Oleh : Ummu Sholahuddin
Penulis & Pemerhati Remaja

"Kita merindukan sosok - sosok pemimpin yang rela menjadi telinga dan mata bagi pencari keadilan, pendamba kesejahteraan dan pengayom bagi masyarakat bawah". (Ahmad Syafii Maarif)

Perkataan yang tegas dari Ahmad Syafii Maarif menorehkan sejuta harapan dengan adanya pemimpin dan para kabinetnya yang mampu memberikan kesejahteraan. Lalu bagaimana wacana Reshuffle yang akan di lakukan oleh pemerintah, dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4) menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Dilansir dari harianaceh.co.id Presiden  Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu merespons soal isu perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Maju Jilid II yang dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Syaikhu berharap, reshuffle dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan untuk kepentingan  akomodasi politik, melainkan untuk membantu kerja presiden dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan.

“Yang penting kita punya bahwa dalam isu-isu reshuffle ini bukan sekedar akomodasi politik tetapi betul betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas akseptabilitas yang betul betul memadai bukan asal-asal akomodasi politik saja,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4) malam.

Rancana Reshuffle Menteri dalam kabinet  yang dicanangkan oleh Pemerintah memicu perdebatan yaitu soal akomodasi politik ( balas budi ) dan mengenai kepentingan partai penguasa dibandingkan dengan memprioritaskan kebutuhan kemaslahatan public. 

Di situlah nampak begitu jelas kemaslahatan public tidak bisa terwujud secara sempurna dalam sistem sekular dewasa ini.

Pasalnya, sistem sekular yang pada asasnya mengabaikan aturan Tuhan dalam pengaturan kehidupan public dan ketata Negaraan.

Lantas bagaimana Islam menggambarkan mekanisme dalam pergantian pejabat Negara?

Di dalam kepemimpinan Islam yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw pergantian pejabat, pemberhentian pejabat atau mutasi pejabat adalah wewenang seorang pemimpin ( pemimpin, imam, kholifah, amirul mukminin ) untuk kepentingan public tanpa proses yang membuat public dirugikan.

Rasulullah saw. telah memimpin secara langsung komando pasukan. Beliau pernah menjadi panglima perang . Beliau juga pernah mengangkat para komandan detasemen, yaitu pasukan yang keluar untuk berperang tanpa keikusertaan Beliau dalam pasukan tersebut. Detasemen pasukan itu disebut sariyah. Setiap sariyah dipimpin oleh seorang komandan. Pada beberapa kondisi, Beliau menetapkan komandan pengganti seandainya komandan tersebut gugur sebagaimana yang terjadi pada perang Mu'tah.

Imam al - Bukhari telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan :

"Rasulullah saw. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang dalam perang Mu'tah. Beliau bersabda, " Jika zaid gugur maka Ja'far ( menggantikannya sebagai panglima ). Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah ( sebagai penggantinya )".

Jadi, dalam konsepsi Islam Pemimpinlah yang mengangkat panglima militer.

(Ajhizatu ad - Daulah al - Khilafah hal 151)

Alhasil,hanya Islam salah satu sistem rahmatan lil alamin yang menghindarkan kehidupan ketata negaraan dari kepentingan akomodasi politik. Melahirkan kemaslahatan public sesuai ridho dari sang pembuat aturan yaitu Allah SWT.

Wallahu'alam

YOUR REACTION?

Facebook Conversations