Oleh : Ayla Ghania
Pemerhati Politik

Kritikan Adian Napitupulu terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak mendapat apresiasi. Minimal, kritik tersebut menyadarkan bahwa BUMN sedang tidak sehat. Adian menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN dan anak perusahaan menempati posisi direktur dan komisaris.

Penempatan sejumlah pimpinan BUMN  dianggap tidak tepat termasuk pemilihan dari kalangan milenial dan pensiunan.

‘Bersih-bersih’ BUMN

Akhir tahun lalu rakyat dibuat tertegun dengan daftar puluhan BUMN yang terancam bangkrut. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut ada 7 BUMN yang tetap merugi meski telah mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sejak tahun 2015 (republika.co.id, 2/12/2019).

Sementara utang BUMN juga tidak bisa dianggap enteng. Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan beban utang BUMN disebabkan karena Pemerintah membangun infrastruktur fisik yang kebanyakan bersifat konsumtif. Ditengah BUMN tidak ada pemasukan, dipaksa membuat jalan tol dan bandara. Akhirnya BUMN mencari jalan utang (akurat.co, 9/7/2020).

Sejak hari pertama pelantikan Menteri BUMN tanggal 23 Oktober 2019, ErickThohir langsung melakukan rapat terbatas dengan sejumlah direksi perusahaan BUMN. Erick menyatakan akan melakukan ‘bersih-bersih’ dimasa kepemimpinannya. Sebulan setelah pelantikan sampai bulan Juni 2020, Erick masih melakukan bongkar pasang direksi dan komisaris BUMN.

Erick beralasan melakukan pencopotan dan mutasi pegawai eselon I Kementerian BUMN demi kekompakan. Erick mengangkat 2 wakil menteri dan memangkas 4 deputi yang awalnya ada 7 deputi guna efisiensi. Kemudian mengangkat 4 staf khusus guna memberi saran dan pertimbangan diluar tugas kementerian.

Pemecatan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Ari Askhara sempat menjadi berita panas. Disusul 4 direksi yang diduga terlibat penyelundupan motor Harley Davidson. Mencopot Dirut Antam, Arie Prabowo Ariotedjo dengan alasan banyak proyek mangkrak. Mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Komisaris Utama Pertamina (idntimes.id, 12/6/2020).

Selain menunjuk mantan petinggi KPK, Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama BTN. Erick juga memasukan politikus sebagai komisaris di Bank BUMN. Arif Budimanta (PDIP) di Bank Mandiri, Pataniari Siahaan (PDIP) di Bank BNI, Dwi Ria Latifa (PDIP) di Bank BRI serta Zulnahar Usman (Hanura) di Bank BRI (medan.tribunnews.com, 21/2/2020).

Erick berharap dengan ‘bongkar-pasang’ direksi dan komisaris, BUMN memiliki integritas lebih tinggi dan bekerja lebih baik. Selain itu, diharapkan tidak lagi ada gurita bisnis yang akan menggulung BUMN itu sendiri (finance.detik.com, 23/11/2019).

Erick Thohir digugat

Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati digugat oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) atas dugaan perbuatan melanggar hukum. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui pendaftaran online, pada Senin 20 Juli 2020.

Kepala Bidang Media FSPPB, Capt. Marcellus Hakeng mengatakan bahwa FSPPB tidak dilibatkan atas terbitnya Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Struktur Organisasi Dasar Pertamina (Persero) dan pembentukan lima Subholding Pertamina. Padahal seharusnya memperhatikan kepentingan karyawan yang diwakili serikat pekerja (finance.detik.com, 22/7/2020).

Pengurus Bidang Hubungan Industrial dan HUKUM FSPPB, Dedi Ismanto juga menyatakan bahwa keputusan Erick adalah keputusan sepihak yang merugikan pekerja Pertamina. Perubahan Struktur Organisasi tentu akan merubah jabatan, hak, kewajiban dan status kepegawaian (cnnindonesia.com, 22/7/2020). Sistem rekrutmen yang tidak transparan, tentu akan memberi kesempatan dalam penempatan orang-orang titipan.

Massa 212 menggelar aksi bertema ‘Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI di Monas, Jakarta. Salah satu yang disuarakan adalah tuntutan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Salah satu orator, Marwan Batu bara menyebut selain kasus pelecehan agama, ada banyak kasus korupsi yang melibatkan Ahok semasa menjabat di DKI Jakarta (finance.detik.com, 22/2/2020).

Sementara itu, Ombudsman RI menemukan 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Ombudsman menerima keluhan dari komisaris BUMN atas rekan kerja mereka yang rangkap jabatan jarang hadir saat rapat. Mereka sulit dimintai pendapat saat pengambilan keputusan di BUMN. Akhirnya, hal ini memicu kecemburuan karena penghasilan mereka tetap ganda (finance.detik.com, 3/7/2020).

Pada hari Jum’at, tanggal 10 Juli 2020, Relawan Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) juga melaporkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan ke Ombudsman. Kedua menteri dilaporkan karena melanggar undang-undang tentang rangkap jabatan yang berpotensi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Termasuk soal perwira TNI-Polri aktif yang masuk dalam jajaran Komisaris BUMN (suara.com, 10/7/2020)

Menanggapi masalah rangkap jabatan, Erick menyatakan hal itu sudah terjadi sejak lama dan tidak perlu dianggap serius. Bahkan hal itu dianggap sebagai bagian dari sinergitas antara kementerian BUMN dan kementerian lainnya (economy.okezon.com, 12/7/2020). Apakah kita kekurangan orang sehingga rangkap jabatan pun dibiarkan? Semestinya orang baru lebih tepat mengisi jabatan yang kosong dari pada menggeser pejabat lama.

Kalangan milenial juga mengisi sejumlah pimpinan BUMN ada Fajrin Rasyid (34) sebagai Direktur Digital Telkom. Fadli Rahman (33) sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Adrian Zakhary (32) sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. M Arief Rosyid Hasan (33) sebagai Komisaris Independen bank Mandiri Syariah, serta Septian Hario Seto 936) selaku komisaris PT BNI (liputan6.com, 20/6/2020).

Deputi SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni menanggapi penunjukan milenial sebagai direktur BUMN merupakan bagian dari eksperimen kecil-kecilan untuk mengejar ketertinggalan (finance.detik.com,22/6/2020). Tentu pernyataan ini menyakitkan, disaat peliknya dampak pandemi covid-19 yang juga berimbas terhadap BUMN.

Rindu Pemimpin yang Amanah, Adil dan tidak Korup

Ditengah runtuhnya kepercayaan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan cara membangun kepercayaan itu. Menjadi seorang pejabat tidak bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan. Karena pernyataan seorang pejabat akan diperhatikan oleh rakyat kemudian akan diuji, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan tindakan/kebijakan atau tidak.

Nampak sulit untuk menemukan pemimpin yang amanah, adil dan tidak korup dalam sistem demokrasi. Mahalnya biaya pemilu tak cukup hanya menguras kantong pribadi. “No Free Lunch” menjadi beban moril penguasa yang berhasil duduk ditampuk kekuasaan kepada tim sukses. Tidak lagi peduli etika politik apalagi kepentingan publik. Padahal Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur’an :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlahkalian mengkhianati Allah dan Rosul-Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tau”. (TQS. Al Anfal ; 27)

Rasulullah saw pun bersabda :

“Tidaklah seorang hamba – yang diserahi oleh Allah tugas mengurus rakyat– mati pada hari kematiannya, sementara ia menghianati rakyatnya, Allah mengharamkan surga bagi dirinya” (HR Muslim)

Islam memiliki aturan komprehensif terkait pemilihan Kepala Negara serta pejabat negara lainnya. Kepala Negara adalah lelaki muslim yang memiliki kepribadian Islam. Dia harus menyadari bahwa Jabatan adalah sebuah amanah. Kesadaran akan amahan menghindari seorang membuat kebijakan yang akan mengkhianati rakyatnya.

Tidak dibenarkan adanya tim sukses dalam pemilihan Kepala Negara sehingga hutang budi politik bisa dihindari. Dalam hal ini akan meminimalisir penunjukan pejabat atas dasar Kolusi dan Nepotisme. Penunjukan pejabat Negara berdasar integritas dan kapabilitasnya untuk memimpin, menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal ini menjadi penting seorang Kepala Negara yang merdeka, tidak dikendalikan oleh siapapun.

Proses baiat menjadi janji seorang Kepala Negara (Khalifah) untuk senantiasa taat terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah.  Kepala Negara harus memiliki kemampuan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh. Penerapan Syariat Islam secara kaafah dalam bingkai Khilafah akan melahirkan pejabat-pejabat yang takut berbuat korup. 

Wallahua’lam bish showab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations