Oleh : Ummu Fahri
Aktivis Dakwah Perindu Perubahan

Awal tahun kemarin ibu kota Indonesia dan berbagai daerah lainnya dihadapkan pada banjir yang terjadi di mana-mana. Bencana banjir adalah kerugian yang terjadi karena aliran air berlebih dan merendam satu daratan. Ada berbagai dampak bencana banjir yang bisa menimpa setiap keluarga.

Bencana banjir dan longsor yang sering melanda berbagai daerah di Tanah Air sebagian besar disebabkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan di kawasan hulu sungai yang merupakan daerah tangkapan air membuat banjir mudah terjadi.

Kemudian kerusakan hutan juga membuat bencana longsor di daerah perbukitan semakin rawan. Jika kerusakan hutan tidak ditangani secara serius, maka bencana banjir dan longsor di Tanah Air seakan semakin sulit dikendalikan.

Memasuki musim penghujan potensi bencana memang tinggi. Apalagi di Jawa Barat sendiri setiap hari 3 bencana alam terjadi. Berdasarkan data kebencanaan, setiap tahunnya, terjadi 1.500 hingga 2.000 peristiwa bencana. Jika dibagi 365 hari, maka setiap harinya terjadi 3 peristiwa bencana alam yang mayoritas diakibatkan oleh air.

Persoalan banjir dan tanah longsor yang melanda negeri ini sudah begitu serius dan sistemis, yang membutuhkan solusi segera dan tuntas. Karenanya penting merumuskan secara benar apa yang menjadi biang keladi dan akar persoalan.

Tidak kurang penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah. Yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan. Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor mematikan.

Namun apa yang kita saksikan hari ini, pembangunan kapitalistik yang berlandaskan paradigma batil sekularisme liberalisme justru menegasikan itu semua. Sebagai konsekuensi logis ketika dunia berada di bawah peradaban sekuler yang dibangun di atas ideologi sekularisme. Sementara ideologi sekularisme sendiri dilandaskan pada asas kompromi bukan kebenaran.

Bahkan cukup mudah diindra sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang lahir dari rahim sistem kehidupan sekularisme tidak memberikan ruang sama sekali bagi kebenaran ilmu pengetahuan, apalagi wahyu. Kecuali, jika mendukung capaian agenda hegemoni negara kafir penjajah, menguntungkan para korporasi, serta rezim berkuasa yang juga pengusaha. Sementara izin lingkungan, dan Analisis Dampak Lingkungan yang dipandang sebagai pengendali, terbukti begitu mudah dimanipulasi dan diperjualbelikan.

Inilah buah pahit sistem kehidupan sekularisme, dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalismenya. Ia biang masalah dan akar persoalan banjir dan tanah longsor sistemik di negeri ini. Persoalan banjir akan terus terjadi bila penguasa tidak memiliki kemauan politik mengurus kepentingan publik dan terus berpegang dengan hukum buatan manusia yaitu kapitalisme yang eksploitatif tak mampu mengentaskan permasalahan banjir yang sudah menjadi penyakit akut ini.

Karenanya, meninggalkan sistem kehidupan sekuler dan kembali pada sistem kehidupan Islam adalah satu-satunya solusi. Islam yang merupakan rahmat untuk seluruh alam mempunyai solusi yang bisa mengatasi banjir dan genangan. Islam dalam naungan negara yaitu Khilafah tentu memiliki kebijakan efektif dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir.

Karena itu mari kita dukung segera penerapan syariat hukum Sang Pencipta dalam naungan Khilafah Islamiyah. Kembali pada pangkuan syariat kaffah (Khilafah) adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah syariat Allah SWT yang diwajibkan pada kita semua.

Wallahu a'lam bishshawwab.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations