluar untuk rakyatnya semata-mata karena perintah dari Allah SWT. Hal ini akan menjadikan langgengnya pelaksanaan amanah hingga tuntas. 

Terkait dengan pendanaan, sistem Khilafahlah satu-satunya sistem yang tidak menggantungkan pendanaan APBN dari pajak. Dalam situasi pandemi saat ini, pajak menjadikan rakyat kesulitan untuk memenuhinya. Khilafah memiliki sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Diantaranya dari kekayaan alam yang tidak boleh dikuasai individu/swasta, seperti emas, perak, minyak dan barang tambang lainnya. Serta kekayaan hasil hutan, laut dan hasil bumi lainnya. 

Khilafah juga mempunyai sumber kekayaan lain, seperti dari zakat, khoroj, fai, jizyah dan lain-lain.  Banyaknya sumber pemasukan kas negara (baitul mal) akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan selama pandemi. Demikian juga cara-cara menghadapi wabah yang ditetapkan syariat akan menjadikan Khilafah mempunyai mekanisme yang jelas dan tegas. 

Faktor-faktor inilah yang menjadikan Khilafah akan mampu menghadapi wabah hingga tuntas. Tanpa diganggu oleh kepentingan-kepentingan yang menyebabkan kegagalannya.

Wallahu a'lam bishowab

YOUR REACTION?

Facebook Conversations