Oleh: Darmayanti
Ibu rumah tangga dan aktivis muslimah

Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum mereda, bahkan korban karena Covid-19 semakin bertambah.

Hal tersebut semakin membuat warga yang banyak terdampak Covid-19 baik terkena PHK, dirumahkan sementara berefek pada kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Maka dari itu, warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Jawa Barat berharap Pemprov Jabar melanjutkan program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2021. Mayoritas masyarakat menginginkan bantuan dalam bentuk uang tunai. (INewsJabar.id/30 Desember 2020)

Ketua Divisi Logistik Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Moh Arifin Soedjayana mengemukakan, ribuan saran dan masukan datang dari masyarakat tersebut ditampung secara khusus sebagai bentuk catatan dan evaluasi proses penyaluran bansos yang berjalan dalam dua tahap pendistribusian sepanjang 2020 ini. "Jadi apaapun saran dan masukan dari warga kami tampung. Demi perbaikan penyaluran kedepannya". (INewsJabar.id/30 Desember 2020)

Diketahui, pemerintah propinsi Jabar menyalurkan bansos kepada sekitar 1.900.688 keluarga rumah tangga (KRTS) penerima. Pada tahap I-III, warga diberikan paket sembako dan uang tunai, sementara pada bansos tahap IV sepenuhnya uang tunai.

Masyarakat sangat berharap pada bansos dari pemerintah adalah hal yang wajar, sebelum ada wabah virus Covid-19 saja masyarakat sudah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, banyak yang terkena imbas dari pandemi Covid-19 dalam berbagai sisi. Dari sisi ekonomi, misalnya kepala keluarga yang harus mengalami PHK, ada juga yang dirumahkan sementara hingga waktu tak terbatas, sehingga berimbas terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.

Bansos yang diberikan kepada masyarakat merupakan hal yang lumrah diberikan dari pemerintah kepada rakyatnya, namun di sistem Kapitalis saat ini, hal tersebut seperti sebuah beban bagi pemerintah. Pasalnya pemerintah memakai sumber dana mengatasi Covid-19 dengan berutang kepada IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional). Lagi-lagi beban hutang tersebut akan ditimpakan kepada masyarakat nantinya, bisa lewat kenaikan pajak, kenaikan BBM, kenaikan sembako dan lain sebagainya yang akan dijadikan alasan untuk menekan rakyat agar bisa memenuhi pembayaran hutang kepada IMF.

Dalam sistem Kapitalis, mekanisme pembagian bansos juga dinilai agak ruwet, dari mulai pendataan, data yang ganda, data tidak tepat sasaran, banyak yang tidak valid identitas diri adalah sebagian dari persoalan yang ditemui pada pembagian bansos di tahun 2020. Ditambah pula bantuan tersebut dijadikan ajang sarana kampanye kepala daerah yang maju Pilkada 2020.

Hal tersebut membuat kita miris, betapa tidak rakyat harus menempuh mekanisme berbelit yang diciptakan oleh sistem saat ini untuk mendapatkan haknya. Sungguh rasanya tidak manusiawi mensyaratkan bantuan negara hanya untuk orang-orang yang teramat miskin. Itupun masih harus dengan syarat administratif yang sering kali membuat mereka gagal mendapatkan bantuan. Belum lagi dari sisi besaran dananya yang jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pembatasan fisik. Apalagi bantuan yang terbatas tidak bisa menjangkau semua masyarakat miskin.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam telah menggariskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Sebab penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Setiap pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya". (HRAl Bukhari dan Muslim)

Dalam sistem Islam, soal pangan misalnya, jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara layak melalui mekanisme distribusi yang menjangkau seluruh rakyat. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan pemerintahan Islam akan mengatur setiap kebutuhan rakyat dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Lapangan kerja disediakan pemerintah sehingga setiap kepala keluarga memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini jika terjadi peningkatan rakyat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya pemerintah memberikan bantuan. Mekanismenya langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang faktanya kesulitan mendapatkan bahan pangan. Pemerintah wajib memberikan bantuan dan melakukannya tanpa mekanisme berbelit. Semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit.

Khalifah juga akan mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukan kekurangannya. Sebab membiarkan mereka miskin dan tidak mendapatkan bantuan karena mereka tidak mengajukan diri adalah bagian dari kelalaian pemerintah.

Maka jelas, hanya dalam sistem Islam, masyarakat akan mendapatkan haknya, tidak direndahkan dan tidak dengan mekanisme yang akan menyulitkan rakyat. Semuanya akan dapat terwujud jika dipakainya aturan Islam secara kaffah dan diterapkan dalam Institusi Islam.

Wallahu 'alam bi ash shawab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations